Kamis, 05 Desember 2019

Sumber Masalah yang Menggerogoti PT PANN

PT PANN tengah menjadi sorotan. Namanya tak pernah terdengar bertahun-tahun, tapi tiba-tiba diusulkan mendapatkan suntikan penyertaan modal negara (PMN) di 2020 sebesar Rp 3,76 triliun.

Uang yang akan disuntikkan itu juga bukan untuk mengembangkan bisnis tapi untuk menyelamatkan perusahaan dari utang. Suntikan modal itu untuk pembayaran konversi pokok utang subsidiary loan agreement (SLA).

PANN sebenarnya bukanlah perusahaan kemarin sore. Perusahaan yang dulunya bernama Pengembangan Armada Niaga Nasional berdiri sejak 1974. Perusahaan berdiri berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 18 tahun 1974 tentang Penyertaan Modal Negara untuk Pendirian Perseroan dalam bidang Pengembangan Armada Niaga Nasional.

Berdirinya PT PANN (Persero) menjadi amanat Rencana Pembangunan Lima Tahun atau Repelita II. Dokumen Repelita II tersebut menyatakan agar pemerintah membentuk suatu badan yang bertugas di bidang pembiayaan dan pengembangan armada niaga nasional.

Menteri BUMN Erick Thohir mengatakan BUMN ini memiliki direksi baru. Tapi, PT PANN punya masalah sejak tahun 1994.

Perusahaan ini didirikan dengan tujuan memberikan pembiayaan hanya untuk kapal laut. Nah menurut Erick awal mula perusahaan ini melempem ketika pada 1994 juga masuk membiayai pembelian pesawat.

"Direksinya baru tapi ada problem dari 1994 ketika me-leasing pesawat terbang yang jumlahnya 10 pada saat itu. Saya rasa sangat tidak fair saya sebagai menteri langsung menyalahi direksi, tetapi ini adalah bagian BUMN terlalu banyak dan tidak kembali ke core bisnis. Padahal PT PANN itu awal didirikan untuk leasing kapal laut. Bukan kapal udara. Nanti ada kapal-kapal yang lain, kapal-kapalan," jelas Erick di Pacific Place, Jakarta, Rabu (4/12/2019).

Terlebih, kata dia, pemerintah punya misi menciptakan lapangan kerja. Sementara, BUMN ini punya anak usaha yang 'menggemukkan diri' dan diisi oleh para oknum. Itu belum lagi perusahaan ini diisi oleh orang-orang tua pensiunan.

"Apalagi, visi presiden yang bicara cipta lapangan kerja, ternyata BUMN ini punya anak hanya menggemukkan diri dan diisi cuma kroni-kroni oknum bahkan orang-orang, mohon maaf saya bukan anti orang tua, saya sangat apresiasi, tapi kalau diisi pensiunan sedangkan 58% penduduk Indonesia di bawah 35 (tahun) berarti kan tidak membuka lapangan kerja," tutupnya.

Tentang PT PANN yang Kata Erick Diisi Pensiunan

Nama perusahaan plat merah, PT PANN (Persero) tiba-tiba muncul di dalam daftar BUMN yang akan mendapatkan suntikan penyertaan modal negara (PMN) di 2020. Nilainya cukup besar yakni Rp 3,76 triliun.

Tapi yang bikin BUMN ini memancing perbincangan adalah apa perseroan ini? Namanya sangat asing, bahkan di kuping sekelas Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dan para anggota Komisi XI DPR RI.

Tak pernah terdengar bertahun-tahun, tiba-tiba PT PANN diusulkan mendapatkan suntikan modal dari negara. Suntikan modal itu untuk pembayaran konversi pokok utang subsidiary loan agreement (SLA). BUMN ini mengantongi izin agar utang SLA itu diselesaikan dengan PMN.

Keanehan dari BUMN 'asing' ini masih berlanjut. Menteri BUMN Erick Thohir ikut berkomentar. Dia bilang BUMN ini punya anak usaha yang 'menggemukkan diri' dan diisi oleh para oknum. Belum lagi ternyata perusahaan ini untuk menampung para orang tua pensiunan.

"Apalagi, visi presiden yang bicara cipta lapangan kerja, ternyata BUMN ini punya anak hanya menggemukkan diri dan diisi cuma kroni-kroni oknum bahkan orang-orang, mohon maaf saya bukan anti orang tua, saya sangat apresiasi, tapi kalau diisi pensiunan sedangkan 58% penduduk Indonesia di bawah 35 (tahun) berarti kan tidak membuka lapangan kerja," tuturnya.

Rabu, 04 Desember 2019

Edhy Prabowo: Harga Garam Rp 200, Ongkos Angkutnya Rp 1.200

Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo mengungkapkan mahalnya ongkos logistik di sektor kelautan dan perikanan. Misalnya saja ongkos angkut produk garam yang biayanya 5 kali lebih mahal dari harga garam itu sendiri.

Hal itu dia sampaikan dalam Rapat Koordinasi Nasional Kementerian Kelautan dan Perikanan (Rakornas KKP) Tahun 2019 di Hotel Borobudur, Jakarta Pusat. Untuk itu pembangunan infrastruktur di sentra garam juga perlu jadi perhatian.

"Memang kita undang Menteri PU penting. Arahan Presiden itu infrastruktur tidak hanya jalan besar tapi sampai ke tingkat terpencil, terujung. Jadi tidak ada lagi penambak garam dia angkut ongkos angkutnya 5 kali harga garam. Angkut garam ongkosnya sampai Rp 1.200, harga garamnya cuma Rp 200, ini jadi dilema," kata dia Rabu (4/12/2019).

"Kalau hitungannya sekarung (garam) bisa bayar (jasa angkut) Rp 12 ribu bahkan lebih," lanjut Edhy.

Dirinya pun bakal meminta masukkan dari pemerintah daerah untuk mengetahui daerah sentra produksi mana saja yang perlu dibangunkan akses jalan.

"Nah kita butuh masukan daerah, tambak mana yang harus dibuatkan jalan sampai titik tertentu," sebutnya.

Menurutnya tak harus infrastruktur yang besar, cukup dibangunkan jalan yang bisa dilakukan oleh mobil bak. Dengan baiknya akses jalan diharapkan ongkos logistik menjadi lebih terjangkau.

"Infrastruktur ini harus dirasanya masyarakat yang membutuhkan, tidak harus jalan besar, tidak harus aspal yang tebalnya berinci-inci, tapi cukup aspal yang kalau dilalui dengan pickup bisa dan tidak rusak. Kita mulai dari yang terkecil," tambahnya.

Edhy Prabowo Undang Menhub hingga Basuki Bahas Masalah Kelautan

Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo pagi ini menggelar Rapat Koordinasi Nasional Kementerian Kelautan dan Perikanan (Rakornas KKP) Tahun 2019 di Hotel Borobudur, Jakarta Pusat. Rakornas ini mengambil tema "Mewujudkan Indonesia Maju Melalui Sektor KP".

Kegiatan ini bertujuan untuk menghasilkan Rencana Strategis KKP 2020-2024 melalui masukan para pemangku kepentingan di sektor kelautan dan perikanan maupun sektor terkait.

"Hari ini kumpul bersama mencari jalan keluar tentang permasalahan perikanan dan kelautan Indonesia," kata dia Rabu (4/12/2019).

Rencananya rakornas ini juga akan dihadiri Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi dan Menteri PUPR Basuki Hadimuljono. Mereka dijadwalkan akan datang menyusul.

"Saat ini kita akan bangun komunikasi yang terarah. Tidak ada lagi talk down saja. Kami mau dari bawah ke atas. KKP bukan tempatnya, tempat yang sulit untuk ditemui tapi KKP tempat kita mencari solusi bangsa, solusi di mana masalah bisa segera kita tuntaskan," jelasnya.

Dia ingin setelah rakornas ini, komunikasi yang terjalin antar pemangku kepentingan menjadi lebih baik.

"Ini hanya akan jadi cerita kalau sekali ini bapak ibu tetap diam. Tapi ini akan jadi nyata kalau bapak ibu setelah acara hari ini terus sibukan kami dengan keluhan, dengan masukan setiap saat di (Kantor KKP) Minabahari. Kami tak merasa direpoti dan merasa dibebani," tambahnya.