Kementerian Keuangan mempersiapkan penyertaan modal negara (PMN) untuk BUMN sebesar Rp 18,7 triliun dalam APBN 2020 baik tunai maupun non tunai. PMN itu terbagi untuk 7 BUMN dan 1 khusus untuk penguatan neraca transaksi berjalan.
Dari 7 BUMN yang diusulkan dapat PMN atau suntikan modal ada satu nama BUMN baru yang bahkan terdengar asing di kuping Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. BUMN itu adalah PT PANN.
Awalnya ketika Sri Mulyani rapat dengan Komisi XI DPR menjabarkan porsi BUMN yang mendapatkan alokasi PMN. Ketika Sri Mulyani menjelaskan PT PANN mendapatkan PMN sebesar Rp 3,76 triliun tiba-tiba Anggota Komisi XI Mukhamad Misbakhun melakukan interupsi.
"Sebentar bu, PANN itu apa ya bu?" tuturnya di ruang tapat Komisis XI, gedung DPR, Jakarta, Senin (2/12/2019).
Ternyata, Sri Mulyani pun mengaku baru tahu ada BUMN yang bernama PANN. Dia juga sempat bertanya kepada pejabat Kemenkeu lainnya.
"Sama si pak, saya juga baru dengar ini. BUMN lama tapi nggak populer. Makanya Pak Misbakhun dan saya nggak pernah dengar," tambahnya.
PANN Multi Finance sendiri dulunya bernama Pengembangan Armada Niaga Nasional. Perusahaan ini bergerak dalam bidang pembiayaan kapal.
PANN sendiri diajukan mendapatkan alokasi PMN non tunai Rp 3,76 triliun untuk pembayaran konversi pokok utang subsidiary loan agreement (SLA). BUMN ini mengantongi izin agar utang SLA itu diselesaikan dengan PMN.
"Ini ternyata PANN sudah mendapatkan izin pembayaran SLA," tambah Sri Mulyani.
Dia menambahkan, PANN sendiri menurut catatannya sudah berdiri sejak 1974 dengan modal dasar Rp 180 miliar dengan modal disetor pemerintah Rp 45 miliar. Sementara 93% sahamnya dimiliki oleh pemerintah dan sekitar 6,9% dimiliki oleh Bank Mandiri.
Pemerintah Siapkan Rp 18 T untuk Suntikan BUMN, PLN Paling Besar
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati hari ini memenuhi undangan rapat dengan Komisi XI DPR. Salah satu yang dibahas adalah suntikan penyertaan modal negara (PMN) untuk Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
Dalam paparannya, Sri Mulyani pun menjabarkan dalam APBN 2020 alokasi PMN kepada BUMN mencapai Rp 18,7 triliun baik tunai maupun non tunai. Menurutnya tujuan PMN itu masih sama yakni mendorong peran BUMN untuk pembangunan.
Sri Mulyani menjabarkan PMN itu terbagi untuk 7 BUMN dan 1 khusus untuk penguatan neraca transaksi berjalan.
"Pertama ada PMN kepada PT SMF sebesar Rp 2,5 triliun. Tujuannya untuk menurunkan porsi atau beban pemerintah untuk program pembiayaan perumahan, khususnya program FLPP," ujarnya di gedung DPR, Jakarta, Senin (2/12/2019).
Lalu ada PT Hutama Karya (HK) yang mendapatkan jatah PMN sebesar Rp 3,5 triliun. Jumlah itu kesinambungan dari PMN yang telah diberikan sejak 2015, 2016 dan 2019.
"Itu dimanfaatkan untuk mendukung penyelesaian ruas-ruas prioritas dari tol Trans Sumatera seperti Pekanbaru-Dumai, Terbanggi Besar-Pematang Panggang-Kayu Agung," terangnya.
Selain itu ada PMN untuk Permodalan Nasional Madani sebesar Rp 1 triliun. Tujuannya untuk menambah modal perusahaan menyalurkan pinjaman kepada UMKM dan koperasi. Sebab saat ini debt to equity rasio (DER) atau rasio utang terhadap modal perusahaan sebesar 8,9 kali sehingga sulit mencari modal.
Pemerntah juga akan memberikan PMN kepada PT Geo Dipa Energi sebesar Rp 0,7 triliun. Kemudian PT PLN diusulkan mendapatkan PMN sebesar Rp 5 triliun yang merupakan paling besar.
"PLN dapat Rp 5 triliun terutama untuk pembangunan program pembangkit tenaga listrik termasuk untuk energi baru terbarukan, selain itu untuk listrik desa serta percepatan di wilayah terluar terdepan dan tertinggal," terangnya.
Selain itu ada PMN dalam bentuk non tunai yang diajukan kepada PT PANN sebesar Rp 3,76 triliun. PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (BPUI) sebesar Rp 0,27 triliun.
Sementara PMN untuk penguatan transaksi berjalan sebesar Rp 1 triliun. Saluran ini untuk meningkatkan kinerja ekspor dan menekan impor khususnya impor migas melalui investasi kepada BUMN.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar