Bulog Baru Salurkan 12% Beras Bansos, Sisanya Numpuk di Gudang

Kementerian Sosial menjamin penyaluran beras dari Bulog untuk program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) atau bantuan sosial (bansos) bakal ditambah. Pihak Bulog menargetkan penyaluran BPNT sebesar 700 ribu ton dari Juli sampai Desember.

Direktur Operasional dan Pelayanan Publik Perum Bulog Tri Wahyudi mengatakan, hingga saat ini baru 85 ribu ton beras yang disalurkan, alias 12% dari yang ditargetkan.

"Alhamdulillah dari target 700 ribu ton sampai hari ini hanya 85 ribu ton. Jadi beras itu masih numpuk di gudang," kata dia dalam sebuah diskusi yang diadakan Center for Indonesian Policy Studies di Aston at Kuningan Suites, Jakarta, Jumat (29/11/2019).

Baca juga: 20 Ribu Ton Beras Terancam Dibuang, Bulog Minta Ganti Rugi Sri Mulyani

Menurutnya, hal itu karena Menteri Sosial yang kala itu dijabat oleh Agus Gumiwang hanya mengeluarkan surat edaran untuk menyerap beras Bulog. Sehingga hal itu sifatnya tidak wajib.

"Meskipun Juli lalu setelah Pak Dirut (Budi Waseso) kita kencang, hanya keluar surat edaran, surat edaran imbauan dari Mensos supaya mengambil beras ke Bulog," jelasnya.

Sementara, menurut dia banyak penyalur beras bansos lainnya di samping Bulog. Oleh karenanya beras yang disalurkan Bulog tidak optimal.

"Jadi hanya imbauan mensos untuk mengambil beras ke Bulog. Karena betul banyak terjadi pemain-pemain di lapangan yang baru," tambahnya.  http://kamumovie28.com/age-shadows-2016/

Jelang Akhir Tahun, Stok Beras di Jabar Melimpah

Bulog Divisi Regional (Divre) Jawa Barat memastikan pasokan beras untuk wilayah Jabar hingga akhir tahun ini aman. Ketersediaan beras di Bulog Jabar mencapai 215 ton.

Kepala Bulog Divre Jabar Benhur Ngkaimi mengatakan stok beras di gudang Bulog Divre Jabar melimpah. Menurutnya, pasokan tak hanya aman sampai akhir tahun, bahkan hingga tahun 2020 bila mengacu pada kebutuhan masyarakat Jabar.

"Kebutuhan masyarakat Jawa Barat itu idealnya 40 ton per bulan, kurang lebih sekarang stok kita ada 215 ribu ton, kami akan terus menjaga ketersediaan stok di sini," ujar Benhur di Gudang Bulog Divre Jabar, Jalan Gedebage, Kota Bandung, Selasa (26/11/2019).

Stok beras yang melimpah, dia meyakini masyarakat Jabar tidak mengalami kekurangan beras. Bahkan, dengan stok yang ada, Jabar dapat membantu daerah lain yang kehabisan stok.

"Kalau misalkan kita punya stok 120 ton, berarti aman sampai tiga bukan dengan asumsi stok tidak nambah. Kalau misalnya stok nambah, kan beda lagi," ucapnya.

Meskipun sempat terjadi kekeringan, dia menyatakan hal itu tak mengubah pasokan beras Bulog Jabar. Sebab saat musim panen, Bulog mampu menyerap banyak stok guna menjaga ketersediaan.

"Mungkin ketersediaan di masyarakat atau petani berdampak ya. Tapi ketersediaan di pemerintah dalam hal ini Bulog sangat melimpah," tutur Benhur. http://kamumovie28.com/traders-2016/

Bulog Minta Ganti Rugi 20 ribu ton Beras Dibuang, Ini Respons Sri Mulyani

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati merespons permintaan Perum Bulog untuk diberikan ganti rugi atas beras 20 ribu ton yang terancam di-disposal atau dibuang. Beras yang terancam dibuang adalah cadangan beras pemerintah (CBP) yang belum dibayar oleh negara.

Pihaknya harus membuang beras tersebut lantaran ada Peraturan Menteri Pertanian Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Cadangan Beras Pemerintah (CBP), yang menyebutkan bahwa CBP harus di-disposal atau dibuang apabila telah melampaui batas waktu simpan paling sedikit empat bulan atau berpotensi dan atau mengalami penurunan mutu.

Sri Mulyani mengatakan akan membahas hal tersebut saat rapat nanti dengan Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto.

"Nanti kita lihat kalau sudah dirapatkan di Menko ya. Saya lihat semuanya," kata dia di kantornya, Jakarta Pusat, Jumat (29/11/2019).

Dia belum mengetahui detail permintaan dari Perum Bulog. Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu pun belum bisa memberikan keterangan lebih lanjut.

"Saya nanti lihat ya. Saya lihat apa itu permintaannya," tambahnya.

Direktur Operasional dan Pelayanan Publik Perum Bulog Tri Wahyudi sebelumnya mengatakan, di Kementerian Keuangan (Kemenkeu) belum ada aturan untuk menganggarkan ganti rugi terhadap Bulog.

"Karena ini uang negara, harus diganti oleh Kementerian Keuangan. Alhamdulillah Permentan-nya ada tapi di Peraturan Menteri Keuangan (PMK) nggak ada. Jadi di PMK-nya nggak ada. Jadi nggak bisa diselesaikan," kata dia di Aston at Kuningan Suites, Jakarta, Jumat (29/11/2019).  http://kamumovie28.com/tumbledown-2015/

Pemerintah Masih Ngutang Rp 39 M ke Bulog

Perum Bulog menyatakan bahwa pemerintah belum membayar beras cadangan pemerintah (CBP) di Bulog yang disalurkan untuk bencana alam. Nilainya sebesar Rp 39 miliar.

Direktur Operasional dan Pelayanan Publik Perum Bulog Tri Wahyudi menjelaskan bahwa saat ini skema pengadaan CBP oleh Bulog dibayar terlebih dahulu oleh perusahaan tersebut. Setelah disalurkan baru diganti oleh pemerintah.

Namun, menurut dia masih ada hal yang mengganjal, yaitu belum keluarnya Peraturan Menteri Sosial (Permensos) dalam rangka mencarikan uang ganti ke Bulog, sehingga Rp 39 miliar tersebut terancam tak dibayar.

"Jadi hampir Rp 39 miliar beras yang kami keluarkan berpotensi tidak akan dibayar karena cantolannya di Kementerian Keuangan nggak bisa dibayar tanpa ada Permensos," kata dia dalam sebuah diskusi di Aston at Kuningan Suites, Jakarta, Jumat (29/11/2019).

Jadi Kemenkeu sudah mengeluarkan aturan dalam bentuk Peraturan Menteri Keuangan Nomor 88 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyediaan, Pencairan, dan Pertanggungjawaban Dana Cadangan Beras Pemerintah. Namun kata dia perlu Permensos agar dana yang sudah dikeluarkan Bulog bisa diganti.

Bila dibiarkan terus seperti itu, dia menilai malah menjadi temuan BPK.

"Kalau terjadi bencana sudah aman semua. Hanya saja sekarang regulasi terkait CBP belum clear. Sampai hari ini temuan BPK bahwa Bulog tidak akan dibayar terkait bencana alam," tambahnya.  http://kamumovie28.com/lazer-team-2015/