Pemberian vaksin COVID-19 akan diberikan sesuai urutan prioritas. Urutan pertama menurut Kementerian Kesehatan akan diberikan pada tenaga kesehatan dan pelayanan publik, sesuai hasil diskusi dengan Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) dan beberapa ahli di dunia.
Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (P2P) Kementerian Kesehatan RI, dr Achmad Yurianto, menjelaskan urutan pertama pemberian vaksin COVID-19 diberikan pada tenaga kesehatan karena berisiko tinggi. Tenaga kesehatan yang akan diberikan vaksin juga terbagi lagi ke beberapa urutan.
"Tenaga kesehatan yang diberikan pertama adalah tenaga kesehatan yang ada di RS rujukan yang melayani pasien COVID-19," jelas dr Yuri dalam konferensi pers Senin (19/10/2020).
Selanjutnya, tenaga kesehatan yang akan diberikan vaksin COVID-19 adalah petugas kesehatan di laboratorium. Petugas kesehatan yang ada di laboratorium disebut dr Yuri memiliki risiko tinggi karena sehari-hari berhadapan dengan virus.
"Yang berbahaya karena berhadapan dengan virusnya," tegas dr Yuri.
Selanjutnya, tenaga kesehatan yang sehari-harinya melakukan contact tracing juga menjadi urutan pertama yang mendapatkan vaksin COVID-19. Hal ini dikarenakan nakes tersebut berisiko tinggi tertular COVID-19 karena bertugas mencari kasus baru.
"Jumlah kelompok ini kalau kita perhitungkan perkirakan hampir 2 jutaan," lanjut dr Yuri.
Selain tenaga kesehatan berikut kategori pelayanan publik yang masuk urutan pertama pemberian vaksin COVID-19.
- Petugas yang memastikan berjalannya protokol kesehatan
- Satpol PP
- Polri, TNI yang bersama2 menegakkan pa kesehatan
- Pegawai di stasiun, pelabuhan, dan kelompok-kelompok yang masuk profesi pekerjaan berisiko.
https://cinemamovie28.com/mutant-chronicles/
Pesan Jokowi Soal Vaksin COVID-19, Halal-Haram hingga Distribusinya
Dalam penanganan vaksin COVID-19, Presiden Republik Indonesia Joko Widodo atau Jokowi meminta untuk disiapkan secara matang dan jelas. Hal ini termasuk dalam penyampaian informasi dan juga pendistribusiannya.
Presiden Jokowi menegaskan agar tidak tergesa-gesa dalam menangani vaksin, karena ini termasuk hal yang sangat kompleks dan menyangkut persepsi di masyarakat. Ia juga meminta agar hal ini dipersiapkan dengan matang.
"Saya harapkan benar-benar disiapkan karena sangat kompleks. Yang berkaitan dengan halal-haram, yang berkaitan dengan harga, yang berkaitan dengan kualitas, nanti yang berkaitan dengan distribusinya, meskipun tidak semua perlu kita sampaikan ke publik," ujar Presiden Jokowi dalam rapat antisipasi COVID-19 yang disiarkan di YouTube Sekretariat Presiden, Senin (19/10/2020).
Selain itu, Presiden Jokowi juga menyinggung soal implementasi dari vaksin yang akan tersedia nantinya. Ini berkaitan dengan siapa yang pertama kali akan disuntik, siapa yang akan menerima vaksin tersebut secara gratis, hingga lembaga yang menanganinya.
"Terkait siapa yang pertama kali akan disuntik terlebih dulu, kenapa dia, harus dijelaskan betul pada publik. Siapa yang gratis, siapa yang mandiri, harus dijelaskan dengan betul. Jangan sampai nanti dihantam isu, dipelintir, dan masyarakat demo lagI karena masyarakat sedang ada di masa yang sulit," ujarnya.
Dalam penanganannya, Presiden Jokowi menyarankan untuk membagi koordinasi antara vaksin gratis dan juga vaksin mandiri. Menurutnya, vaksin gratis untuk masyarakat akan ditangani oleh Kementerian Kesehatan, sementara vaksin mandiri oleh Kementerian BUMN.
Presiden Jokowi juga menyampaikan perkiraan jumlah vaksin Astrazeneca yang akan diterima Indonesia pada bulan April 2021 mendatang. Jumlah total vaksin yang akan didapatkan mencapai 100 juta dosis, dan akan diberikan sekitar 11 juta dosis tiap bulannya.
https://cinemamovie28.com/fantastic-four-rise-of-the-silver-surfer/
Tidak ada komentar:
Posting Komentar