Komnas HAM Mengungkap 3 Hari Berdarah di Akhir Mei

Komnas HAM mengungkap hasil investigasi yang dilakukan Tim Pencari Fakta (TPF) terkait demo ricuh 21-23 Mei 2019. Investigasi dilakukan terkait jatuhnya korban jiwa di akhir Mei tersebut.

"Kekerasan yang terjadi dalam peristiwa 21-23 Mei 2019 adalah kelanjutan dari sikap yang menolak hasil pilpres yang telah diumumkan oleh KPU RI," ujar Wakil Ketua TPF Komnas HAM Beka Ulung Hapsara dalam konferensi pers di Komnas HAM, Jalan Latuharhary, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (28/10/2019).

TPF Komnas HAM telah bertemu dengan Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) Polri yang dipimpin Komjen Moechgiyarto pada 11 dan 17 Juni 2019. Informasi dari TGPF Polri, Beka menyebut ada 10 orang tewas dari peristiwa tersebut di Jakarta dan Pontianak.

Beka menyebut 8 orang terluka tembak dan 1 orang terluka di kepala dari hantaman benda tumpul di Jakarta. Sedangkan seorang lagi di Pontianak mengalami luka tembak.

"Empat dari 10 orang yang meninggal dunia adalah anak-anak sehingga patut diduga ada upaya menjadikan anak-anak sebagai korban dan sasaran kekerasan untuk memancing emosi massa," kata Beka.

Selain itu, TPF Komnas HAM juga menyoroti kekerasan yang dilakukan oknum polisi. Bukti kekerasan itu disebut terekam dalam video di Kampung Bali, di depan kantor Kementerian ATR/BPN, di Jalan Kota Bambu Utara I, di Pos Penjagaan Brimob, dan di Jalan KS Tubun.

Beka mengatakan kekerasan itu tidak dapat dibenarkan dengan alasan apapun. Untuk itu, dia meminta petinggi Polri untuk menjatuhkan tindakan tegas pada para oknum itu.

TPF juga menemukan adanya laporan orang hilang setelah peristiwa 21-23 Mei tersebut. Beka mengatakan total ada 32 laporan orang hilang yang diduga akibat akses informasi dari kepolisian yang tidak sampai pada keluarga. https://bit.ly/2rb1UFq

Komnas HAM: Korban Tewas Bukan Ditembak Polisi

Komnas HAM menyebut delapan korban di Jakarta tewas terluka tembak, sedangkan seorang lainnya terluka di kepala akibat hantaman benda tumpul. Sedangkan seorang korban di Pontianak juga terluka tembak. Beka mengatakan penembak diduga orang terlatih.

"Jatuhnya korban meninggal 8 orang di Jakarta dan 1 orang di Kota Pontianak akibat luka tembak dengan peluru tajam yang tersebar dalam 9 titik lokasi yang berjarak cukup jauh dan dalam waktu yang hampir bersamaan menunjukkan bahwa pelakunya adalah terlatih dan profesional dalam menggunakan senjata api," kata Beka.

Dari informasi itu, Beka menyimpulkan pelaku penembakan lebih dari 1 orang. Dia mengatakan ada kemiripan luka yang didapat korban. Sehingga diduga aktor penembakan merupakan kelompok terorganisir.

Komnas HAM menyatakan pelaku penembakan bukan polisi karena tidak ada anggota Polri yang membawa senjata api peluru tajam dalam pengamanan demo. Hal ini diketahui setelah dilakukan pemeriksaan terhadap Irwasum, Kadivkum Mabes Polri, hingga komandan satuan yang bertugas.

"Fakta ada korban yang tertembak bisa dari samping ketika kemudian kami rekonstruksi antara kelompok massa kemudian polisi ternyata korbannya itu (tertembak) dari samping. Itu kemudian faktanya sementara polisi ada di depan," katanya.

