Kamis, 05 Desember 2019

Erick Thohir Rapat Perdana di DPR Bahas Suntikan Modal Buat BUMN

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir pagi ini menghadiri rapat kerja (raker) perdana dengan Komisi VI DPR RI. Agendanya membahas Penyertaan Modal Negara (PMN) untuk BUMN tahun 2019 dan 2020. Rapat dibuka oleh Ketua Komisi VI DPR RI Faisol Riza pukul 10.47 WIB.

"Rapat dengan Menteri BUMN untuk pertama kalinya serta Wamen BUMN untuk pertama kali juga. Wamen yang satunya tidak hadir," kata pimpinan rapat di Ruang Komisi VI DPR RI, Jakarta, Senin (2/12/2019).

Pemerintah sebelumnya sudah mengajukan alokasi PMN sebesar Rp 17,73 triliun untuk 8 BUMN pada 2020. Usulan itu pun disetujui oleh Badan Anggaran (Banggar) DPR RI.

Jumlah PMN yang diusulkan itu sedikit lebih rendah dari tahun ini meskipun secara jumlah BUMN lebih banyak. Tercatat jumlah PMN tahun ini yang disetujui sebesar Rp 17,8 triliun untuk 3 BUMN.

Dalam raker perdananya, Erick didampingi oleh Wakil Menteri (Wamen) BUMN II Kartika Wirjoatmodjo. Turut hadir direksi PT PLN (Persero) dan PT Hutama Karya (Persero).

Bisa dibilang, Menteri BUMN dan Komisi VI DPR sudah lama tidak menggelar rapat bersama. Pasalnya sebelumnya Rini Soemarno, Menteri BUMN periode 2014-2019 dilarang datang ke DPR.

Pelarangan tersebut berlaku sejak Pansus Angket Pelindo II menyerahkan hasil rekomendasinya ke Paripurna DPR pada 23 Desember 2015. Dengan begitu, tiap kali rapat kerja, Rini selalu diwakilkan oleh deputinya atau pejabat setingkat menteri dari kementerian lain.

Pansus Pelindo sendiri terkait dengan masalah kontrak JICT antara Pelindo II dan HPH karena terindikasi kuat telah merugikan negara dengan menguntungkan pihak asing.

Erick Thohir Mau Rombak Direksi dan Komisaris PLN

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir akan merombak jajaran pengurus PT PLN (Persero). Tidak hanya untuk kursi direksi, perombakan juga dilakukan untuk komisaris.

Demikian disampaikan Staf Khusus Menteri BUMN Bidang Komunikasi Publik Arya Sinulingga di Kementerian BUMN Jakarta Pusat, Selasa (26/11/2019).

"(Direksi dan komisaris) Ada perubahan," katanya.

Arya masih bungkam soal siapa saja orang yang bakal masuk pengurus BUMN listrik ini. Serta, saat disinggung kabar mantan Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Rudiantara masuk jajaran petinggi PLN.

Yang pasti, kata dia, calon-calon petinggi PLN itu sudah dipanggil ke Kementerian BUMN.

"Udah pasti dipanggil, kan udah kepanggil kemarin, kamu pasti nggak lihat ya," katanya.

Arya melanjutkan, Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) akan digelar usai Erick Thohir kembali ke Indonesia. Erick sendiri sedang melakukan kunjungan kerja ke Korea Selatan dan bakal balik pada Jumat mendatang (29/11/2019).

"Kita lihat, setelah Pak Erick baca (surat Presiden), dibuat tanggal berapa (RUPSLB)," tutupnya.

Soal Peluang Sandiaga Gabung ke BUMN, Erick: Sangat Kecil

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir bicara soal peluang Sandiaga Uno masuk ke perusahaan pelat merah. Namun, Sandiaga kini tengah fokus roadshow ke daerah.

"Saya rasa Pak Sandi sudah memposisikan dirinya, beliau seorang politikus, sekarang beliau banyak roadshow ke daerah-daerah. Kalau beliau mesti bergabung BUMN, kan beliau mesti mengundurkan diri jadi Wakil Ketua Gerindra, padahal baru gabung lagi," ujar Erick di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Kamis (5/12/2019).

Ditanya soal peluang Sandiaga gabung ke BUMN, Erick mengatakan bahwa sangat kecil.

"Saya rasa kansnya sangat kecil," tutur Erick.

Erick juga bicara soal pertemuannya dengan Menko Polhukam Mahfud Md. Mahfud bicara soal radikalisme di BUMN.

"Saya pertemuan pak Mahfud juga sama, bagaimana saya mendapatkan laporan yang beliau dapatkan dari timnya, di mana beliau ngasih saran juga mengenai radikalisasi yang ada di BUMN," tuturnya.

DPR Bingung Ada BUMN PT PANN, Sri Mulyani: Baru Dengar Juga

Kementerian Keuangan mempersiapkan penyertaan modal negara (PMN) untuk BUMN sebesar Rp 18,7 triliun dalam APBN 2020 baik tunai maupun non tunai. PMN itu terbagi untuk 7 BUMN dan 1 khusus untuk penguatan neraca transaksi berjalan.

