Berbagai daerah melaporkan peningkatan angka kehamilan di tengah masa pandemi virus Corona COVID-19. Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) menyadari hal ini dan berusaha menghadapinya dengan langkah membagikan sejuta kontrasepsi gratis untuk keluarga Indonesia.
Kepala BKKBN dr Hasto Wardoyo, SpOG(K), mengakui saat ini memang terjadi penurunan tingkat pemakaian kontrasepsi hingga 10 persen. Dampaknya angka kehamilan yang tidak direncanakan semakin meningkat sehingga berpotensi menimbulkan masalah, seperti peningkatan beban BPJS Kesehatan, kenaikan angka aborsi, hingga stunting.
"Iya untuk mencegah terjadinya baby boom. Mencegah adanya lonjakan kelahiran dan lonjakan persalinan," kata Hasto di kantor BKKBN, Jakarta Timur, Senin (29/6/2020).
"Akseptor KB di Indonesia angka terendahnya itu 28 juta (orang -red), maka 10 persennya itu adalah 2,8 juta. Kemudian 2,8 juta ini hamil 15 persen di tiga bulan pertama, maka sudah sekitar 420 ribu (kelahiran). Inilah yang sedini mungkin harus kita cegah, jangan sampai 2021 nanti ada kelahiran banyak membebani ekonomi negara," lanjutnya.
Program pembagian sejuta kontrasepsi ini dilakukan BKKBN dalam sehari di seluruh provinsi. BKKBN bekerja sama dengan puskesmas, bidan, dan mitra di masyarakat lainnya untuk memberikan layanan dan melaporkan pembagian kontrasepsi.
Kontrasepsi gratis yang diberikan oleh BKKBN adalah kondom, pil, suntik, implan, metode operasi wanita (MOW), dan metode operasi pria (MOP) atau vasektomi.
Menurut BKKBN, penurunan angka pengguna kontrasepsi terjadi karena masyarakat lebih enggan ke fasilitas kesehatan akibat pandemi COVID-19.
Marahnya Jokowi, Anggaran Kesehatan Rp 75 T Baru Terpakai 1,53 Persen
Dalam sebuah video yang beredar, Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengungkapkan kejengkelannya saat membuka rapat terbatas bersama para menteri pada 18 Juni. Salah satu yang disinggung adalah soal belanja kesehatan.
"Untuk pemulihan ekonomi nasional, misalnya saya berikan contoh bidang kesehatan itu dianggarkan Rp 75 triliun, baru keluar 1,53 persen coba," kata Jokowi.
Video tersebut menjadi perbincangan setelah dipublikasikan di channel YouTube Sekretariat Presiden pada Minggu (28/6/2020). Awalnya merupakan video internal, namun akhirnya dipublikasikan karena beberapa pernyataan Jokowi dinilai perlu diketahui publik.
"Uang beredar di masyarakat ke-rem ke situ semua, segera itu dikeluarkan dengan penggunaan-penggunaan yang tepat sasaran, sehingga men-trigger ekonomi," lanjut Jokowi.
"Pembayaran tunjangan untuk dokter, untuk dokter spesialis, untuk tenaga medis segera keluarkan, belanja-belanja untuk peralatan segera keluarkan, ini sudah disediakan Rp 70-an triliun seperti itu," kata Jokowi.
Dalam video tersebut, Jokowi juga menyinggung pembagian bantuan sosial atau bansos yang belum mencapai 100 persen. Apapun masalahnya, Jokowi minta segera diatasi.
https://nonton08.com/nande-koko-ni-sensei-ga-episode-9/
Tidak ada komentar:
Posting Komentar