"Kedua pola peristiwa yang ada hampir sama antara korban satu dengan yang lain dan itu saya kira membuktikan bahwa mereka terorganisir," sambungnya https://bit.ly/2QObfxN

Lapor Evaluasi Pemilu ke Jokowi, KPU Singgung Partisipasi Pemilih

Jajaran Komisi Pemilihan Umum (KPU) melaporkan evaluasi Pemilu 2019 kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi). KPU memberi catatan mengenai keterwakilan perempuan yang terpilih menjadi legislator.

"Sejak 2014-2019, Pemilu 2014 dan 2019 jumlah kandidat perempuan meningkat sebagaimana amanah dalam UU tentang afirmasi keterwakilan perempuan, kemudian jumlah calon yang terpilih juga mengalami peningkatan, untuk DPR dan DPD, di 2014 terpilih 131, di 2019 terpilih 162," ujar Ketua KPU Arief Budiman di Istana Merdeka, Jl Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Senin (11/11/2019).

Catatan lainnya adalah mengenai partisipasi pemilih. Ada peningkatan prosentase pemilih pada Pemilu 2019 dibanding pada 2014.

"Kemudian partisipasi pemilih juga mengalami peningkatan, kalau sejak Pemilu '99 sampai 2009 mengalami tren menurun, Pemilu 2014 kita naik tapi dengan angka yang sangat kecil. Pemilu 2019 naik dari 75 menjadi 82 persen," ujar Arief.

Arief menyerahkan laporan penyelenggaraan Pemilu Serentak 2019 ke Jokowi. Isu lainnya yang dibahas adalah rencana pelaksanaan Pilkada 2020 dan tata kelola kelembagaan KPU.

"Terkait pelaksanaan Pilkada serentak 2020. Ketiga, terkait tata kelola kelembagaan KPU," kata Arief.

Pertemuan setelah itu berlangsung tertutup. Jokowi didampingi Mensesneg Pratikno, Seskab Pramono Anung, Menko Polhukam Mahfud Md, dan Mendagri Tito Karnavian. https://bit.ly/2CZI4Q9

Komnas HAM Kirim Rekomendasi Soal 22 Mei ke Jokowi, Minta Demokrasi Ramah HAM

Komnas HAM menyampaikan sejumlah rekomendasi terkait hasil investigasi kerusuhan 21-23 Mei di Bawaslu. Salah satunya, Komnas HAM meminta Presiden Jokowi membuat kebijakan agar proses demokrasi ramah HAM.

"Rekomendasi kami kirimkan kepada presiden, kepada presiden kami meminta melakukan langkah-langkah strategis supaya proses demokrasi yang ada di Indonesia itu lebih ramah HAM," kata Wakil Ketua Tim Pencari Fakta (TPF) Komnas HAM Beka Ulung Hapsara di Hotel Sari Pasific, Jl MH Thamrin, Jakarta Pusat, Selasa (29/10/2019).

Dia mengatakan peristiwa 21-23 Mei tidak terlepas dari proses panjang pilpres dan pileg. Sehingga jika ada warga yang tidak puas dengan hasil pemilu, tak perlu diselesaikan dengan kekerasan. Selain itu, Komnas HAM juga mendesak Jokowi agar melakukan upaya mengurangi penyebaran ujaran kebencian di medsos.

"Rekomendasi kami yang kedua presiden bisa mengambil langkah-langkah supaya ujaran kebencian di masyarakat bisa diminimalisir. Kemudian kepada finalnya atau pada akhirnya bisa menciptakan situasi yang kondusif untuk demokrasi dan hak asasi manusia," kata Beka.

Selain itu, Komnas HAM meminta polisi mengungkap tuntas pelaku penembakan dalam peristiwa 21-23 Mei. Diketahui, hasil investigasi Komnas HAM menduga aktor penembakan kasus tersebut dilakukan oleh orang profesional dan terlatih.

"Kepolisian yang pertama harus mengungkap tuntas siapa pelakunya termasuk dalangnya pelaku penembakan atau kerusuhan kemarin," kata Beka.

Selain itu, dia meminta polisi menindak tegas aparat kepolisian yang melakukan kekerasan pada peristiwa 21-23 Mei. Komnas HAM juga meminta kepolisian untuk meningkatan kemampuan para anggotanya dalam menghadapi massa. https://bit.ly/34dNwuM