Presiden Joko Widodo kembali menaikkan iuran BPJS Kesehatan pada Rabu (13/5/2020). Kenaikan ini tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 tentang perubahan kedua atas Perpres Nomor 82 tahun 2018 mengenai Jaminan Kesehatan.
Sebelumnya keputusan presiden mengenai kenaikan iuran BPJS sempat dibatalkan oleh Mahkamah Agung (MA). Komunitas Pasien Cuci Darah Indonesia (KPCDI) berhasil memenangkan gugatan terkait kenaikan iuran pada Perpres 75 tahun 2019. Hal ini membuat kenaikan iuran BPJS dibatalkan saat itu.
Tak tinggal diam, KPCDI kini kembali mendaftarkan uji materi Perpres Nomor 64 Tahun 2020 ke MA pada Rabu (20/5/2020). Kuasa hukum KPCDI Rusdianto Matulatuwa menilai kenaikan iuran BPJS yang dilakukan pemerintah saat ini tidak memiliki empati. Terlebih di tengah keadan sulit pandemi Corona yang masih terjadi.
"Saat ini kan terjadi gelombang PHK besar-besaran, tingkat pengangguran juga naik. Daya beli masyarakat juga turun. Harusnya pemerintah mempertimbangan kondisi sosial ekonomi warganya, bukan malah menaikkan iuran secara ugal-ugalan," tulis Rusdianto Matulatuwa dalam siaran pers yang diterima detikcom, Rabu (20/5/2020).
Ia juga menyebutkan akar masalah dari BPJS Kesehatan sebenarnya ada di tata kelola manajemen yang dinilai gagal seperti kata MA. Pemerintah diminta memperbaiki sistem internal manajemen serta kualitas layanan BPJS Kesehatan sebelum menaikkan iuran.
"Padahal BPJS sudah berulang kali disuntikkan dana, tapi tetap defisit. Untuk itu perbaiki dulu internal manajemen mereka, kualitas layanan, barulah kita berbicara angka iuran. Karena meski iuran naik tiap tahun, kami pastikan akan tetap defisit selama tidak memperbaiki tata kelola menajemen" lanjutnya.
Saat ini KPCDI menyebut gugatan uji materi yang kembali dilayangkan ke MA untuk menilai apakah kenaikan iuran ini sudah sesuai dengan tanggung jawab BPJS Kesehatan. Terutama dalam memberikan pelayanan kepada seluruh masyarakat yang menjadi peserta.
Keren! Alat-alat Canggih untuk Atasi Corona Ini Asli Buatan Anak Negeri
Indonesia tengah menyiapkan produksi beragam alat buatan negeri untuk membantu mengatasi wabah Corona. Mulai ventilator, rapid test, hingga artificial intelligence (AI) untuk deteksi virus Corona COVID-19.
"Dari yang saya lihat kemarin saya sangat optimis bahwa hal-hal yang dulunya tidak kita pikirkan, hanya impor, saat ini bisa kita produksi sendiri," ujar Presiden RI Joko Widodo dalam peluncuran produksi inovasi COVID-19 melalui siaran Youtube, Rabu (19/5/2020).
"Sudah saatnya dunia industri harus berani berinvestasi. Masyarakat juga harus mencintai produk dalam negeri," lanjut Jokowi.
- Ventilator
- Rapid test
- PCR test kit
- Artificial intelligence (ai) untuk deteksi COVID-19
- Bio Safety Level 2 (Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi)
- Medical Assistant Robot (Universitas Airlangga dan Institut Teknologi Sepuluh November)
- Autnomous UVC Mobile Robot
- Simple Smart UVC Sanitizer (LIPI)
- Pengujian hazmat produksi lokal (BPPT)
- Face shield (Institut Teknologi Sepuluh November)
- Handsfree door opened (LIPI)
- Imunomudulator herbal asli indonesia (LIPI dan PT Kalbe)
"Sudah saatnya dunia industri harus berani berinvestasi. Masyarakat juga harus mencintai produk dalam negeri," lanjut Jokowi.
Bekerja sama dengan seluruh instansi pendidikan dan seluruh kementerian dinilai dapat mempercepat penanganan wabah virus Corona di Indonesia.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar