Minggu, 08 Desember 2019

Negara Pertama Luar Angkasa Asgardia Minta Bantuan Elon Musk

 Asgardia, sebuah organisasi non pemerintahan, ingin menjadi negara pertama yang didirikan di luar angkasa. Namun untuk itu, tentu saja mereka perlu bantuan orang lain.

Lembit Opik, selaku Chairman Asgardia, dalam sebuah wawancara yang dikutip dari Business Insider, menyebutkan bahwa pihaknya saat ini sedang berupaya meminta bantuan kepada Elon Musk dan Jeff Bezos, dua miliuner yang dikenal dengan perusahaan teknologi luar angkasa SpaceX dan Blue Origin.

"Tujuan didirikannya Asgardia adalah mengangkut ribuan orang ke stasiun luar angkasa yang sangat besar di 2043, di luar yurisdiksi Bumi, untuk membangun masyarakat demokratis yang baru," ujar Opik.

Karenanya, proyek ambisius ini ingin mengajak Elon Musk dan Jeff Bezos untuk membantu calon Asgardian, sebutan untuk warga Asgardia, pindah dari Bumi ke luar angkasa.

"Kandidat paling jelas tentu saja SpaceX dan Blue Origin. Mereka yang terbaik dalam teknologi peluncuran ke luar angkasa. Roket mereka ibarat taksi yang akan mengangkut kami ke tempat yang kami tuju," sebut Opik.

Apakah mimpi negara Asgardia ini akan menjadi kenyataan? Meski Asgardia saat ini baru tercatat sebagai organisasi non profit di Wina, Austria, Opik melihat adanya peluang bisnis.

Hal ini sudah dimulai kecil-kecilan dengan toko online yang menjual berbagai souvenir Asgardia. Opik bersikeras bahwa ini hanya permulaan. Dia berupaya meyakinkan publik akan ada lebih banyak kesempatan untuk ekonomi kapitalis yang berfungsi sepenuhnya.

"Pertama, akan ada bisnis yang beroperasi di dalam Asgardia sendiri. Dan kami sudah punya daftar kandidat untuk itu, mengenai siapa yang akan menyediakan layanan dan logistik untuk kami. Misalnya saja dari benda kecil seperti pulpen yang dirancang untuk digunakan di luar angkasa, hingga asuransi khusus untuk penghuni antariksa, bisa apa saja," ujarnya.

Opik tampaknya optimistis meskipun mendapatkan banyak tentangan. Dia mengatakan proyek ini sudah merenggut lebih dari separuh kehidupannya. Setelah Asgardia berhasil berdiri nantinya, dia menegaskan bahwa Asgardia akan mengambil sikap netral pada semua masalah Bumi.

"Kami tidak akan ikut campur dalam masalah-masalah di Bumi. Dan kami berharap mereka juga tidak akan ikut campur dalam masalah kami. Kami menginginkan apa yang diinginkan oleh negara berdaulat, sebuah pengauan," tuntutnya.

Apakah Elon Musk dan Jeff Bezos akan bersedia membantu pendirian negara Asgardia? Sejauh ini, keduanya tidak bersedia memberikan komentar terkait pernyataan Opik.

Asgardia, Negara Luar Angkasa Mulai Tancapkan 'Fondasi' Wilayah

Masih ingat dengan Asgardia? Konsep negara melayang di luar angkasa yang menyita perhatian penduduk Bumi itu kembali eksis. 'Serpihan' awal Asgardia telah diluncurkan ke antariksa.

"Sekarang kerajaan antariksa Asgardia telah mendirikan wilayah kedaulatannya di luar angkasa," ujar Asgardia dalam pernyataannya dikutip detikINET Cnet, Senin (13/11/2017).

Serpihan dari Asgardia yang dimaksud dinamakan Asgardia-1 yang dibawa roket Orbital ATK Antares, yang diluncurkan dari fasilitas peluncuran Wallops Badan Antariksa Amerika Serikat (NASA) di Virginia, Amerika Serikat.

Asgardia-1 sendiri merupakan satelit mini yang ukurannya sebesar karton susu. Meski demikian, pihak Asgardia menilai bahwa itu sebuah tanda penasbihan keberadaan negara di antariksa telah dimulai.

"#ICYMI #AsgardiaLaunch telah sukses hari ini! Asgardia sekarang merupakan negara pertama yang menguasai seluruh wilayahnya di luar angkasa!," cuit akun Twitter @AsgardiaSpace sesaat peluncuran.

Cnet melaporkan setidaknya lebih dari 300 ribu orang tertarik untuk menjadi Asgardian, penduduk Asgardia. Angka tersebut tercatat selama setahun terakhir. Mereka mendaftarkan diri secara online.

Bahkan, calon Asgardian tersebut banyak juga yang berasal Indonesia. Jumlahnya cukup besar, hingga menempatkan Indonesia di empat besar dalam urusan paling banyak negara yang mendaftar jadi Asgardian.

