Dampak ekonomi dari kekurangan chip global yang telah berlangsung selama beberapa bulan sejak tahun 2020, tampaknya akan mulai segera dirasakan langsung oleh pengguna ponsel.
Hal ini bakal terjadi karena produsen ponsel terus bergulat dengan tantangan kenaikan biaya produksi smartphone. Kekurangan chip yang mempengaruhi industri pada tahap awal, akhirnya menyebabkan penutupan beberapa pabrik produksi di AS dan tempat lain.
Sekarang tampaknya para pembuat ponsel secara bertahap mulai merasakan dampak dari kekurangan chip tersebut karena biaya produksi yang terus meningkat.
Presiden Xiaomi Wang Xiang mengatakan bahwa perusahaannya telah bergulat dengan kenaikan biaya produksi karena kekurangan semikonduktor yang dibutuhkan untuk ponsel sebagaimana dilansir detiKINET dari Gizmochina, Jumat (26/3/2021).
Ada kemungkinan besar harga beberapa ponsel Xiaomi yang akan datang menjadi lebih mahal akibat kenaikan biaya produksi. Xiang juga menekankan bahwa Xiaomi terus berusaha untuk menawarkan harga yang kompetitif karena mencari cara untuk mengoptimalkan proses produksi.
Beberapa pembuat chip sendiri telah mengumumkan rencana untuk perluasan kapasitas akan tetapi dampaknya pada pasokan chip global mungkin baru terlihat setelah dua tahun karena proses produksinya yang rumit dan kompleks.
Tetapi secara umum, pembuat chip telah berjuang untuk memenuhi kekurangan pasokan dari berbagai pelanggan di seluruh spektrum. Beberapa pengamat industri telah memperkirakan kekurangan global saat ini dapat berlanjut hingga akhir tahun dengan dampak inflasi yang menyertai konsumen.
Beberapa bulan yang lalu, pemerintah China mengambil langkah untuk merangsang produksi tetapi sayangnya langkah ini belum memberikan hasil yang diinginkan karena pabrikan chip terus bergulat dengan meningkatnya permintaan.
https://maymovie98.com/movies/victoria-the-great/
RPM Penyelenggaraan Telekomunikasi Dikritik: Konsultasi Publik Terlalu Singkat
- Rancangan Peraturan Menteri (RPM) Penyelenggaraan Telekomunikasi yang dikeluarkan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) dikritik karena waktu konsultasi publik yang terlalu singkat.
Regulasi pelaksana PP Postelsiar tersebut mengatur teknis mengenai penyelenggaraan telekomunikasi tersebut terdiri dari 242 pasal dengan 19 lampiran. Jika ditotal, jumlahnya mencapai 1.019 halaman, dan konsultasi publik RPM tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi dimulai dari 25 Maret sampai 28 Maret 2021.
Dengan kata lain, pelaku usaha telekomunikasi dan stakeholder di industri TIK hanya memiliki waktu kurang dari tiga hari untuk membaca dan memberikan masukan pada pemerintah.
Direktur Utama PT Palapa Ring Barat Syarif Lumintarjo mengakui dirinya belum mengetahui Kominfo telah melakukan konsultasi publik terhadap RPM tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi. Syarif juga terkejut dengan tenggat waktu konsultasi publik yang sangat singkat.
"Seharusnya dalam membuat regulasi Kominfo mengundang seluruh pemangku kepentingan. Seperti membuat Focus Group Discussion (FGD). Hingga saat ini kami belum pernah merasa diundang oleh Kominfo untuk melakukan FGD tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi. Aneh saja jika membuat regulasi tanpa mengundang stakeholder. Aneh juga kenapa tenggat waktunya pendek dan di hari libur. Seperti mengejar target saja," kata Syarif.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar