Gubernur Bank Indonesia (BI) terpilih Perry Warjiyo mengungkapkan akan melanjutkan rencana redenominasi rupiah. Namun tetap sesuai dengan arahan pemerintah dalam hal ini Kementerian Keuangan.
Menanggapi hal tersebut ekonom INDEF Bhima Yudhistira Adhinegara menjelaskan sebenarnya redenominasi atau penyederhanaan nilai mata uang ini memiliki tujuan yang baik.
"Yakni membuat transaksi keuangan lebih simpel dan diharapkan bisa meningkatkan kepercayaan masyarakat," kata Bhima saat dihubungi detikFinance, Rabu (4/4/2018).
Namun untuk menjalankan dan mendapatkan keberhasilan dari rencana ini harus dilihat sejumlah kondisi ekonomi. Misalnya, Indonesia harus belajar dari negara-negara yang telah berhasil menerapkan redenominasi ini seperti Turki, yang menerapkan beberapa syarat dalam redenominasi. Seperti stabilnya nilai tukar rupiah, angka inflasi yang terkendali dan fundamental perekonomian juga harus dalam kondisi yang baik.
"Dalam konteks ini perekonomian Indonesia diprediksi dalam waktu lima tahun ke depan masih menghadapi tekanan eksternal maupun internal yang cukup besar," ujar dia.
Dia menjelaskan, saat ini pertumbuhan ekonomi masih berada di kisaran 5%, kemudian untuk daya beli masyarakat saat ini masih dalam tahap pemulihan. Selain itu akibat kenaikan harga minyak mentah dunia juga turut meningkatkan risiko inflasi akibat penyesuaian harga bahan bakar minyak (BBM) non subsidi.
Kemudian dari sisi nilai tukar dolar sekarang berada di kisaran Rp 13.700 hingga Rp 13.800 pada akhir 2018.
"Kalau redenominasi dilakukan secara terburu-buru, justru kepercayaan masyarakat bisa turun," ujarnya.
Bhima menjelaskan, redenominasi ini juga membutuhkan persiapan dan sosialisasi yang lama. Seperti Turki membutuhkan waktu 10 tahun untuk penyederhanaan nilai mata uang ini.
"Kesimpulannya RUU Redenominasi kecil kemungkinan dibahas dalam prolegnas 2018," imbuh dia.
Darmin Cerita Pentingnya Sosialisasi Ubah Rp 1.000 Jadi Rp 1
Presiden Joko Widodo (Jokowi) memastikan telah memberikan lampu hijau kepada Bank Indonesia (BI) dan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) untuk kembali membahas redenominasi atau penyederhanaan rupiah tanpa mengurangi nilai dari uang itu sendiri, contohnya Rp 1.000 menjadi Rp 1.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution memastikan, selain melakukan pembahasan di level pejabat pemerintah, redenominasi juga perlu disosialisasikan secara luas kepada masyarakat. https://cinemamovie28.com/barely-legal/
"Ya artinya tentu harus disosialisasikan, supaya orang tidak bicara yang tidak-tidak," kata Darmin di Komplek Istana, Jakarta, Rabu (26/7/2017).
Menurut Darmin, redenominasi atau pemenggalan tiga angka nol ini memberikan efisiensi secara nasional.
"Bayangkan kalau tiga digit angka berkurang, di IT orang berkurang berapa? Sekarang jaman IT. Nah, masih banyak hal lain, misalnya saya kalau guyon ngomong begini, anak sekolah masuk SD itungannya 5 + 6 = 11, begitu keluar kok sekian ribu ditambah sekian ribu. Kita perlu lah sesekali mencocokkan apa yang ada di kelas dengan yang di luar. Supaya tidak dobel memori yang dipakai. Banyak yang lain," tambahnya.
Darmin mengungkapkan, redenominasi bukan memberikan kerumitan di masyarakat, melainkan untuk efisiensi.
"Coba tanya bapak/ibu yang pergi haji itu, dibawa uang segepok kok ditukar cuma dapet berapa lembar. Itu merasa gimana. Atau turis dari luar, dia kasih US$ 300 dapat buanyak sekali. Dia mulai mikir, ini negara apa sih," papar dia.
Lanjut Darmin, dalam mengimplementasikan redenominasi dibutuhkan waktu yang cukup panjang, terutama soal transisi.
"Ini makanya perlu sosialisasi. Menyiapkan peraturan, UU. UU supaya perdagangan itu pasang price tag dari kapan sampai kapan untuk harga lama dan harga baru. Paling tidak sosialisasi dan UU 2 tahun. Transisi 3-4 tahun. Lalu tuntas," tukas dia. http://cinemamovie28.com/once-upon-a-time-in-venice/
Tidak ada komentar:
Posting Komentar