Sejauh ini, Asgardia masih menjadi kontrversi. Konsep kenegarannya tidak akui oleh Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB). Sebab, definisi negara yang diusung Asgardia mustahil untuk membawa manusia secara fisik ada di luar angkasa dalam jangka panjang.

Sabtu, 07 Desember 2019

Rocky Gerung Kritik Wacana Presiden 3 Periode: Tak Ngerti Demokrasi, Dungu

Akademisi Rocky Gerung mengkritik adanya wacana penambahan masa jabatan presiden hingga tiga periode. Usulan itu dinilainya seperti tidak memahami ide demokrasi.

"Soal dia nggak ngerti ide demokrasi. Demokrasi artinya pembatasan kekuasaan. Supaya apa? Supaya terjadi sirkulasi elite. Tiga periode membatasi kekuasaan nggak? Nggak. Sirkulasi jadi? Nggak," kata Rocky di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (26/11/2019).

Rocky mengatakan tidak ada sirkulasi kepemimpinan jika presiden menjabat selama tiga periode atau 15 tahun. Ia pun menyebut usulan itu dungu.

"Jadi 15 tahun tidak ada sirkulasi elite. Artinya dungu cara berpikir demokrasinya, dia nggak ngerti apa yang diusul," ujar Rocky.

Sebelumnya, Wakil Ketua MPR Arsul Sani mengungkapkan ada usulan perubahan terkait masa jabatan presiden. Masa jabatan presiden diusulkan berubah menjadi satu kali saja atau bahkan tiga kali masa jabatan.

Arsul menegaskan usulan masa jabatan presiden menjadi tiga periode bukan dari MPR. Arsul mengatakan wacana penambahan masa jabatan presiden berasal dari pihak luar.

"Kami menjadwalkan dalam MPR periode sekarang, dua tahun pertama, meminta aspirasi publik. Kaminya sedang bersiap merancang bagaimana sih sarana-sarana yang akan kami gunakan untuk menjaring aspirasi publik, tiba-tiba sudah ada yang bicara tentang perubahan masa jabatan presiden. Jadi itu dari (pihak) luar," jelas Arsul, Minggu (24/11).

Istana: Jokowi Tak Pikirkan Tambah Masa Jabatan Presiden

 Muncul usul penambahan masa jabatan presiden menjadi 3 periode. Istana menegaskan Presiden Joko Widodo (Jokowi) sama sekali tidak pernah memikirkan hal itu.

"Sampai hari ini presiden sama sekali tidak berpikir itu dan ini juga kalau dibiarkan menjadi kontraproduktif. Karena bagaimanapun mengubah amandemen UUD seperti membuka kotak pandora," tutur Seskab Pramono Anung di gedung Setkab, Jakarta Pusat, Senin (25/11/2019).

Pramono menyebut Jokowi adalah presiden yang dipilih rakyat setelah reformasi. Dia yakin Jokowi bakal patuh terhadap aturan saat ini yakni masa jabatan presiden hanya 2 periode.

"Dan presiden saya yakin beliau tetap. Karena beliau adalah presiden yang dilahirkan oleh reformasi, sehingga beliau akan taat dan patuh kepada apa yang sudah ada. Bahkan partai-partai pun termasuk partai besar mereka beranggapan bahwa gagasan ini terlalu mengada-ada," ucap Pramono.

Perihal usul ini pertama kali diungkapkan Wakil Ketua MPR Arsul Sani. Belakangan Arsul mengklarifikasi kalau usulan itu bukan dari MPR.

"Kami menjadwalkan dalam MPR periode sekarang, dua tahun pertama, meminta aspirasi publik. Kaminya sedang bersiap merancang bagaimana sih sarana-sarana yang akan kami gunakan untuk menjaring aspirasi publik, tiba-tiba sudah ada yang bicara tentang perubahan masa jabatan presiden. Jadi itu dari (pihak) luar," jelas Arsul.

3 Alasan Tegas Menolak Wacana Presiden 3 Periode

Munculnya wacana mengenai masa jabatan presiden 3 periode merupakan hal yang memprihatinkan. Sebab, masih banyak wacana strategis yang bisa dibahas di ruang publik dalam rangka menyempurnakan sistem ketatanegaraan.

"Karena pembatasan masa jabatan 2 periode ini merupakan spirit munculnya gerakan reformasi 1998. Setidaknya ada 3 alasan mengapa jabatan presiden dibatasi paling banyak 2 periode," kata ahli hukum tata negara Dr Bayu Dwi Anggono kepada detikcom, Minggu (24/11/2019).

Pertama, bangsa Indonesia pernah merasakan traumatik saat UUD 1945 asli. Di Pasal 7 tidak diatur secara jelas mengenai masa jabatan presiden.