Kamis, 05 Desember 2019

DPR Bingung Ada BUMN PT PANN, Sri Mulyani: Baru Dengar Juga

Kementerian Keuangan mempersiapkan penyertaan modal negara (PMN) untuk BUMN sebesar Rp 18,7 triliun dalam APBN 2020 baik tunai maupun non tunai. PMN itu terbagi untuk 7 BUMN dan 1 khusus untuk penguatan neraca transaksi berjalan.

Dari 7 BUMN yang diusulkan dapat PMN atau suntikan modal ada satu nama BUMN baru yang bahkan terdengar asing di kuping Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. BUMN itu adalah PT PANN.

Awalnya ketika Sri Mulyani rapat dengan Komisi XI DPR menjabarkan porsi BUMN yang mendapatkan alokasi PMN. Ketika Sri Mulyani menjelaskan PT PANN mendapatkan PMN sebesar Rp 3,76 triliun tiba-tiba Anggota Komisi XI Mukhamad Misbakhun melakukan interupsi.

"Sebentar bu, PANN itu apa ya bu?" tuturnya di ruang tapat Komisis XI, gedung DPR, Jakarta, Senin (2/12/2019).

Ternyata, Sri Mulyani pun mengaku baru tahu ada BUMN yang bernama PANN. Dia juga sempat bertanya kepada pejabat Kemenkeu lainnya.

"Sama si pak, saya juga baru dengar ini. BUMN lama tapi nggak populer. Makanya Pak Misbakhun dan saya nggak pernah dengar," tambahnya.

PANN Multi Finance sendiri dulunya bernama Pengembangan Armada Niaga Nasional. Perusahaan ini bergerak dalam bidang pembiayaan kapal.

PANN sendiri diajukan mendapatkan alokasi PMN non tunai Rp 3,76 triliun untuk pembayaran konversi pokok utang subsidiary loan agreement (SLA). BUMN ini mengantongi izin agar utang SLA itu diselesaikan dengan PMN.

"Ini ternyata PANN sudah mendapatkan izin pembayaran SLA," tambah Sri Mulyani.

Dia menambahkan, PANN sendiri menurut catatannya sudah berdiri sejak 1974 dengan modal dasar Rp 180 miliar dengan modal disetor pemerintah Rp 45 miliar. Sementara 93% sahamnya dimiliki oleh pemerintah dan sekitar 6,9% dimiliki oleh Bank Mandiri.

Pemerintah Siapkan Rp 18 T untuk Suntikan BUMN, PLN Paling Besar

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati hari ini memenuhi undangan rapat dengan Komisi XI DPR. Salah satu yang dibahas adalah suntikan penyertaan modal negara (PMN) untuk Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Dalam paparannya, Sri Mulyani pun menjabarkan dalam APBN 2020 alokasi PMN kepada BUMN mencapai Rp 18,7 triliun baik tunai maupun non tunai. Menurutnya tujuan PMN itu masih sama yakni mendorong peran BUMN untuk pembangunan.

Sri Mulyani menjabarkan PMN itu terbagi untuk 7 BUMN dan 1 khusus untuk penguatan neraca transaksi berjalan.

"Pertama ada PMN kepada PT SMF sebesar Rp 2,5 triliun. Tujuannya untuk menurunkan porsi atau beban pemerintah untuk program pembiayaan perumahan, khususnya program FLPP," ujarnya di gedung DPR, Jakarta, Senin (2/12/2019).

Lalu ada PT Hutama Karya (HK) yang mendapatkan jatah PMN sebesar Rp 3,5 triliun. Jumlah itu kesinambungan dari PMN yang telah diberikan sejak 2015, 2016 dan 2019.

"Itu dimanfaatkan untuk mendukung penyelesaian ruas-ruas prioritas dari tol Trans Sumatera seperti Pekanbaru-Dumai, Terbanggi Besar-Pematang Panggang-Kayu Agung," terangnya.

Selain itu ada PMN untuk Permodalan Nasional Madani sebesar Rp 1 triliun. Tujuannya untuk menambah modal perusahaan menyalurkan pinjaman kepada UMKM dan koperasi. Sebab saat ini debt to equity rasio (DER) atau rasio utang terhadap modal perusahaan sebesar 8,9 kali sehingga sulit mencari modal.

Pemerntah juga akan memberikan PMN kepada PT Geo Dipa Energi sebesar Rp 0,7 triliun. Kemudian PT PLN diusulkan mendapatkan PMN sebesar Rp 5 triliun yang merupakan paling besar.

"PLN dapat Rp 5 triliun terutama untuk pembangunan program pembangkit tenaga listrik termasuk untuk energi baru terbarukan, selain itu untuk listrik desa serta percepatan di wilayah terluar terdepan dan tertinggal," terangnya.

Selain itu ada PMN dalam bentuk non tunai yang diajukan kepada PT PANN sebesar Rp 3,76 triliun. PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (BPUI) sebesar Rp 0,27 triliun.

Sementara PMN untuk penguatan transaksi berjalan sebesar Rp 1 triliun. Saluran ini untuk meningkatkan kinerja ekspor dan menekan impor khususnya impor migas melalui investasi kepada BUMN.

