Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (PB IDI) menyurati Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto agar tak tergesa-gesa untuk melakukan vaksinasi COVID-19. IDI minta agar vaksinasi dilakukan setelah vaksin COVID-19 terbukti teruji secara klinis.
Hal ini disampaikan IDI dalam sebuah surat yang ditandatangani Ketua Umum PB IDI dr Daeng M Faqih. Surat tersebut diunggah dalam akun Twitter resmi PB IDI pada Kamis (22/10/2020). Selain itu, tembusan surat juga ditujukan kepada Ketua Satgas Penanganan COVID-19 hingga Kepala BPOM (Badan Pengawas Obat dan Makanan) RI.
Dalam surat nomor 03657/PB/E.1/10/2020 yang ditandatangani oleh Ketua Umum PB IDI Daeng M. Faqih, terdapat lima rekomendasi. Salah satunya adalah agar vaksinasi lancar dan optimal perlu diadakan persiapan dengan memilih jenis vaksin dan pelaksanaan vaksinasi
Selain itu, Ketua Satgas COVID-19 PB IDI, Prof Dr dr Zubairi Djoerban, SpPD(K), mengapresiasi dan menyampaikan terima kasih atas upaya penyediaan vaksin.
"Mengapresiasi dan menyampaikan terima kasih atas upaya penyediaan vaksin serta pemberian prioritas bagi tenaga medis untuk dapat divaksinasi sesuai ketentuan yang ada," sebut Prof Zubairi, dalam rilis yang diterima detikcom, Kamis (22/10/2020).
https://cinemamovie28.com/sister-of-my-wife/
Adapun lima poin yang direkomendasi IDI terkait vaksinasi COVID-19 di Indonesia adalah sebagai berikut.
1. Agar vaksinasi lancar perlu diadakan persiapan yang baik dalam hal pemilihan jenis vaksin yang akan disediakan serta persiapan terkait pelaksanaannya. Hal ini sesuai dengan instruksi Presiden agar program vaksinasi ini jangan dilakukan dan dimulai dengan tergesa-gesa.
2. Dalam memilih jenis vaksin yang akan disediakan, harus ada syarat mutlak yang harus dipenuhi yaitu vaksin yang digunakan harus terbukti efektivitas, imunogenitas, dan keamanannya. Hal itu dibuktikan dengan telah melewati uji klinis fase tiga yang sudah dipublikasikan.
Mengingat salah satu kandidat vaksin yang rencananya akan didatangkan adalah vaksin Sinovac, produksi perusahaan Cina. Vaksin tersebut sudah diujikan kepada 9.000 relawan di Brasil. Namun, hasilnya baru akan dikeluarkan setelah selesai dilakukan vaksinasi terhadap 15.000 relawan. Negara lain, sangat berhati-hati dengan tetap menunggu lebih banyak lagi dari hasil uji klinis fase tiga.
Hal ini menunjukkan bahwa program vaksin adalah suatu program penting, namun tidak dapat dilakukan dengan tergesa-gesa.
3. Badan Kesehatan Dunia (WHO) memang memperkenankan pembuatan dan penyediaan obat atau vaksin dalam situasi pandemi COVID-19 melalui proses emergency use authorization (EUA) oleh lembaga yang memiliki otoritas. Dalam hal ini, di Indonesia yang memiliki otoritas tersebut adalah Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM).
Dalam melakukan atau menentukan hal ini, PB.IDI amat meyakini bahwa BPOM tentu juga akan memperhatikan keamanan, efektivitas dan imunogenitas suatu vaksin, termasuk bila terpaksa menggunakan skema EUA.
4. PB IDI menyebut mengenai vaksinasi perlu untuk mempertimbangkan rekomendasi dari Technical Advisory Group for Immunization (ITAGI) dan Strategic Advisory Group of Experts on Immunization of The World Health Organization (SAGE WHO).
5. IDI menyatakan bahwa pelaksanaan program vaksinasi memerlukan persiapan yang baik dan komprehensif, termasuk penyusunan pedoman-pedoman terkait vaksinasi oleh perhimpunan profesi, pelatihan petugas vaksin, sosialisasi bagi seluruh masyarakat, dan membangun jejaring untuk penanganan efek samping imunisasi.
Keamanan dan efektivitas adalah hal yang utama selain juga kita semua ingin agar program ini berjalan lancar. PB IDI berharap agar program vaksinasi ini dapat diterima dengan baik oleh masyarakat.
https://cinemamovie28.com/pastoral-diary-cow-farm-bride/
#Cokelathitamdanalmond #Telurrebus #Sardenkalengan #Edamame #camilansehat
Tidak ada komentar:
Posting Komentar