Rabu, 04 Desember 2019

Edhy Prabowo: Harga Garam Rp 200, Ongkos Angkutnya Rp 1.200

Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo mengungkapkan mahalnya ongkos logistik di sektor kelautan dan perikanan. Misalnya saja ongkos angkut produk garam yang biayanya 5 kali lebih mahal dari harga garam itu sendiri.

Hal itu dia sampaikan dalam Rapat Koordinasi Nasional Kementerian Kelautan dan Perikanan (Rakornas KKP) Tahun 2019 di Hotel Borobudur, Jakarta Pusat. Untuk itu pembangunan infrastruktur di sentra garam juga perlu jadi perhatian.

"Memang kita undang Menteri PU penting. Arahan Presiden itu infrastruktur tidak hanya jalan besar tapi sampai ke tingkat terpencil, terujung. Jadi tidak ada lagi penambak garam dia angkut ongkos angkutnya 5 kali harga garam. Angkut garam ongkosnya sampai Rp 1.200, harga garamnya cuma Rp 200, ini jadi dilema," kata dia Rabu (4/12/2019).

"Kalau hitungannya sekarung (garam) bisa bayar (jasa angkut) Rp 12 ribu bahkan lebih," lanjut Edhy.

Dirinya pun bakal meminta masukkan dari pemerintah daerah untuk mengetahui daerah sentra produksi mana saja yang perlu dibangunkan akses jalan.

"Nah kita butuh masukan daerah, tambak mana yang harus dibuatkan jalan sampai titik tertentu," sebutnya.

Menurutnya tak harus infrastruktur yang besar, cukup dibangunkan jalan yang bisa dilakukan oleh mobil bak. Dengan baiknya akses jalan diharapkan ongkos logistik menjadi lebih terjangkau.

"Infrastruktur ini harus dirasanya masyarakat yang membutuhkan, tidak harus jalan besar, tidak harus aspal yang tebalnya berinci-inci, tapi cukup aspal yang kalau dilalui dengan pickup bisa dan tidak rusak. Kita mulai dari yang terkecil," tambahnya.

Edhy Prabowo Undang Menhub hingga Basuki Bahas Masalah Kelautan

Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo pagi ini menggelar Rapat Koordinasi Nasional Kementerian Kelautan dan Perikanan (Rakornas KKP) Tahun 2019 di Hotel Borobudur, Jakarta Pusat. Rakornas ini mengambil tema "Mewujudkan Indonesia Maju Melalui Sektor KP".

Kegiatan ini bertujuan untuk menghasilkan Rencana Strategis KKP 2020-2024 melalui masukan para pemangku kepentingan di sektor kelautan dan perikanan maupun sektor terkait.

"Hari ini kumpul bersama mencari jalan keluar tentang permasalahan perikanan dan kelautan Indonesia," kata dia Rabu (4/12/2019).

Rencananya rakornas ini juga akan dihadiri Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi dan Menteri PUPR Basuki Hadimuljono. Mereka dijadwalkan akan datang menyusul.

"Saat ini kita akan bangun komunikasi yang terarah. Tidak ada lagi talk down saja. Kami mau dari bawah ke atas. KKP bukan tempatnya, tempat yang sulit untuk ditemui tapi KKP tempat kita mencari solusi bangsa, solusi di mana masalah bisa segera kita tuntaskan," jelasnya.

Dia ingin setelah rakornas ini, komunikasi yang terjalin antar pemangku kepentingan menjadi lebih baik.

"Ini hanya akan jadi cerita kalau sekali ini bapak ibu tetap diam. Tapi ini akan jadi nyata kalau bapak ibu setelah acara hari ini terus sibukan kami dengan keluhan, dengan masukan setiap saat di (Kantor KKP) Minabahari. Kami tak merasa direpoti dan merasa dibebani," tambahnya.

