Bongkar Pasang, Ini Bos-bos BUMN Pilihan Erick Thohir

Menteri BUMN Erick Thohir hari ini mengumumkan perombakan petinggi di dua perusahaan pelat merah, yaitu PT Pertamina (Persero) dan PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk atau BTN.

Erick Thohir memastikan bahwa Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok akan menjadi Komisaris Utama (Komut) PT Pertamina (Persero). Dirinya akan mulai bekerja pada Senin (25/11/2019).

Erick juga menunjuk Wakil Menteri BUMN Budi Gunadi Sadikin sebagai Wakil Komisaris Utama Pertamina.

Selanjutnya di BTN, Erick Thohir menunjuk Pahala N Mansury menjadi Direktur Utama. Saat ini dia masih menjabat sebagai Direktur Keuangan Pertamina. Dia bakal mengisi posisi kosong yang sebelumnya ditempati oleh Maryono di BTN.

Sementara Chandra Hamzah dipercaya menjadi Komisaris Utama BTN. Dia adalah mantan petinggi KPK. Dirinya juga pernah menjadi Komisaris Utama PT PLN (Persero).

Di saat yang sama, Erick mengumumkan perombakan di Telkomsel. Direktur Utama Telkomsel Emma Sri Martini bakal menjadi Direktur Keuangan Pertamina. Belum dipastikan siapa yang bakal menjadi Dirut Telkomsel menggantikan dirinya.

Kenapa Ahok Jadi Komisaris Pertamina, Bukan Direksi?

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir mengusulkan Basuki Tjahaja Purnama (BTP) alias Ahok menjadi Komisaris Utama (Komut). Usulan ini disetujui Presiden Joko Widodo (Jokowi). https://bit.ly/35nQTz6

Lantas, kenapa Ahok tak diusulkan masuk ke jajaran direksi?

Staf Khusus Menteri BUMN Bidang Komunikasi Publik Arya Sinulingga mengatakan, Erick mengusulkan Ahok menjadi Komut karena Ahok punya pengalaman yang baik dalam bidang pengawasan.

"Karena Pak Ahok, beliau punya kemampuan pengawasan yang sangat baik. Makanya, diharapkan nanti Pak Ahok bisa melakukan pengawasan kepada teman-teman direksi untuk bisa mempercepat kinerja Pertamina," katanya di Kementerian BUMN, Jakarta Pusat, Jumat (22/11/2019).

Arya mengatakan, pemilihan Ahok sebagai anggota dewan komisaris sejalan dengan rencana Kementerian BUMN untuk memperkuat pengawasan.

"Pak Erick Thohir memang kencang untuk urusan komisaris di depan untuk menangani atau memperkuat komisaris. Nanti komisaris perannya sangat besar, Pak Ahok akan jadi ketua kelas Komisaris Pertamina," jelasnya.

Tambahnya, Ahok nantinya bertugas mengawasi kinerja Pertamina serta dalam hal efisiensi.

"Pengawasan, distribusi, efisiensi dan kilang juga penting, ada harapan kita bikin kilang Indonesia," jelasnya.

Ahok Dapat PR dari Erick Thohir Rem Impor dan Genjot Bangun Kilang

Menteri BUMN Erick Thohir mengungkapkan alasan ditunjuknya Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok menjadi Komisaris Utama (Komut) PT Pertamina (Persero). Erick memberikan pekerjaan rumah (PR) bagi Ahok untuk mengurangi impor migas.

"Kalau kenapa Pak Basuki di Pertamina apalagi didampingi Pak Wamen juga, saya rasa bagian terpenting bagaimana target-target Pertamina, bagaimana mengurangi impor migas harus tercapai ya, bukan berarti anti impor tapi mengurangi," kata dia di Kompleks Istana, Jakarta Pusat, Jumat (22/11/2019).

Untuk mewujudkan hal tersebut, yang menjadi tantangan adalah pembangunan kilang minyak (refinery). Sosok Ahok sebagai 'pendobrak' diharapkan bisa memecahkan masalah tersebut.

"Nah proses-proses daripada pembangunan refinery ini sangat amat berat. Jadi saya perlu teamwork yang besar, tidak bisa hanya dirut saja. Harus bagi tugas semua. Nah karena itu lah kemarin kenapa kita juga mau orang yang pendobrak," ujarnya. https://bit.ly/2OCRXIN

Jalan Ahok Jadi Bos BUMN: Dicerca dan Dibela

Basuki Tjahaja Purnama atau yang akrab disapa Ahok sudah hampir pasti memimpin salah satu Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Kabar masuknya Ahok alias BTP itu muncul setelah dirinya dipanggil langsung Menteri BUMN Erick Thohir belum lama ini.

Di tengah penantian kepastian, Kapan Ahok masuk jajaran Bos BUMN, suara miring penolakan dan cacian pun bermunculan. Namun tak sedikit pula yang membela

Rudiantara Bakal Jadi Dirut PLN?

Beredar kabar Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Kabinet Kerja, Rudiantara bakal diangkat menjadi Direktur Utama (Dirut) PT PLN (Persero). Saat ini posisi Dirut PLN diisi oleh Plt yaitu Sripeni Inten Cahyani.

Menanggapi hal tersebut, Staf Khusus Menteri BUMN Bidang Komunikasi Publik Arya Sinulingga angkat bicara.

"Benar atau salah? Nanti kamu lihat saja apakah Pak Rudiantara itu jadi Dirut PLN atau tidak," kata Arya kepada detikcom, Sabtu (23/11/2019).

Arya sendiri belum bisa menjawab kebenaran kabar tersebut. Ia pun tak memberikan keterangan lebih lanjut apakah hal tersebut hanya sekadar 'kabar burung'.

"Saya katakan tadi bahwa saya belum bisa mengatakan bahwa siapa yang akan jadi Dirut PLN. Jadi saya nggak bisa menyatakan iya atau tidak," ungkap Arya.

Ia menuturkan, sejauh ini belum ada arahan khusus dari Menteri BUMN Erick Thohir mengenai penempatan Rudiantara sebagai Dirut PLN. Saat ini, pihaknya masih menyisir calon-calon pengisi jabatan Direksi dan juga Komisaris PLN.

"Belum, belum. Sampai hari ini kita masih menggodok siapa yang akan jadi Direksi atau Komisaris PLN," tuturnya.

Hanya saja, Arya menyebutkan bahwa Kementerian BUMN akan menyiapkan tiga kandidat untuk mengisi jabatan Dirut PLN.

"Ada beberapa kandidat, tapi nanti kita lihat bagaimana. Yang pasti kalau Dirut tiga orang (kandidat), masing-masing punya kriteria lah," imbuh dia.

Perbesar Potensi Ekspor, PLN Dukung Listrik Pelabuhan di Perbatasan

Kabupaten Karimun menjadi daerah potensial sebagai kawasan ekonomi di perbatasan. Karimun masuk dalam Free Trade Zone (FTZ) atau jalur perdagangan bebas dan merupakan daerah teramai ketiga di Kepulauan Riau setelah Batam dan Tanjung Pinang.

Sebagai daerah transit, pembangunan dan pengembangan infrastruktur di pelabuhan dapat menunjang kawasan perdagangan bebas ini. Hal tersebut dikatakan Direktur Utama PT Karya Karimun Mandiri M Syahrizal selaku pengelola Pelabuhan Roro dan Kargo Parit Rampak.

Untuk memperkuat ekonomi kawasan ini, Syahrizal mencontohkan program Sijori (Singapura-Johor-Riau) yang pernah berlaku di tahun 90-an. Makanya, saat ada program tol laut, ia menyambut baik program ini. https://bit.ly/33dTzhs

"Senang dengan adanya (program) tol laut, karena kami ini daerah kepulauan. Saya berharap dari kementerian, BP kawasan, dari Bappenas, memperhatikan ini," ucap Syahrizal saat ditemui detikcom beberapa waktu lalu.

Pelabuhan yang dikelola oleh BUMD Pemda Karimun ini memiliki aktivitas yang tinggi dari dua dermaga yang ada. Syahrizal mengatakan, untuk Roro, perbulan bisa mencapai satu juta penumpang dan armada kapasitas truk dan roda empat maupun pribadi mencapai 700 sampai 800 unit.

"Aktivitas cukup tinggi. Untuk kargo, yang jelas (melayani dari dan menuju) Kepri, pesisir Sumatera, dari Jakarta juga. Ada juga yang tidak rutin, kaya penyeberangan luar negeri," ucap Syahrizal.

Muatan yang masuk dan keluar dari pelabuhan ini masih umum seperti bahan bangunan dan sembako karena, kata Syahrizal, di Karimun masih sedikit industri. Namun, Syahrizal mengatakan pihaknya sedang mengembangkan fasilitas yang ada di pelabuhan ini agar lebih maju.

"Perputaran uang ratusan juta, hampir Rp 1 miliaran kalau per bulan. Kita punya gudang ada 4 unit, 2 tertutup, 2 terbuka. Ada rencana penambahan pergudangan. Pelabuhan ini masih cukup luas untuk adanya terminal petikemas (tps) dan kita punya 6 hektare ini untuk (pembangunan) tps," ujarnya.

Terkait pengembangan pelabuhan ini, Syahrizal mengatakan akan terus melanjutkan kemitraan dengan PLN sebagai tambahan sumber energi listrik. Ia juga mengatakan, akan memaksimalkan fasilitas listrik ini khususnya untuk aktivitas pelabuhan di malam hari.

"PLN di penanganan operasional pelabuhan. Untuk pengembangan tps, kita bisa bermitra lagi. Dulu pernah pakai genset, tapi lebih repot. PLN sudah menyelesaikan masalah kita. Ada juga pengecekan tiap bulan (terkait masalah kelistrikan ke pelabuhan)," ucap Syahrizal.

Sementara itu, menurut Manager PLN Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan (UP3) Tanjungpinang Suharno, pihaknya menyuplai listrik dengan daya 240 kVA untuk Pelabuhan Roro dan Kargo Parit Rampak.

Selain itu, Suharno mengatakan pihaknya siap mendukung infrastruktur kelistrikan semua pelabuhan dan industri di Karimun, terutama yang masuk wilayah usaha zonasi 3. Saat ini saja, pihaknya menyuplai perkantoran di pelabuhan internasional baru yang kini sedang dibangun di Karimun. https://bit.ly/2Ow6y8I