Jajaran Komisi Pemilihan Umum (KPU) melaporkan evaluasi Pemilu 2019 kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi). KPU memberi catatan mengenai keterwakilan perempuan yang terpilih menjadi legislator.
"Sejak 2014-2019, Pemilu 2014 dan 2019 jumlah kandidat perempuan meningkat sebagaimana amanah dalam UU tentang afirmasi keterwakilan perempuan, kemudian jumlah calon yang terpilih juga mengalami peningkatan, untuk DPR dan DPD, di 2014 terpilih 131, di 2019 terpilih 162," ujar Ketua KPU Arief Budiman di Istana Merdeka, Jl Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Senin (11/11/2019).
Catatan lainnya adalah mengenai partisipasi pemilih. Ada peningkatan prosentase pemilih pada Pemilu 2019 dibanding pada 2014.
"Kemudian partisipasi pemilih juga mengalami peningkatan, kalau sejak Pemilu '99 sampai 2009 mengalami tren menurun, Pemilu 2014 kita naik tapi dengan angka yang sangat kecil. Pemilu 2019 naik dari 75 menjadi 82 persen," ujar Arief.
Arief menyerahkan laporan penyelenggaraan Pemilu Serentak 2019 ke Jokowi. Isu lainnya yang dibahas adalah rencana pelaksanaan Pilkada 2020 dan tata kelola kelembagaan KPU.
"Terkait pelaksanaan Pilkada serentak 2020. Ketiga, terkait tata kelola kelembagaan KPU," kata Arief.
Pertemuan setelah itu berlangsung tertutup. Jokowi didampingi Mensesneg Pratikno, Seskab Pramono Anung, Menko Polhukam Mahfud Md, dan Mendagri Tito Karnavian. https://bit.ly/2CZI4Q9
Komnas HAM Kirim Rekomendasi Soal 22 Mei ke Jokowi, Minta Demokrasi Ramah HAM
Komnas HAM menyampaikan sejumlah rekomendasi terkait hasil investigasi kerusuhan 21-23 Mei di Bawaslu. Salah satunya, Komnas HAM meminta Presiden Jokowi membuat kebijakan agar proses demokrasi ramah HAM.
"Rekomendasi kami kirimkan kepada presiden, kepada presiden kami meminta melakukan langkah-langkah strategis supaya proses demokrasi yang ada di Indonesia itu lebih ramah HAM," kata Wakil Ketua Tim Pencari Fakta (TPF) Komnas HAM Beka Ulung Hapsara di Hotel Sari Pasific, Jl MH Thamrin, Jakarta Pusat, Selasa (29/10/2019).
Dia mengatakan peristiwa 21-23 Mei tidak terlepas dari proses panjang pilpres dan pileg. Sehingga jika ada warga yang tidak puas dengan hasil pemilu, tak perlu diselesaikan dengan kekerasan. Selain itu, Komnas HAM juga mendesak Jokowi agar melakukan upaya mengurangi penyebaran ujaran kebencian di medsos.
"Rekomendasi kami yang kedua presiden bisa mengambil langkah-langkah supaya ujaran kebencian di masyarakat bisa diminimalisir. Kemudian kepada finalnya atau pada akhirnya bisa menciptakan situasi yang kondusif untuk demokrasi dan hak asasi manusia," kata Beka.
Selain itu, Komnas HAM meminta polisi mengungkap tuntas pelaku penembakan dalam peristiwa 21-23 Mei. Diketahui, hasil investigasi Komnas HAM menduga aktor penembakan kasus tersebut dilakukan oleh orang profesional dan terlatih.
"Kepolisian yang pertama harus mengungkap tuntas siapa pelakunya termasuk dalangnya pelaku penembakan atau kerusuhan kemarin," kata Beka.
Selain itu, dia meminta polisi menindak tegas aparat kepolisian yang melakukan kekerasan pada peristiwa 21-23 Mei. Komnas HAM juga meminta kepolisian untuk meningkatan kemampuan para anggotanya dalam menghadapi massa. https://bit.ly/34dNwuM
Tidak ada komentar:
Posting Komentar