Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo tak mau main-main dengan nelayan yang tidak mematuhi aturan main. Dirinya tak akan lagi memberi toleransi bagi mereka yang ketahuan melakukan pelanggaran.
Edhy mencontohkan pelanggaran yang biasa dilakukan adalah memanipulasi spesifikasi kapal dan menggunakan alat tangkap yang tak memenuhi persyaratan.
"Saya bikin komitmen, kita sepakat ukuran kapal sudah tahu, nggak ada mark down lagi, sesuai dengan aturan. Kita sepakat, anda setuju, kalau anda melanggar ketemu di tengah lapangan, jaring anda bermasalah, jaring ini bermasalah, langsung saya tangkap," kata dia di Hotel Borobudur, Jakarta, Rabu (4/12/2019).
"Tidak lagi trial (percobaan). Langsung kami atasi (pelaku yang melanggar)," lanjutnya.
Dirinya nantinya akan meminta para nelayan memenuhi komitmen tersebut. Sebagai gantinya regulasi di sektor kelautan dan perikanan akan disederhanakan.
Jadi dari sisi regulasi disederhanakan, di sisi lain, pengawasan di lapangan bakal ditingkatkan.
"Itu yang diarahkan Presiden. Karena percuma juga kita bikin aturan lama-lama sampai berhari-hari, begitu keluar pengawasannya juga nggak ada. Anda melanggar juga nggak ketahuan. Tapi kami akan fokus ke pengawasan," tambahnya.
Edhy Prabowo Tak Bakal Ganti Pejabat Eselon I Era Susi
Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo memastikan bahwa dirinya tak akan mengganti eselon I di Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) yang sudah menjabat sejak dipimpin oleh Susi Pudjiastuti.
Hal itu diungkapkannya pada saat menjadi pembicara kunci di rapat koordinasi nasional (rakornas) KKP di Hotel Borobudur, Jakarta Pusat, Rabu (4/12/2019). Acara tersebut dihadiri oleh para pejabat eselon seluruh unit direktorat KKP.
"Para Dirjen eselon I saya komitmen tidak akan ada pergantian kecuali kosong jabatannya. Kami berharap yang kita bangun adalah tim kerja besar. Makanya eselon I yang masih mau maju bersama-sama KKP saya akan minta terus bersama," kata Edhy.
Keinginannya tersebut didukung oleh Ketua Komisi IV DPR RI, Sudin. Di tempat yang sama, ia meminta agar Edhy segera mengisi 151 jabatan yang kosong di KKP.
"Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk segera isi posisi jabatan yang masih kosong di eselon I, II, III, IV," ujar Sudin.
Hal itu diminta agar kinerja di KKP bisa lebih cepat. Selama ini Sudin mengatakan tidak sedikit yang menganggap kinerja KKP lambat karena kekosongan tersebut.
"Agar kinerja KKP semakin bagus. Kalau satu sisi ada yang mengatakan untuk efisiensi, satu sisi lagi mengatakan kok KKP kerjanya lambat. Jadi pak menteri segera isi 151 yang kosong. Silahkan saja itu hak Pak Menteri, yang penting sesuai dengan bidangnya," pungkasnya.
Susi dan 'Kutukan' Penenggelaman Kapal
Mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti menyampaikan keluh kesahnya mengenai jargon penenggelaman kapal yang selama ini melekat padanya. Hal ini disampaikan Susi saat menghadiri acara diskusi publik pada Rabu (27/11/2019) di Waroeng Solo, Kemang, Jakarta Selatan.
Menteri Kelautan dan Perikanan kabinet Jokowi jilid pertama ini memang kerap dikenal sebagai menteri yang sering menenggelamkan kapal.
Namun menurut Susi, jargon ini seolah-olah malah menjadi 'kutukan' untuk dirinya. Padahal, selama ini kapal yang ditenggelamkan merupakan hasil dari keputusan pengadilan, bukan hanya keputusannya pribadi.
"Jadi, sebetulnya yang ditenggelamkan juga itu adalah keputusan pengadilan selama ini bukan keputusan saya pribadi. Jadi saya ini heran kata-kata penenggelaman menjadi, ini seolah menjadi kutukan buat saya akhirnya," Kata Susi
Meski demikian, Susi berpendapat kalau penenggelaman kapal masih menjadi opsi yang paling baik untuk memberantas kapal-kapal pencuri ikan.
"Ya saya sih pikir sampai hari ini it's the best way (cara yang terbaik)" tambahnya.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar