Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan merealisasikan janjinya untuk memberikan 'gaji' kepada para pengangguran Indonesia lewat program Kartu Pra-Kerja. Targetnya akan ada dua juta pengangguran yang menerima gaji tersebut.
Meski belum difinalisasikan, tapi diperkirakan besaran gaji yang akan diterima para pengangguran sekitar Rp 300 ribu- Rp 500 ribu per bulan. Tentu akan ada persyaratan yang ditetapkan.
Jokowi meminta program tersebut bisa diimplementasikan mulai tahun depan. Mereka yang belum mendapatkan pekerjaan alias pengangguran bisa merasakan manfaat dari program ini.
"Terkait dengan reformasi sistem, saya meminta Kartu Pra-Kerja segera diimplementasikan tahun depan" kata Jokowi, Selasa (12/11/2019).
Ada dua fokus yang disampaikan oleh Jokowi. Yang pertama adalah mempersiapkan angkatan kerja yang sesuai kebutuhan dunia usaha.
"Pertama, mempersiapkan angkatan kerja baru agar bisa diserap dengan kebutuhan di dunia kerja atau bahkan kalau bisa menciptakan lapangan kerja baru sebagai entrepreneur," jelasnya.
Yang kedua, lanjut Jokowi adalah peningkatan keterampilan angkatan kerja eksisting agar semakin produktif dan berdaya. Apalagi mayoritas tenaga kerja Indonesia adalah lulusan sekolah menengah pertama (SMP) ke bawah.
"Supaya menjadi catatan kita semuanya, 58% tenaga kerja kita itu lulusan SMP ke bawah. Karena itu reformasi harus dimulai dari hulunya yaitu pembenahan dalam sistem pelatihan dan vokasi," ujar Mantan Gubernur DKI Jakarta itu.
Menurut Jokowi, nantinya pengangguran yang memegang Kartu Pra-Kerja bisa memilih untuk mengikuti pelatihan menjadi barista hingga profesi di bidang animasi. https://bit.ly/2QNaRPR
"Misalnya barista, koki, animasi, desain grafis, bahasa Inggris, komputer, teknisi, programming, coding," kata Jokowi saat membuka rapat terbatas (ratas) Kartu Pra-Kerja di Istana Presiden, Jakarta Pusat, Selasa (12/11/2019).
Jokowi juga berpesan ke menteri-menterinya mengenai Balai Pelatihan Kerja (BLK). Dia ingin fasilitas tersebut diberikan sesuai porsi yang ada, misalnya untuk para pencari kerja korban PHK yang ingin meningkatkan keterampilannya.
Dalam penyediaan layanan BLK, Jokowi juga meminta BUMN ikut berperan, di samping pihak swasta.
"Tolong diberikan juga kepada swasta, BUMN untuk BLK," terangnya.
Jokowi ingin program terkait peningkatan kualitas SDM itu bisa direalisasikan mulai Januari 2020.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, Perpres yang disiapkan untuk mengatur mekanisme pelaksanaan Kartu Pra-Kerja. Mereka yang bisa mendapatkan manfaat ini adalah yang belum bekerja alias pengangguran.
"Kita akan mempersiapkan Perpresnya. Perpres untuk PMO (Project Management Office), Perpres untuk pelaksanaan ini (Kartu Pra-Kerja), Perpres untuk penerima manfaat, termasuk kriteria siapa yang eligible(berhak)," kata Airlangga di Kompleks Istana, Jakarta Pusat, Selasa (12/11/2019).
Perpres ini ditargetkan rampung paling lambat Desember, mengingat pelaksanaannya akan dimulai pada Januari 2020. Airlangga menyatakan akan menyiapkannya.
"Kita siapkan (rampung paling lambat Desember)," jawabnya.
Ada 2 juta orang yang akan menerima manfaat Kartu Pra-Kerja. Mereka akan mendapatkan pelatihan dalam rangka meningkatkan kemampuan mereka. Dana yang bakal dianggarkan adalah sebesar Rp 10 triliun.
"Dan pemanfaatannya adalah triple skilling untuk up-skilling, re-skilling, dan juga pelatihan itu sendiri. Nah sifat daripada pelatihan itu adalah menggunakan lembaga-lembaga pelatihan baik itu yang dimiliki oleh kementerian, maupun yang dimiliki dunia swasta," jelasnya. https://bit.ly/37yxiOA
