Ada beberapa orang yang malas bikin password. Contohnya memakai 123456 sebagai password, padahal banyak menjadi sasaran orang iseng, dedemit maya, atau hacker. Hal ini tentu jadi alarm untuk membuat password yang lebih rumit agar tak mudah diretas. Lantas, bagaimana cara menentukan kata sandi yang sulit namun tetap mudah diingat?
Sebelum sampai ke sana, coba lihat contoh susunan password berikut: Kasi1221ID-@@-. Tampak rumit? Bisa dibilang iya.
Walau begitu, ada pola sederhana yang terdapat di dalamnya. Untuk memahaminya, kamu perlu memisahkannya menjadi empat bagian, sebagaimana detikINET kutip dari Forbes.
Pertama adalah kata "Kasi". Ini mewakili dari hal-hal yang erat kaitannya dengan kamu, dan tentunya harus mudah diingat. Misalnya, kamu tinggal di Bekasi. Kamu bisa saja memasukkannya langsung di password, namun susunan kata itu masih terbilang umum.
Untuk membuatnya menjadi lebih unik, kamu bisa memotongnya, hingga muncul lah kata "Kasi". Kalau mau, kamu juga bisa memotongnya menjadi "Beka".
Nah, sebuah platform biasanya meminta penggunanya untuk membuat password dengan angka di dalamnya. Hal ini membuat peran "1221" pada contoh kata sandi itu penting.
Penggunaan tanggal lahir mungkin terlalu biasa sehingga mudah diretas. Untuk itu, agar tetap mudah diingat, kamu bisa coba kombinasi angka yang posisinya berurutan, seperti 12 dan 34, atau yang terpisah dengan satu angka, misalnya 13 dan 24.
Kemudian, pada bagian "ID" merupakan akronim dari sesuatu yang dekat dengan kamu. Di sini, dua huruf tersebut mewakili "Indonesia".
Keberadaannya bisa jadi tampak tidak begitu penting. Meski begitu, ia bisa menjadi pembeda untuk password yang kamu gunakan di tiap media sosial, ketimbang harus merombak susunan secara keseluruhan.
Terakhir, beberapa platform mengharuskan penggunanya untuk menyertakan simbol di dalam password. Maka dari itu "-@@-" bisa jadi pilihan. Ia mewakili "1221" di dalam password. Untuk memastikannya, kamu bisa lihat keypad kamu, simbol apa yang tertera pada angka 1 dan 2.
Komponen yang kamu gunakan bisa kamu utak-atik urutannya sesuai keinginan. Misalnya, hasil akhirnya menjadi 1221ID-@@-Kasi atau Kasi1221-@@-ID.
Selain itu, kamu bisa menentukan latar belakang dari pemilihan komponen masing-masing. Misalnya, kata pertama merupakan nama guru SD kesayangan kamu, atau angka yang digunakan merupakan tanggal pengambilan rapot ketika duduk di bangku 1 SMA.
Sebagai catatan, jangan gunakan password yang disebutkan sebagai contoh di atas ya. Bisa jadi para hacker juga sudah membaca artikel ini dan malah membuat kamu yang menggunakannya jadi diretas
https://kamumovie28.com/movies/goat-2/
Pusat Data Nasional Disebut Menkominfo Hemat Rp 20 Triliun
Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) tengah menjalankan misi untuk menyatukan data-data yang nantinya tergabung di Pusat Data Nasional. Apabila itu terealisasi, maka bisa efisiensi fiskal mencapai Rp 20 triliun.
Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Johnny G. Plate mengungkapkan saat ini Indonesia memiliki 2.700 data center. Sayangnya, hanya 3% di antaranya yang memenuhi standar internasional.
Dengan tercecernya data-data tersebut berdampak ada sulitnya pemerintah mengambil kebijakan berbasis data nasional. Persoalan itu yang coba diatasi dengan keberadaan Pusat Data Nasional.
"Keberadaan Pusat Data Nasional akan mendorong efisiensi fiskal secara signifikan. Saya memperkirakan tidak kurang Rp 20 triliun per tahun efiensi fiskal Indonesia," ujar Menkominfo saat melakukan kunjungan kerja ke Batam, Kepulauan Riau.
Batam sendiri menjadi satu dari empat wilayah yang akan dibangun Pusat Data Nasional. Pusat Data Nasional dijadwalkan dibangun mulai 2022 dan rampung 2025.
Sementara tiga lokasi lainnya berada di Jabodetabek belokasi di Bekasi, di wilayah calon ibu kota negara baru, dan Labuan Bajo di Nusa Tenggara Timur.
"Pusat Data Nasional ini tentu akan meningkatkan kinerja dan capaian satu data di Indonesia, juga menjadi medium untuk integrasi dan efisiensi sekitar 24.700 aplikasi pemerintahan pusat dan daerah yang digunakan selama ini," ungkap Johnny.
Menkominfo juga memaparkan landasan hukum yang digunakan dalam Pembangunan Pusat Data Nasional, yakni; Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang PSTE, Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pemerintah Daerah, Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang SPBE, Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia, dan Peraturan Menteri Kominfo Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Konkuren Bidang Komunikasi dan Informatika.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar