PAN akan menggelar Kongres untuk memilih Ketua Umum baru pada awal 2020 mendatang. Sekjen PAN Eddy Soeparno mengungkapkan adanya dinamika di internal partai terkait nama-nama yang akan mencalonkan diri untuk menggantikan posisi Zulkifli Hasan sebagai Ketua Umum.
"Jadi kami bersyukur bahwa ada dinamika, yang penting itu dinamika tersebut sehat. Dinamika itu produktif, politik yang kita jalankan adalah politik yang saling membesarkan hati satu sama lain. Yang memiliki kans, kesempatan untuk bisa maju menjadi calon ketum, tentu kami buka pintu selebar-lebarnya," kata Eddy di Sekretariat PAN, Jalan Daksa I, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Selasa (12/11/2019).
Saat dimintai konfirmasi apakah nama-nama yang menguat untuk mengisi kursi PAN-1 adalah Hanafi Rais dan Dradjad Wibowo, Eddy menyebut banyak tokoh partai yang berjuang memperebutkan kursi tersebut. Menurutnya, semua kader memiliki hak dan kesempatan yang sama.
"Memang kita dengar banyak sekali bakal kandidat yang akan bertarung memperjuangkan di Kongres nanti untuk mendapatkan kursi ketum, ya tokoh-tokoh partai inilah. Dan tanpa menyebut nama satu persatu, semua adalah pejuang partai, semua punya hak dan kesempatan yang sama," ucap Eddy.
Eddy mengatakan semua kandidat itu memiliki tujuan membesarkan partai dan mengembalikan PAN ke jati dirinya. Eddy juga menyebut ada usulan dari kader-kader PAN di wilayah agar Zulkifli Hasan maju kembali untuk menjadi Ketua Umum PAN.
"Kami juga mendengarkan masukan yang cukup signifikan dari arus bawah, dari wilayah, bahwa mereka menghendaki Pak Zulkifli Hasan untuk kembali maju sebagai ketum di periode kedua. Tidak ada larangan di dalam AD/ART. Memang selama ini konvensinya adalah bahwa ketum hanya menjabat satu kali, tapi itu adalah sebuah konvensi, kebiasaan, dan tradisi, tapi tidak pernah ada larangan untuk hal tersebut," ujar Eddy.
Menurut Eddy, Zulkifli ataupun kandidat lain memiliki kesempatan yang sama untuk menjadi Ketum PAN yang baru. Hal itu, kata Eddy, adalah bagian dari demokrasi di lingkup internal PAN.
"Pak Zul dan nama-nama yang lain tentu memiliki hak dan peluang yang sama. Dan saya kira ini adalah bagian dari demokrasi di PAN, di mana kita justru saling membesarkan hati satu dengan yang lain untuk masing-masing maju dalam kontestasi pimpinan parpol ini," pungkasnya. https://bit.ly/2XGqx95
Bamsoet: PAN Setuju Dilakukan Amandemen Terbatas UUD 1945
Ketua MPR Bambang Soesatyo (Bamsoet) menyebut PAN termasuk partai politik yang setuju dilakukan amandemen terbatas UUD 1945. Sementara itu, partai politik seperti Golkar hingga PKS disebut Bamsoet belum menentukan sikap.
"PAN masuk dalam barisan, tadi juga dipertegas kembali oleh PAN bahwa PAN tetap berada dalam posisi yang mendorong dilakukannya amandemen terbatas dan perlunya dihadirkannya kembali GBHN (Garis Besar Haluan Negara) dalam sistem konstitusi kita," kata Bamsoet di Sekretariat PAN, Jalan Daksa I, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Selasa (12/11/2019).
"Sementara yang masih belum mengambil sikap yang sama antara lain partai saya sendiri, Partai Golkar, yang masih mendorong GBHN bisa di dalam undang-undang, begitu juga dengan Demokrat dan PKS," imbuhnya.
Bamsoet mengatakan pihaknya akan terbuka untuk mendengar aspirasi publik terkait arah konstitusi ke depan. Bamsoet menegaskan MPR tidak akan gegabah dalam mengambil keputusan terkait amandemen UUD 1945.
"Sekarang kita lemparkan seluruhnya, dan kita buka seluas-luasnya kepada publik atau masyarakat untuk menyampaikan kepada kami di MPR, kira-kira arah konstitusi kita ke depan ini akan kita bawa ke mana. Tentu kami di MPR tidak akan gegabah dan akan cermat betul dan akan sangat mendalami betul aspirasi yang berkembang di masyarakat, karena kami tahu dampaknya apabila keputusan ini salah diambil," jelas Bamsoet.
Menurut Bamsoet, kunjungan pimpinan MPR ke Sekretariat PAN dilakukan dalam rangka menjaring aspirasi yang berkembang terkait rekomendasi amandemen terbatas UUD 1945 dan dihadirkannya kembali GBHN. Keputusan soal itu, kata Bamsoet, akan menunggu aspirasi dari masyarakat.
"Jadi sekali lagi kami ucapkan terima kasih pada DPP PAN. Bahwa apakah nanti amandemen ini akan dilakukan secara terbatas, menyeluruh, disempurnakan, atau kembali ke UUD 1945 yang asli, atau tidak perlu sama sekali, itu nanti kita serahkan pada perkembangan waktu dalam rangka kita menjaring aspirasi dari seluruh lapisan masyarakat," pungkasnya. https://bit.ly/2savI5v
Tidak ada komentar:
Posting Komentar