Dari 7 BUMN yang diusulkan dapat PMN atau suntikan modal ada satu nama BUMN baru yang bahkan terdengar asing di kuping Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. BUMN itu adalah PT PANN.

Awalnya ketika Sri Mulyani rapat dengan Komisi XI DPR menjabarkan porsi BUMN yang mendapatkan alokasi PMN. Ketika Sri Mulyani menjelaskan PT PANN mendapatkan PMN sebesar Rp 3,76 triliun tiba-tiba Anggota Komisi XI Mukhamad Misbakhun melakukan interupsi.

"Sebentar bu, PANN itu apa ya bu?" tuturnya di ruang tapat Komisis XI, gedung DPR, Jakarta, Senin (2/12/2019).

Ternyata, Sri Mulyani pun mengaku baru tahu ada BUMN yang bernama PANN. Dia juga sempat bertanya kepada pejabat Kemenkeu lainnya.

"Sama si pak, saya juga baru dengar ini. BUMN lama tapi nggak populer. Makanya Pak Misbakhun dan saya nggak pernah dengar," tambahnya.

PANN Multi Finance sendiri dulunya bernama Pengembangan Armada Niaga Nasional. Perusahaan ini bergerak dalam bidang pembiayaan kapal.

PANN sendiri diajukan mendapatkan alokasi PMN non tunai Rp 3,76 triliun untuk pembayaran konversi pokok utang subsidiary loan agreement (SLA). BUMN ini mengantongi izin agar utang SLA itu diselesaikan dengan PMN.

"Ini ternyata PANN sudah mendapatkan izin pembayaran SLA," tambah Sri Mulyani.

Dia menambahkan, PANN sendiri menurut catatannya sudah berdiri sejak 1974 dengan modal dasar Rp 180 miliar dengan modal disetor pemerintah Rp 45 miliar. Sementara 93% sahamnya dimiliki oleh pemerintah dan sekitar 6,9% dimiliki oleh Bank Mandiri.

Pemerintah Siapkan Rp 18 T untuk Suntikan BUMN, PLN Paling Besar

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati hari ini memenuhi undangan rapat dengan Komisi XI DPR. Salah satu yang dibahas adalah suntikan penyertaan modal negara (PMN) untuk Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Dalam paparannya, Sri Mulyani pun menjabarkan dalam APBN 2020 alokasi PMN kepada BUMN mencapai Rp 18,7 triliun baik tunai maupun non tunai. Menurutnya tujuan PMN itu masih sama yakni mendorong peran BUMN untuk pembangunan.

Sri Mulyani menjabarkan PMN itu terbagi untuk 7 BUMN dan 1 khusus untuk penguatan neraca transaksi berjalan.

"Pertama ada PMN kepada PT SMF sebesar Rp 2,5 triliun. Tujuannya untuk menurunkan porsi atau beban pemerintah untuk program pembiayaan perumahan, khususnya program FLPP," ujarnya di gedung DPR, Jakarta, Senin (2/12/2019).

Lalu ada PT Hutama Karya (HK) yang mendapatkan jatah PMN sebesar Rp 3,5 triliun. Jumlah itu kesinambungan dari PMN yang telah diberikan sejak 2015, 2016 dan 2019.

"Itu dimanfaatkan untuk mendukung penyelesaian ruas-ruas prioritas dari tol Trans Sumatera seperti Pekanbaru-Dumai, Terbanggi Besar-Pematang Panggang-Kayu Agung," terangnya.

Selain itu ada PMN untuk Permodalan Nasional Madani sebesar Rp 1 triliun. Tujuannya untuk menambah modal perusahaan menyalurkan pinjaman kepada UMKM dan koperasi. Sebab saat ini debt to equity rasio (DER) atau rasio utang terhadap modal perusahaan sebesar 8,9 kali sehingga sulit mencari modal.

Pemerntah juga akan memberikan PMN kepada PT Geo Dipa Energi sebesar Rp 0,7 triliun. Kemudian PT PLN diusulkan mendapatkan PMN sebesar Rp 5 triliun yang merupakan paling besar.

"PLN dapat Rp 5 triliun terutama untuk pembangunan program pembangkit tenaga listrik termasuk untuk energi baru terbarukan, selain itu untuk listrik desa serta percepatan di wilayah terluar terdepan dan tertinggal," terangnya.

Selain itu ada PMN dalam bentuk non tunai yang diajukan kepada PT PANN sebesar Rp 3,76 triliun. PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (BPUI) sebesar Rp 0,27 triliun.

Sementara PMN untuk penguatan transaksi berjalan sebesar Rp 1 triliun. Saluran ini untuk meningkatkan kinerja ekspor dan menekan impor khususnya impor migas melalui investasi kepada BUMN.