Mendagri Tito Minta Pemda Bantu Agenda Besar Jokowi

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian meminta seluruh Pemerintah Daerah (Pemda) baik gubernur, wali kota, bupati, serta aparat penegak hukum mengakomodir agenda besar Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wapres Ma'ruf Amin selama lima tahun ke depan.

Hal itu diungkapkannya pada saat acara Rakornas Indonesia Maju Pemerintah Pusat dan Forkopimda di Sentul, Jawa Barat.

Tito menceritakan, pada saat pelantikan menteri pada 20 Oktober 2019 Presiden Jokowi telah menyampaikan visi dan misi yang terus disampaikan berulang pada sebuah acara. Visi dan misi presiden antara lain seperti pembangunan kapasitas SDM, mempermudah regulasi, pembukaan lapangan kerja, transformasi ekonomi.

"Satu pihak memiliki peran penting dan berpengaruh terhadap visi misi kepala negara yaitu Pemerintah Daerah, hampir semua persoalan menyangkut daerah," kata Tito, Rabu (13/11/2019).

Tito menyampaikan, acara Rakornas ini dihadiri oleh 2693 kepala negara, pihak kepolisian, TNI, kejaksaan. Seluruh kepala negara ini bisa mengakomodir agenda besar Pemerintah salah satunya dalam meningkatkan perekonomian dan menciptakan lapangan kerja seluas-luasnya.

"Diharapkan visi dan misi presiden dapat disampaikan kepada Pemerintah Daerah," jelas dia.

Adapun, Tito juga meminta Presiden Jokowi untuk memberikan arahan kepada seluruh kepala daerah yang hadir dalam Rakornas Indonesia Maju Pemerintah Pusat dan Forkopimda mengenai agenda besar Pemerintah selama lima tahun ke depan.

"Kami siap mendengarkan langsung arahan bapak, selama 5 tahun ke depan," ungkap dia. https://bit.ly/37v05nb

Tahun Depan Jokowi 'Gaji' Pengangguran, Aturan Main Disusun

Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan merealisasikan janjinya untuk memberikan 'gaji' kepada para pengangguran Indonesia lewat program Kartu Pra-Kerja. Targetnya akan ada dua juta pengangguran yang menerima gaji tersebut.

Meski belum difinalisasikan, tapi diperkirakan besaran gaji yang akan diterima para pengangguran sekitar Rp 300 ribu- Rp 500 ribu per bulan. Tentu akan ada persyaratan yang ditetapkan.

Jokowi meminta program tersebut bisa diimplementasikan mulai tahun depan. Mereka yang belum mendapatkan pekerjaan alias pengangguran bisa merasakan manfaat dari program ini.

"Terkait dengan reformasi sistem, saya meminta Kartu Pra-Kerja segera diimplementasikan tahun depan" kata Jokowi, Selasa (12/11/2019).

Ada dua fokus yang disampaikan oleh Jokowi. Yang pertama adalah mempersiapkan angkatan kerja yang sesuai kebutuhan dunia usaha.

"Pertama, mempersiapkan angkatan kerja baru agar bisa diserap dengan kebutuhan di dunia kerja atau bahkan kalau bisa menciptakan lapangan kerja baru sebagai entrepreneur," jelasnya.

Yang kedua, lanjut Jokowi adalah peningkatan keterampilan angkatan kerja eksisting agar semakin produktif dan berdaya. Apalagi mayoritas tenaga kerja Indonesia adalah lulusan sekolah menengah pertama (SMP) ke bawah.

"Supaya menjadi catatan kita semuanya, 58% tenaga kerja kita itu lulusan SMP ke bawah. Karena itu reformasi harus dimulai dari hulunya yaitu pembenahan dalam sistem pelatihan dan vokasi," ujar Mantan Gubernur DKI Jakarta itu. https://bit.ly/2OG2ZNg

Jokowi ke Pemda: Stop Bikin Perda, Ruwet!

Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta kepada seluruh pejabat daerah untuk tidak menerbitkan peraturan-peraturan yang justru hanya membuat gerak pemerintah dalam mengambil keputusan khususnya soal investasi menjadi lambat.

"Saya juga titip Ketua DPRD, gubernur, bupati, wali kota ada semua, saya sudah pesan kepada ketua dan pimpinan DPR, saya juga pesan ketua DPRD, jangan banyak-banyak membuat Perda," kata Jokowi saat membuka sekaligus meresmikan acara Rakornas Indonesia Maju Pemerintah Pusat dan Forkopimda di Sentul, Jawa Barat, Rabu (13/11/2019).

Menurut Jokowi, banyaknya peraturan baru hanya menyusahkan pemerintah ke depannya.

"Jangan banyak-banyak membuat Pergub, Perbup, jangan banyak Perwal, negara ini sudah banyak peraturan, dan negara kita bukan negara peraturan, semua diatur malah kita terjerat sendiri, hati-hati, setop sudah," tegas Jokowi.

Mantan Wali Kota Solo ini mengungkapkan bahwa Pemerintah membutuhkan fleksibilitas dalam mengambil sebuah keputusan. Jokowi pun mengetahui bahwa setiap pembahasan pembuatan peraturan ada insentif yang akan didapat para abdi negara.

Namun hal tersebut harus dihentikan jika regulasi yang dibuat justru mempersulit langkah Pemerintah dalam mengawal perekonomian Indonesia. Bahkan, Jokowi mengungkapkan bahwa pemerintah pusat akan merevisi 74 UU melalui omnibus law agar mempercepat gerak pengambilan keputusan.

"Sudah lah setop, Perda yang meruwetkan sudah stop, kita justru kita mau mengajukan Omnibus Law, mengajukan ke DPR 74 kita revisi menjadi 1 UU," ungkap dia. https://bit.ly/2DbTbpe

Jokowi ke Pemda: Saya Mau Semuanya Nyambung Satu Garis

Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta seluruh pemerintah daerah (Pemda) bisa sejalan dengan pemerintah pusat dalam mengawal perekonomian. Jokowi memakai istilah 'sambung satu garis' untuk hal itu.

Jokowi mengatakan mengelola negara besar seperti Indonesia tidak mudah dan butuh peran seluruh pejabat daerah. Apalagi Indonesia memiliki jumlah penduduk sebanyak 267 juta jiwa yang tersebar di 17 ribu pulau.

"Pertemuan pada pagi hari ini adalah pertemuan terlengkap kita. Kita ingin agar semuanya sambung satu garis dari Pusat ke daerah," kata Jokowi saat membuka sekaligus meresmikan acara Rakornas Indonesia Maju Pemerintah Pusat dan Forkopimda di Sentul, Jawa Barat, Rabu (13/11/2019).

Mantan Wali Kota Solo ini menyebut, perekonomian Indonesia masih belum bisa lepas dari bayang-bayang ketidakpastian global yang saat ini tengah menuju fase resesi. Menurut dia, banyak negara maju yang perekonomiannya melambat.

Bahkan, Jokowi mengaku sudah diingatkan oleh Bank Dunia dan IMF agar hati-hati dalam mengelola perekonomian Indonesia di tengah melambatnya perekonomian dunia.

"Artinya ada tantangan eksternal yang kita hadapi," jelas dia.

Meski demikian, Jokowi menyampaikan bahwa perekonomian Indonesia masih berhasil tumbuh di level 5% dibandingkan negara-negara tetangga.

"Kita melihat negara yang dulu 7% tahu-tahu sudah minus artinya sudah resesi, yang dulu 10%, sekarang turun ke 6%, kita patut mensyukuri perekonomian kita di atas 5%, patut kita syukuri," ungkap dia. https://bit.ly/2XFEQut