Tentang PT PANN yang Kata Erick Diisi Pensiunan

Nama perusahaan plat merah, PT PANN (Persero) tiba-tiba muncul di dalam daftar BUMN yang akan mendapatkan suntikan penyertaan modal negara (PMN) di 2020. Nilainya cukup besar yakni Rp 3,76 triliun.

Tapi yang bikin BUMN ini memancing perbincangan adalah apa perseroan ini? Namanya sangat asing, bahkan di kuping sekelas Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dan para anggota Komisi XI DPR RI.

Tak pernah terdengar bertahun-tahun, tiba-tiba PT PANN diusulkan mendapatkan suntikan modal dari negara. Suntikan modal itu untuk pembayaran konversi pokok utang subsidiary loan agreement (SLA). BUMN ini mengantongi izin agar utang SLA itu diselesaikan dengan PMN.

Keanehan dari BUMN 'asing' ini masih berlanjut. Menteri BUMN Erick Thohir ikut berkomentar. Dia bilang BUMN ini punya anak usaha yang 'menggemukkan diri' dan diisi oleh para oknum. Belum lagi ternyata perusahaan ini untuk menampung para orang tua pensiunan.

"Apalagi, visi presiden yang bicara cipta lapangan kerja, ternyata BUMN ini punya anak hanya menggemukkan diri dan diisi cuma kroni-kroni oknum bahkan orang-orang, mohon maaf saya bukan anti orang tua, saya sangat apresiasi, tapi kalau diisi pensiunan sedangkan 58% penduduk Indonesia di bawah 35 (tahun) berarti kan tidak membuka lapangan kerja," tuturnya.

Erick mengatakan BUMN ini memiliki direksi baru. Tapi, PT PANN punya masalah sejak tahun 1994.

PANN yang dulunya bernama Pengembangan Armada Niaga Nasional berdiri sejak 1974. Perusahaan berdiri berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 1974 tentang Penyertaan Modal Negara untuk Pendirian Perseroan dalam bidang Pengembangan Armada Niaga Nasional.

Baca juga: Bikin Sri Mulyani Bingung, Ini PT PANN Penerima Rp 3,76 T

Berdirinya PT PANN (Persero) menjadi amanat Rencana Pembangunan Lima Tahun atau Repelita II. Dokumen Repelita II tersebut menyatakan agar pemerintah membentuk suatu badan yang bertugas di bidang pembiayaan dan pengembangan armada niaga nasional.

Awalnya perusahaan ini memberikan pembiayaan hanya untuk kapal laut. Nah menurut Erick awal mula perusahaan ini melempem ketika pada 1994 juga masuk membiayai pembelian pesawat.

Menurut catatan Kemenkeu, PANN berdiri dengan modal dasar Rp 180 miliar dan modal disetor pemerintah Rp 45 miliar. Sementara 93% sahamnya dimiliki oleh pemerintah dan sekitar 6,9% dimiliki oleh Bank Mandiri.

Erick soal BUMN yang Bikin Sri Mulyani Bingung: Isinya Pensiunan

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir angkat bicara mengenai PT PANN (Persero) yang membuat Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati bingung karena namanya asing. PT PANN merupakan satu dari tujuh perusahaan pelat merah yang menerima penyertaan modal negara (PMN) pada 2020 dengan total Rp 3,76 triliun.

Erick menjelaskan, jumlah BUMN saat ini terlalu banyak dan harus dikurangi. Kemudian, BUMN mesti kembali ke inti bisnis.

Soal PT PANN, Erick mengatakan, BUMN ini memiliki direksi baru. Tapi, PT PANN punya masalah sejak tahun 1994.

"Direksinya baru tapi ada problem dari 1994 ketika me-leasing pesawat terbang yang jumlahnya 10 pada saat itu. Saya rasa sangat tidak fair saya sebagai menteri langsung menyalahi direksi, tetapi ini adalah bagian BUMN terlalu banyak dan tidak kembali ke core bisnis. Padahal PT PANN itu awal didirikan untuk leasing kapal laut. Bukan kapal udara. Nanti ada kapal-kapal yang lain, kapal-kapalan," jelas Erick di Pacific Place, Jakarta, Rabu (4/12/2019).

Dia mengatakan, BUMN seperti PT PANN lah yang harus diperbaiki. Skemanya pun macam-macam bisa merger maupun ditutup.

"Inilah yang harus diperbaiki core bisnisnya, inilah harus di-merger atau ditutup tidak bisa berdiri sendiri terlalu banyak," ujarnya.

Terlebih, kata dia, pemerintah punya misi menciptakan lapangan kerja. Sementara, BUMN ini punya anak usaha yang 'menggemukkan diri' dan diisi oleh para oknum. Itu belum lagi perusahaan ini diisi oleh orang-orang tua pensiunan.

"Apalagi, visi presiden yang bicara cipta lapangan kerja, ternyata BUMN ini punya anak hanya menggemukkan diri dan diisi cuma kroni-kroni oknum bahkan orang-orang, mohon maaf saya bukan anti orang tua, saya sangat apresiasi, tapi kalau diisi pensiunan sedangkan 58% penduduk Indonesia di bawah 35 (tahun) berarti kan tidak membuka lapangan kerja," tutupnya.