Ada Rencana Kapal Maling Ikan Tak Ditenggelamkan, Ini Saran Susi

Menteri Kelautan dan Perikanan kabinet Indonesia Maju Edhy Prabowo membuka opsi lain dalam penanganan kapal-kapal maling ikan yang statusnya telah inkrah di pengadilan.

Berdasarkan catatan detikcom, Edhy menyebut ingin mengoptimalkan pemanfaatan kapal-kapal tersebut dibanding sekadar ditenggelamkan. Edhy sendiri mengaku penenggelaman kapal akan terus dilakukan, meski kini membuka opsi lain.

Menanggapi perubahan penanganan kapal-kapal pencuri ikan, mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi pudjiastuti menyampaikan pendapatnya saat diwawancara wartawan seusai acara diskusi publik pada Rabu (27/11/2019) di Waroeng Solo, Kemang, Jakarta Selatan.

Menurut Susi, perubahan penanganan kapal-kapal pencuri ikan merupakan hak pemerintah. Namun dia menyarankan untuk mempertahankan kebijakan penenggelaman kapal guna memberikan efek jera.

"policy pemerintah yang kabinet baru ya itu hak pemerintah tapi saran saya sih tetap sama (tetap ditenggelamkan) untuk efek jera," kata susi.

 http://cinemamovie28.com/hantu-anak-rumah-prapanca/

Ada Rencana Kapal Maling Ikan Tak Ditenggelamkan, 56% Pembaca Menolak

Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo membuka opsi lain dalam penanganan kapal-kapal pencuri ikan yang statusnya telah inkracht di pengadilan. Edhy menyebut ingin mengoptimalkan pemanfaatan kapal-kapal tersebut dibanding sekadar ditenggelamkan.

Edhy sendiri mengaku penenggelaman kapal akan terus dilakukan, meski kini membuka opsi lain. detikcom membuka poling untuk mendengarkan aspirasi masyarakat terkait kebijakan tersebut.

Hingga ditutup sore ini pukul 15.00 WIB, sudah ada 7.812 pembaca yang berpartisipasi dalam poling yang digelar lewat twitter tersebut.

Dari jumlah itu, 30%-nya mengaku setuju tidak dilakukan penenggelam. Sedangkan 56% mengaku tidak setuju dengan rencana Menteri Kelautan dan perikanan Edhy Prabowo, serta meminta kebijakan penenggelaman kapal tetap dilanjutkan.

Sementara itu, ada 14% pembaca yang mengaku tidak peduli.

Mereka yang setuju beralasan bahwa bila kapal tak ditenggelamkan, maka bisa dimanfaatkan lagi oleh nelayan yang kurang mampu yang selama ini tak memiliki kapal sendiri.

Namun, ada beberapa catatan terutama terkait proses hibah.

"Cocok itu bang, yang penting dihibah kan kepada orang yang tepat itu aja," kata @Rizky0713662193 dikutip detikcom, Rabu (20/11/2019).

Hal senada disampaikan @warkop2019.

"Sy setuju dihibahkan kepada nelayan. Dengan syarat dibentuk semacam kelompok nelayan.. bukan perorangan. Jadi bisa saling menjaga dn utk kepentingan kelompok. Dan harus tercatat sehingga jika hilang dpt dilacak alasannya.

Demikian pak @Edhy_Prabowo".

Sementara mereka yang menolak umumnya ragu dengan pengelolaan kapal eks maling ikan tersebut dan khawatir kapal itu bakal kembali dikuasai mafia alias pengusaha maling ikan.

"Tidak setuju, tegakkan kedaulatan wil laut NKRI. Kapal maling, artinya kapal yg mencuri hasil laut wilayah negara berdaulat RI. TDK ada kompromi.

untuk nelayan Indonesia, dgn program pemberdayaan u nelayan, ajukan anggaran kesejateraan nelayan," kata @vifromvictoria.

"Hibahkan cuma formalitas aja. Nanti ujung2nya ada transaksi.. . lebih baik tenggelamkan saja, toh hasil rampasan juga," kata pembaca lainya, @MerryAnjani19.

 http://cinemamovie28.com/arisan-brondong/

Edhy Prabowo akan Sikat Nelayan yang Manipulasi Data Kapal

Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo tak mau main-main dengan nelayan yang tidak mematuhi aturan main. Dirinya tak akan lagi memberi toleransi bagi mereka yang ketahuan melakukan pelanggaran.

