Kementerian Perdagangan (Kemendag) bakal menyoroti sejumlah bahan pangan yang kerap kali mengalami lonjakan harga jelang hari raya keagamaan. Komoditas pangan pokok tersebut di antaranya beras, daging, gula, minyak goreng, ayam ras, cabai, dan bawang putih.
"Beras, daging, gula, minyak goreng, ayam ras terutama, cabai, bawang putih. Jadi kita harus stabilkan kebutuhan bahan pokok yang biasa digunakan untuk hari besar keagamaan," kata Menteri Perdagangan Agus Suparmanto di kantornya, Jakarta, Rabu (13/11/2019).
Begitu juga dengan bawang merah yang menurut Agus saat ini sudah mulai terlihat kenaikan harganya di pasar.
"Bawang merah ya, karena kan cuaca kemarau panjang jadi otomatis berpengaruh terhadap barang-barang tersebut. Maka kita waspadai, makanya gunanya untuk penetrasi pasar, kondisi iklim suasana di pasar supaya juga kita tahu pasokan cukup atau tidak," jelas Agus.
Mulai pertengahan bulan November hingga pertengahan Desember, pihaknya akan melakukan rapat koordinasi daerah (rakorda) dengan Pemda dari 15 provinsi. Hal tersebut dilakukan untuk mengukur pasokan pangan pokok di wilayah tersebut.
"Apakah nanti ada kenaikan permintaan, bisa kita antisipasi terutama dengan bekerja sama dengan Pemerintah daerah dan pelaku pasar di sana," ujar dia.
Kemudian, pada tanggal 16-20 Desember, Kemendag akan turun langsung ke 121 pasar di 15 Provinsi yang biasa merayakan Natal dan Tahun Baru, untuk melakukan penetrasi pasar.
Perlu diketahui, berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) yang ditampilkan Kemendag, pada pekan kedua November, komoditas pangan pokok yang mengalami kenaikan dibanding bulan sebelumnya adalah bawang merah sebesar 10,77%, dan daging ayam ras sebesar 2,84%. http://bit.ly/34o6dM5
Bea Cukai Sebar Intel Buat Kejar Importir Nakal
Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Kementerian Keuangan akan menerapkan pemeriksaan secara diam-diam kepada para importir yang melanggar ketentuan dari sisi kepabeanan, pajak, dan perdagangan.
Dirjen Bea Cukai Kementerian Keuangan Heru Pambudi mengatakan hal ini dilakukan guna mencegah kebocoran produk impor di pusat logistik berikat (PLB) dan pelabuhan.
"Upaya yang kami lakukan untuk pengawasan dan penindakan. Satu, kita lakukan kegiatan intel untuk pastikan tidak ada penyalahgunaan impor TPT untuk produsen bahan bakunya dijual di pasar," kata Heru di kantor pusat DJP, Jakarta, Senin (14/10/2019).
DJBC sendiri telah memblokir hingga mencabut izin 341 importir dan PLB yang terbukti melanggar ketentuan yang berlaku. Dia mencontohkan, seperti impor yang dilakukan oleh API-produsen atau importir produsen yang ternyata dijual ke pasar.
Padahal, sesuai ketentuan yang berlaku, para importir produsen mengimpor bahan baku untuk kebutuhan produksinya. Pihak Bea Cukai juga akan memeriksa seluruh industri kecil dan menengah (IKM) yang selama ini terdaftar.
"Kita sisir juga semua daftar IKM yang diserahkan ke DJBC yang dikeluarkan Kemendag. Jadi akan kita cek eksistensinya sampai apakah memang dalam perusahaan itu kapasitasnya sesuai nggak dengan izinnya," ujar dia.
Kementerian Keuangan telah membuat tiga klasifikasi sebagai dasar pemberian sanksi. Pertama, ketentuan kepabeanan dan cukai. Kedua, ketentuan pajak seperti pelaporan SPT. Ketiga, ketentuan Kementerian Perdagangan yang mengatur mengenai kuota bagi importir produsen dan umum.
Total ratusan importir yang telah diblokir dan dicabut izinnya terbukti tidak sesuai dengan ketentuan pada tiga klasifikasi yang sudah ditentukan.
Berdasarkan catatan Kemenkeu, ada 226 importir yang diblokir dan dicabut izinnya karena terbukti tidak patuh terhadap ketentuan kepabeanan dan cukai. Di mana, 27 importir PLB dan 186 importir non PLB diblokir izinnya. Sedangkan 8 PLB dan 5 importir PLB khusus tekstil dan produk tekstil (TPT) dicabut dan dibekukan izinnya.
Jumlah importir yang tidak patuh terhadap ketentuan pajak berjumlah 109. Di mana, 17 merupakan importir PLB dan 92 merupakan importir non PLB. Sebanyak 109 importir ini diblokir izinnya. Selanjutnya, importir yang tidak patuh terhadap ketentuan Kementerian Perdagangan berjumlah 6, yaitu satu API-produsen atau importir produsen yang berada di PLB, importir tersebut izinnya diblokir.
Sedangkan sisanya, yaitu 3 Industri Kecil dan Menengah (IKM) di PLB izinnya diblokir lantaran lantaran stastusnya fiktif. Tidak hanya itu, Pemerintah juga tengah memeriksa lebih dalam 10 IKM di PLB yang diduga fiktif. Sebanyak dua sisanya yaitu API-umum atau importir umum PLB diblokir. http://bit.ly/35NRvP5
Tidak ada komentar:
Posting Komentar