Ada Rencana Kapal Maling Ikan Tak Ditenggelamkan, Ini Saran Susi

Menteri Kelautan dan Perikanan kabinet Indonesia Maju Edhy Prabowo membuka opsi lain dalam penanganan kapal-kapal maling ikan yang statusnya telah inkrah di pengadilan.

Berdasarkan catatan detikcom, Edhy menyebut ingin mengoptimalkan pemanfaatan kapal-kapal tersebut dibanding sekadar ditenggelamkan. Edhy sendiri mengaku penenggelaman kapal akan terus dilakukan, meski kini membuka opsi lain.

Menanggapi perubahan penanganan kapal-kapal pencuri ikan, mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi pudjiastuti menyampaikan pendapatnya saat diwawancara wartawan seusai acara diskusi publik pada Rabu (27/11/2019) di Waroeng Solo, Kemang, Jakarta Selatan.

Menurut Susi, perubahan penanganan kapal-kapal pencuri ikan merupakan hak pemerintah. Namun dia menyarankan untuk mempertahankan kebijakan penenggelaman kapal guna memberikan efek jera.

"policy pemerintah yang kabinet baru ya itu hak pemerintah tapi saran saya sih tetap sama (tetap ditenggelamkan) untuk efek jera," kata susi.

Ada Rencana Kapal Maling Ikan Tak Ditenggelamkan, 56% Pembaca Menolak

Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo membuka opsi lain dalam penanganan kapal-kapal pencuri ikan yang statusnya telah inkracht di pengadilan. Edhy menyebut ingin mengoptimalkan pemanfaatan kapal-kapal tersebut dibanding sekadar ditenggelamkan.

Edhy sendiri mengaku penenggelaman kapal akan terus dilakukan, meski kini membuka opsi lain. detikcom membuka poling untuk mendengarkan aspirasi masyarakat terkait kebijakan tersebut.

Hingga ditutup sore ini pukul 15.00 WIB, sudah ada 7.812 pembaca yang berpartisipasi dalam poling yang digelar lewat twitter tersebut.

Dari jumlah itu, 30%-nya mengaku setuju tidak dilakukan penenggelam. Sedangkan 56% mengaku tidak setuju dengan rencana Menteri Kelautan dan perikanan Edhy Prabowo, serta meminta kebijakan penenggelaman kapal tetap dilanjutkan.

Sementara itu, ada 14% pembaca yang mengaku tidak peduli.

Mereka yang setuju beralasan bahwa bila kapal tak ditenggelamkan, maka bisa dimanfaatkan lagi oleh nelayan yang kurang mampu yang selama ini tak memiliki kapal sendiri.

Namun, ada beberapa catatan terutama terkait proses hibah.

"Cocok itu bang, yang penting dihibah kan kepada orang yang tepat itu aja," kata @Rizky0713662193 dikutip detikcom, Rabu (20/11/2019).

Hal senada disampaikan @warkop2019.

"Sy setuju dihibahkan kepada nelayan. Dengan syarat dibentuk semacam kelompok nelayan.. bukan perorangan. Jadi bisa saling menjaga dn utk kepentingan kelompok. Dan harus tercatat sehingga jika hilang dpt dilacak alasannya.
Demikian pak @Edhy_Prabowo".

Sementara mereka yang menolak umumnya ragu dengan pengelolaan kapal eks maling ikan tersebut dan khawatir kapal itu bakal kembali dikuasai mafia alias pengusaha maling ikan.

"Tidak setuju, tegakkan kedaulatan wil laut NKRI. Kapal maling, artinya kapal yg mencuri hasil laut wilayah negara berdaulat RI. TDK ada kompromi.
untuk nelayan Indonesia, dgn program pemberdayaan u nelayan, ajukan anggaran kesejateraan nelayan," kata @vifromvictoria.

"Hibahkan cuma formalitas aja. Nanti ujung2nya ada transaksi.. . lebih baik tenggelamkan saja, toh hasil rampasan juga," kata pembaca lainya, @MerryAnjani19.