Red Light District merupakan tempat wisata syahwat yang dilegalkan di Amsterdam, Belanda. Namun para pekerja seks di sana, sudah muak dengan turis.
Pemerintah Amsterdam melarang tur wisata ke Red Light District. Larangan tersebut mulai berlaku per 1 Januari 2020, alasannya karena sudah penuh turis di sana, bikin kemacetan dan turis dinilai tidak menghormati para pekerja seks.
Usut punya usut, para pekerja seks di Red Light District Amsterdam rupanya sudah muak dengan turis. Sebabnya, sudah ada aturan dilarang memotret mereka akan tetapi banyak turis yang ngeyel dan tetap melakukannya.
Dilansir dari The New York Times, Jumat (29/3/2019) suatu survei dilakukan pada pekerja seks di Red Light District Amsterdam terhadap kelakukan turis. 80 Persen mereka menyebut, turis memiliki efek negatif.
Selain memotret, banyak turis yang berlaku kasar pada pekerja seks akibat sudah mabuk berat. Para pekerja seks dibuat tidak nyaman.
"Kami rasa tidak pantas pekerja seks dijadikan tontonan atau objek wisata," kata Wakil Walikota Amsterdam, Udo Kock seperti dilansir CNN Travel.
Tahun 2018 kemarin, tercatat 18 juta turis mengunjungi Amsterdam. Tak sedikit, mereka jalan-jalan ke Red Light District karena penasaran.
Amsterdam pun sudah dikenal sebagai 'Sin City'. Tapi tampaknya, pemerintah setempat ingin pelan-pelan mengubah citra itu.
Bikin Pulau Buatan Terbesar Setara Rp 1.000 T, Hong Kong Dikecam
Hong Kong berencana membangun salah satu pulau buatan terbesar di dunia. Biaya reklamasinya mencapai USD 80 miliar atau setara Rp 1.139 triliun, tapi dikecam.
Adalah proyek Lantau Tomorrow Vision, seperti dilansir CNN Travel, Jumat (29/3/2019). Namun, pembangunannya mendapat kecaman dari sejumlah pihak terkait masalah lingkungan dan besarnya biaya yang dikeluarkan.
Anggaran yang diusulkan diungkapakan pada Selasa, jumlah biayanya kira-kira setengah dari cadangan fiskal kota saat ini. Sekretaris Pembangunan Michael Wong mengatakan proyek itu diperlukan karena kekurangan lahan di Hong Kong.
Untuk tujuan ini, sekitar 1.000 hektar lahan akan direklamasi di dekat Lantau, pulau terbesar di Hong Kong dan tempat bandara berada. Pulau buatan ini dapat digunakan untuk membangun hingga 260.000 unit perumahan, dimana 70% akan disediakan untuk umum.
Sebagai perbandingan, pulau Palm Jumeirah Dubai juga diciptakan dari reklamasi tanah, berukuran sekitar 560 hektar. Hong Kong adalah salah satu tempat yang paling padat penduduknya di bumi dan harga perumahan telah lama melampaui meroket bagi sebagian besar penduduk kota.
Sejumlah besar tanah disimpan sebagai cadangan oleh pengembang properti, permintaan akan perumahan oleh investor Cina daratan dan jumlah perumahan umum yang relatif rendah dibandingkan dengan akomodasi sewaan dari swasta telah memperburuk masalah ini.
Dalam sebuah pernyataan, Greenpeace Hong Kong mengkritik rencana pemerintah Lantau karena dianggap abai. Apa yang dikatakannya sebagai solusi lebih murah dan kurang merusak lingkungan karena kekurangan lahan, termasuk pengembangan situs brownfield, tanah yang sebelumnya digunakan untuk lokasi industri.
Menurut World Wildlife Fund, saat ini terdapat 1.200 hektar lahan brownfield yang dapat dikembangkan untuk perumahan umum. Itu lebih besar dari jumlah lahan yang akan dibuat oleh proyek Lantau.
Save Lantau, sebuah kelompok pengecam, menuduh pemerintah yang dipimpin oleh Kepala Eksekutif Carrie Lam mengabaikan pendapat publik tentang masalah ini. Mereka terus maju karena reklamasi mengorbankan solusi alternatif.
Merujuk pada biaya terkait transportasi dan pengembangan infrastruktur lainnya, kelompok ini memperkirakan total biaya dapat naik dua kali lipat dari anggaran yang diusulkan pemerintah. "(Ini) akan menjadi proyek infrastruktur paling mahal, kompleks, dan paling berisiko dalam sejarah Hong Kong," kata kelompok itu dan mendesak Lam untuk segera menariknya.
