Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian meminta seluruh Pemerintah Daerah (Pemda) baik gubernur, wali kota, bupati, serta aparat penegak hukum mengakomodir agenda besar Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wapres Ma'ruf Amin selama lima tahun ke depan.
Hal itu diungkapkannya pada saat acara Rakornas Indonesia Maju Pemerintah Pusat dan Forkopimda di Sentul, Jawa Barat.
Tito menceritakan, pada saat pelantikan menteri pada 20 Oktober 2019 Presiden Jokowi telah menyampaikan visi dan misi yang terus disampaikan berulang pada sebuah acara. Visi dan misi presiden antara lain seperti pembangunan kapasitas SDM, mempermudah regulasi, pembukaan lapangan kerja, transformasi ekonomi.
"Satu pihak memiliki peran penting dan berpengaruh terhadap visi misi kepala negara yaitu Pemerintah Daerah, hampir semua persoalan menyangkut daerah," kata Tito, Rabu (13/11/2019).
Tito menyampaikan, acara Rakornas ini dihadiri oleh 2693 kepala negara, pihak kepolisian, TNI, kejaksaan. Seluruh kepala negara ini bisa mengakomodir agenda besar Pemerintah salah satunya dalam meningkatkan perekonomian dan menciptakan lapangan kerja seluas-luasnya.
"Diharapkan visi dan misi presiden dapat disampaikan kepada Pemerintah Daerah," jelas dia.
Adapun, Tito juga meminta Presiden Jokowi untuk memberikan arahan kepada seluruh kepala daerah yang hadir dalam Rakornas Indonesia Maju Pemerintah Pusat dan Forkopimda mengenai agenda besar Pemerintah selama lima tahun ke depan.
"Kami siap mendengarkan langsung arahan bapak, selama 5 tahun ke depan," ungkap dia. https://bit.ly/37v05nb
Tahun Depan Jokowi 'Gaji' Pengangguran, Aturan Main Disusun
Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan merealisasikan janjinya untuk memberikan 'gaji' kepada para pengangguran Indonesia lewat program Kartu Pra-Kerja. Targetnya akan ada dua juta pengangguran yang menerima gaji tersebut.
Meski belum difinalisasikan, tapi diperkirakan besaran gaji yang akan diterima para pengangguran sekitar Rp 300 ribu- Rp 500 ribu per bulan. Tentu akan ada persyaratan yang ditetapkan.
Jokowi meminta program tersebut bisa diimplementasikan mulai tahun depan. Mereka yang belum mendapatkan pekerjaan alias pengangguran bisa merasakan manfaat dari program ini.
"Terkait dengan reformasi sistem, saya meminta Kartu Pra-Kerja segera diimplementasikan tahun depan" kata Jokowi, Selasa (12/11/2019).
Ada dua fokus yang disampaikan oleh Jokowi. Yang pertama adalah mempersiapkan angkatan kerja yang sesuai kebutuhan dunia usaha.
"Pertama, mempersiapkan angkatan kerja baru agar bisa diserap dengan kebutuhan di dunia kerja atau bahkan kalau bisa menciptakan lapangan kerja baru sebagai entrepreneur," jelasnya.
Yang kedua, lanjut Jokowi adalah peningkatan keterampilan angkatan kerja eksisting agar semakin produktif dan berdaya. Apalagi mayoritas tenaga kerja Indonesia adalah lulusan sekolah menengah pertama (SMP) ke bawah.
"Supaya menjadi catatan kita semuanya, 58% tenaga kerja kita itu lulusan SMP ke bawah. Karena itu reformasi harus dimulai dari hulunya yaitu pembenahan dalam sistem pelatihan dan vokasi," ujar Mantan Gubernur DKI Jakarta itu. https://bit.ly/2OG2ZNg
Tidak ada komentar:
Posting Komentar