Jumat, 26 Februari 2021

5 Fakta Vaksinasi Gotong Royong, Jenis Vaksin hingga Harganya

 Menkes Budi Gunadi Sadikin resmi membuka jalur vaksinasi mandiri atau dinamai dengan vaksinasi gotong royong. Kebijakan ini memungkinkan perusahaan mengadakan sendiri program vaksinasi untuk karyawan, di luar vaksinasi gratis program pemerintah.

Aturan ini tertuang dalam Permenkes Menteri Kesehatan (Permenkes) Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Vaksinasi dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19), yang terbit Rabu (24/2/2021).


Vaksinasi gotong royong ini akan diserahkan kepada pihak swasta dan akan diberikan secara gratis kepada para pekerja.


Berikut beberapa fakta vaksinasi gotong royong, mulai jenis vaksin yang digunakan hingga harganya.


1. Jenis vaksin

Jenis vaksin COVID-19 ditetapkan dengan Keputusan Menteri sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.


"Jenis Vaksin COVID-19 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang digunakan untuk Vaksinasi COVID-19 harus telah mendapat persetujuan penggunaan pada masa darurat (emergency use authorization), atau penerbitan nomor izin edar (NIE) dari Badan Pengawas Obat dan Makanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan," dalam pasal 7 ayat 3.


Selain itu, jenis vaksin COVID-19 untuk pelaksanaan vaksinasi gotong royong harus berbeda dengan jenis vaksin COVID-19 yang digunakan untuk vaksinasi program.

https://movieon28.com/movies/born-to-dance/


2. Tarif

Tarif untuk vaksinasi gotong royong sudah ditetapkan oleh Menkes. Batas harga tersebut akan ditetapkan lewat aturan selanjutnya. Artinya, biaya vaksinasi gotong royong tidak boleh melebihi tarif maksimal yang telah diputuskan.


"Biaya pelayanan Vaksinasi Gotong Royong yang dilakukan oleh Fasilitas Pelayanan Kesehatan milik masyarakat/swasta tidak boleh melebihi tarif maksimal yang ditetapkan oleh Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat 1," bunyi pasal 23 ayat 2.


3. Tempat pelaksanaan

Dalam pasal 22, vaksinasi gotong royong ini tidak dilaksanakan rumah sakit milik pemerintah. Melainkan, perusahan swasta bekerja sama dengan rumah sakit swasta untuk melakukan vaksinasi bagi karyawan.


"Pelaksanaan Vaksinasi Gotong Royong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui kerja sama antara badan hukum atau badan usaha dengan Fasilitas Pelayanan Kesehatan milik masyarakat/swasta," bunyi pasal 22 ayat 3.


4. Ditanggung perusahaan tempat bekerja

Vaksinasi gotong royong diberikan secara gratis. Perusahan akan memastikan vaksin bagi karyawan dan keluarga. Selain itu, vaksinasi ini akan ditanggung oleh perusahaan.


"Karyawan atau karyawati, keluarga dan individu lain terkait dalam keluarga sebagai penerima vaksin COVID-19 dalam pelayanan Vaksinasi Gotong Royong sebagaimana dimaksud pada ayat 3 tidak dipungut bayaran/gratis," dalam Pasal 3 Ayat 5.


5. Diminati 6.000 lebih perusahaan

Berbicara di CNBC Indonesia Economic Outlook 2021, Menteri BUMN Erick Tohir menyebut sudah ada 6.644 perusahaan yang berminat memvaksin karyawannya melalui vaksinasi gotong royong. Kebutuhan diperkirakan mencapai 7,5 juta dosis.


"Ini gratis tapi melibatkan swasta. Mereka beli dari pemerintah atau BUMN dan dibagikan pada para pekerja di perusahaan swasta," jelas Erick.

https://movieon28.com/movies/vigilante-diaries/

Tak Harus Nol Kasus, Ini Maksud Satgas Targetkan 17 Agustus 'Bebas' COVID-19

 Ketua Satgas Penanganan COVID-19 Doni Monardo menargetkan Indonesia bebas COVID-19 pada 17 Agustus mendatang. Menurutnya, hal ini harus sejalan dengan kebijakan yang tepat serta kepatuhan masyarakat dalam mencegah penularan.

"Target kita adalah pada perayaan 17 Agustus yang akan datang, maka kita harus betul-betul terbebas dari COVID. Artinya, COVID betul-betul pada posisi yang dapat dikendalikan," ujarnya.


Menurut juru bicara Satgas COVID-19 Prof Wiku Adisasmito, arti bebas Corona atau terkendali yang dimaksud adalah penanganan di lingkup mikro seperti desa dan kelurahan. Menurutnya, COVID-19 bisa terkendali jika tata kelola di tingkat RT hingga RW berjalan baik.


"Jadi kondisi yang ideal tapi realistis adalah dengan penanganannya itu terdesentralisasi sampai tata kelola pemerintahannya yaitu desa dan kelurahan karena mereka itu yang akan menangani di RT RW," sebut Wiku dalam temu media Jumat (26/2/2021).


Wiku menyebut pengadaan posko-posko dalam pelaksanaan PPKM mikro membantu penanganan kasus Corona lebih efektif. Adanya posko-posko tersebut juga melibatkan seluruh masyarakat.


Menurutnya, pengendalian konsep tersebut belum tentu bisa menekan kasus COVID-19 di Indonesia menjadi nol kasus. Selama seluruh wilayah di Indonesia dengan kasus tinggi bisa dikendalikan, menurutnya Corona bisa terus teratasi.


"Belum tentu (nol kasus) kan kemampuan mengendalikan lain-lain dan dinamis, sekarang nol kasus besok bisa ada lagi, dikendalikan, nol kasus lalu kemudian aktivitas, ada lagi kasus, bisa dikendalikan," beber Wiku.


"Terkendalinya tuh terkendali oleh protokoler yang paling mikro," pungkasnya.

https://movieon28.com/movies/youth-never-returns/


5 Fakta Vaksinasi Gotong Royong, Jenis Vaksin hingga Harganya


 Menkes Budi Gunadi Sadikin resmi membuka jalur vaksinasi mandiri atau dinamai dengan vaksinasi gotong royong. Kebijakan ini memungkinkan perusahaan mengadakan sendiri program vaksinasi untuk karyawan, di luar vaksinasi gratis program pemerintah.

Aturan ini tertuang dalam Permenkes Menteri Kesehatan (Permenkes) Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Vaksinasi dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19), yang terbit Rabu (24/2/2021).


Vaksinasi gotong royong ini akan diserahkan kepada pihak swasta dan akan diberikan secara gratis kepada para pekerja.


Berikut beberapa fakta vaksinasi gotong royong, mulai jenis vaksin yang digunakan hingga harganya.


1. Jenis vaksin

Jenis vaksin COVID-19 ditetapkan dengan Keputusan Menteri sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.


"Jenis Vaksin COVID-19 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang digunakan untuk Vaksinasi COVID-19 harus telah mendapat persetujuan penggunaan pada masa darurat (emergency use authorization), atau penerbitan nomor izin edar (NIE) dari Badan Pengawas Obat dan Makanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan," dalam pasal 7 ayat 3.


Selain itu, jenis vaksin COVID-19 untuk pelaksanaan vaksinasi gotong royong harus berbeda dengan jenis vaksin COVID-19 yang digunakan untuk vaksinasi program.

https://movieon28.com/movies/batman-v-superman-dawn-of-justice/