Edhy mencontohkan pelanggaran yang biasa dilakukan adalah memanipulasi spesifikasi kapal dan menggunakan alat tangkap yang tak memenuhi persyaratan.

"Saya bikin komitmen, kita sepakat ukuran kapal sudah tahu, nggak ada mark down lagi, sesuai dengan aturan. Kita sepakat, anda setuju, kalau anda melanggar ketemu di tengah lapangan, jaring anda bermasalah, jaring ini bermasalah, langsung saya tangkap," kata dia di Hotel Borobudur, Jakarta, Rabu (4/12/2019).

"Tidak lagi trial (percobaan). Langsung kami atasi (pelaku yang melanggar)," lanjutnya.

Dirinya nantinya akan meminta para nelayan memenuhi komitmen tersebut. Sebagai gantinya regulasi di sektor kelautan dan perikanan akan disederhanakan.

Jadi dari sisi regulasi disederhanakan, di sisi lain, pengawasan di lapangan bakal ditingkatkan.

"Itu yang diarahkan Presiden. Karena percuma juga kita bikin aturan lama-lama sampai berhari-hari, begitu keluar pengawasannya juga nggak ada. Anda melanggar juga nggak ketahuan. Tapi kami akan fokus ke pengawasan," tambahnya.

 http://cinemamovie28.com/bedroom-eyes/

Edhy Prabowo Tak Bakal Ganti Pejabat Eselon I Era Susi

Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo memastikan bahwa dirinya tak akan mengganti eselon I di Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) yang sudah menjabat sejak dipimpin oleh Susi Pudjiastuti.

Hal itu diungkapkannya pada saat menjadi pembicara kunci di rapat koordinasi nasional (rakornas) KKP di Hotel Borobudur, Jakarta Pusat, Rabu (4/12/2019). Acara tersebut dihadiri oleh para pejabat eselon seluruh unit direktorat KKP.

"Para Dirjen eselon I saya komitmen tidak akan ada pergantian kecuali kosong jabatannya. Kami berharap yang kita bangun adalah tim kerja besar. Makanya eselon I yang masih mau maju bersama-sama KKP saya akan minta terus bersama," kata Edhy.

Keinginannya tersebut didukung oleh Ketua Komisi IV DPR RI, Sudin. Di tempat yang sama, ia meminta agar Edhy segera mengisi 151 jabatan yang kosong di KKP.

"Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk segera isi posisi jabatan yang masih kosong di eselon I, II, III, IV," ujar Sudin.

Hal itu diminta agar kinerja di KKP bisa lebih cepat. Selama ini Sudin mengatakan tidak sedikit yang menganggap kinerja KKP lambat karena kekosongan tersebut.

"Agar kinerja KKP semakin bagus. Kalau satu sisi ada yang mengatakan untuk efisiensi, satu sisi lagi mengatakan kok KKP kerjanya lambat. Jadi pak menteri segera isi 151 yang kosong. Silahkan saja itu hak Pak Menteri, yang penting sesuai dengan bidangnya," pungkasnya.

Susi dan 'Kutukan' Penenggelaman Kapal

Mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti menyampaikan keluh kesahnya mengenai jargon penenggelaman kapal yang selama ini melekat padanya. Hal ini disampaikan Susi saat menghadiri acara diskusi publik pada Rabu (27/11/2019) di Waroeng Solo, Kemang, Jakarta Selatan.

Menteri Kelautan dan Perikanan kabinet Jokowi jilid pertama ini memang kerap dikenal sebagai menteri yang sering menenggelamkan kapal.

Namun menurut Susi, jargon ini seolah-olah malah menjadi 'kutukan' untuk dirinya. Padahal, selama ini kapal yang ditenggelamkan merupakan hasil dari keputusan pengadilan, bukan hanya keputusannya pribadi.

"Jadi, sebetulnya yang ditenggelamkan juga itu adalah keputusan pengadilan selama ini bukan keputusan saya pribadi. Jadi saya ini heran kata-kata penenggelaman menjadi, ini seolah menjadi kutukan buat saya akhirnya," Kata Susi

Meski demikian, Susi berpendapat kalau penenggelaman kapal masih menjadi opsi yang paling baik untuk memberantas kapal-kapal pencuri ikan.

"Ya saya sih pikir sampai hari ini it's the best way (cara yang terbaik)" tambahnya.

 http://cinemamovie28.com/akibat-pergaulan-bebas/