Lembaga survei Parameter menggelar survei yang terkait wajah Islam politik pasca-Pemilu 2019. Hasilnya, 50,3 persen responden tak setuju jika gerakan Islam seperti FPI dan 212 dianggap sebagai ancaman demokrasi.
Survei dilaksanakan pada 5-12 Oktober 2019 kepada 1.000 orang responden dengan metode stratified multistage random sampling. Margin of error survei sebesar 3,1 persen dengan tingkat kepercayaan 95 persen. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara langsung.
Responden diberikan pertanyaan 'Jika ada yang mengatakan bahwa kelompok Islam kanan seperti Gerakan 212, FPI, GNPF MUI, telah menjadi ancaman bagi demokrasi di Indonesia, apakah Bapak dan Ibu setuju dengan pendapat itu?'.
"Jadi yang mengatakan bahwa kelompok-kelompok Islam kanan seperti GNPF dan lain-lain itu sebagai ancaman bagi stabilitas demokrasi, persentasenya itu 19,6 persen. Sementara yang menyatakan tidak setuju jauh lebih banyak, yaitu 50,3 persen. Sisanya itu tidak menjawab, kurang lebih 30 persen," kata Direktur Eksekutif Parameter Politik Adi Prayitno di kantornya, Pancoran, Jakarta Selatan, Jumat (29/11/2019).
Responden juga dimintai tanggapan soal aksi massa, seperti Aksi 212, Mujahid 212, dan Reuni 212. Tanggapan responden yang mendukung dan tidak mendukung pun hanya berbeda tipis.
"Kalau melihat kecenderungannya, yang mendukung kelompok-kelompok kanan untuk melakukan reuni, demonstrasi, munajat, dan seterusnya, yang setuju itu 32,5 persen, yang mendukung. Sementara yang tidak mendukung itu 33,6 persen. Ini terbelah tipis sebenarnya," ujar Adi.
Persepsi bahwa gerakan Islam kanan tidak mengancam iklim demokrasi di Indonesia itu tersebar di hampir semua lapisan demografi, dan juga di hampir seluruh pemilih partai politik. Namun, jika sudah menjadi gerakan aksi massa, lebih banyak yang menyatakan tidak mendukung.
"Ini yang menjadi penting dalam temuan kita bahwa gerakan 212 itu bukan ancaman bagi demokrasi. Tapi kalau sudah berubah menjadi gerakan massa, relatif banyak yang tidak setuju," ungkapnya.
Responden dalam survei ini juga ditanya pilihan politiknya dalam Pilpres 2019 lalu. Hasil survei Parameter menunjukkan 62 persen responden yang mendukung demonstrasi dan aksi massa gerakan Islam kanan adalah pendukung pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno.
"Dan uniknya, yang mendukung gerakan aksi Islam ini mengalir dari masyarakat kota, usianya muda, pendidikan tinggi, memiliki medsos, beragama Islam, dan mengaku mendukung Prabowo dan Sandi. Jadi ini in line seakan-akan bahwa bekas dari pilpres itu belum sepenuhnya usai," ucap Adi.
Diundang ke Reuni 212, Ini Respons Anies
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan diundang untuk menghadiri acara Reuni 212 di Monas pada Senin mendatang. Namun, Anies belum memastikan apakah akan hadir.
"Nanti saja (jawabnya)," ucap Anies saat ditanya akankah hadir ke acara Reuni 212 di Monas, Jakarta Pusat, Jumat (29/11/2019).
Anies tak menjawab lebih lanjut saat dimintai konfirmasi mengenai kehadirannya ke Reuni 212. http://nonton08.com/a-newly-wedded-couples-sex-life/
Diketahui, panitia mengundang Anies Baswedan untuk hadir di acara Reuni 212. Panitia juga berharap acara yang digelar di Monas itu bisa dihadiri Habib Rizieq Syihab (HRS), yang hingga saat ini masih berada di Arab Saudi.
"Pak Anies insyaallah beliau hadir. Kalau yang lain belum ada. Habib Rizieq mudah-mudahan beliau bisa hadir," kata Ketua Panitia Reuni 212, KH Awiet Masyhuri, saat dihubungi, Minggu (24/11).
Persaudaraan Alumni (PA) 212 akan menggelar Munajat dan Maulid Akbar Reuni Mujahid 212 di Monas, Jakarta Pusat, pada 2 Desember 2019. PA 212 mengaku sudah mengantongi rekomendasi dari Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.
"Perlu kita tambahkan bahwa alhamdulillah proses dalam rangka mematangkan acara Reuni 212 nanti pertama tentang perizinan alhamdulillah pertama perlu kita informasikan insyaallah semua berjalan dengan baik dan lancar karena rekomendasi dari Gubernur DKI Jakarta sudah kita dapatkan," kata Ketua Umum PA 212, Slamet Maarif, di Sekretariat DPP FPI, Jalan Petamburan, Tanah Abang, Jakarta Pusat, Kamis (21/11).
Sementara itu, menurut Anies, izin diberikan terkait Maulid Akbar. Dia mengatakan pihaknya telah membicarakan izin ini dalam Forkompimda. Berdasarkan hasil koordinasi tersebut, Anies mengaku memberikan izin untuk pelaksanaan Maulid Akbar.
"Jadi pada hari Selasa atau Rabu kemarin Forkompimda (Forum Kordinasi Pimpinan Daerah) melakukan musyawarah, terkait dengan adanya rencana kegiatan 1 Desember dan 2 Desember. (Tanggal) 1 Desember terkait Papua, 2 Desember terkait dengan Maulid Akbar," ujar Anies di Gedung Balai Kota, Jl Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Jumat (22/11). http://nonton08.com/preman-in-love/
Tidak ada komentar:
Posting Komentar