Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta kepada seluruh pejabat daerah untuk tidak menerbitkan peraturan-peraturan yang justru hanya membuat gerak pemerintah dalam mengambil keputusan khususnya soal investasi menjadi lambat.
"Saya juga titip Ketua DPRD, gubernur, bupati, wali kota ada semua, saya sudah pesan kepada ketua dan pimpinan DPR, saya juga pesan ketua DPRD, jangan banyak-banyak membuat Perda," kata Jokowi saat membuka sekaligus meresmikan acara Rakornas Indonesia Maju Pemerintah Pusat dan Forkopimda di Sentul, Jawa Barat, Rabu (13/11/2019).
Menurut Jokowi, banyaknya peraturan baru hanya menyusahkan pemerintah ke depannya.
"Jangan banyak-banyak membuat Pergub, Perbup, jangan banyak Perwal, negara ini sudah banyak peraturan, dan negara kita bukan negara peraturan, semua diatur malah kita terjerat sendiri, hati-hati, setop sudah," tegas Jokowi.
Mantan Wali Kota Solo ini mengungkapkan bahwa Pemerintah membutuhkan fleksibilitas dalam mengambil sebuah keputusan. Jokowi pun mengetahui bahwa setiap pembahasan pembuatan peraturan ada insentif yang akan didapat para abdi negara.
Namun hal tersebut harus dihentikan jika regulasi yang dibuat justru mempersulit langkah Pemerintah dalam mengawal perekonomian Indonesia. Bahkan, Jokowi mengungkapkan bahwa pemerintah pusat akan merevisi 74 UU melalui omnibus law agar mempercepat gerak pengambilan keputusan.
"Sudah lah setop, Perda yang meruwetkan sudah stop, kita justru kita mau mengajukan Omnibus Law, mengajukan ke DPR 74 kita revisi menjadi 1 UU," ungkap dia. https://bit.ly/2DbTbpe
Jokowi ke Pemda: Saya Mau Semuanya Nyambung Satu Garis
Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta seluruh pemerintah daerah (Pemda) bisa sejalan dengan pemerintah pusat dalam mengawal perekonomian. Jokowi memakai istilah 'sambung satu garis' untuk hal itu.
Jokowi mengatakan mengelola negara besar seperti Indonesia tidak mudah dan butuh peran seluruh pejabat daerah. Apalagi Indonesia memiliki jumlah penduduk sebanyak 267 juta jiwa yang tersebar di 17 ribu pulau.
"Pertemuan pada pagi hari ini adalah pertemuan terlengkap kita. Kita ingin agar semuanya sambung satu garis dari Pusat ke daerah," kata Jokowi saat membuka sekaligus meresmikan acara Rakornas Indonesia Maju Pemerintah Pusat dan Forkopimda di Sentul, Jawa Barat, Rabu (13/11/2019).
Mantan Wali Kota Solo ini menyebut, perekonomian Indonesia masih belum bisa lepas dari bayang-bayang ketidakpastian global yang saat ini tengah menuju fase resesi. Menurut dia, banyak negara maju yang perekonomiannya melambat.
Bahkan, Jokowi mengaku sudah diingatkan oleh Bank Dunia dan IMF agar hati-hati dalam mengelola perekonomian Indonesia di tengah melambatnya perekonomian dunia.
"Artinya ada tantangan eksternal yang kita hadapi," jelas dia.
Meski demikian, Jokowi menyampaikan bahwa perekonomian Indonesia masih berhasil tumbuh di level 5% dibandingkan negara-negara tetangga.
"Kita melihat negara yang dulu 7% tahu-tahu sudah minus artinya sudah resesi, yang dulu 10%, sekarang turun ke 6%, kita patut mensyukuri perekonomian kita di atas 5%, patut kita syukuri," ungkap dia. https://bit.ly/2XFEQut
Tidak ada komentar:
Posting Komentar