KPU: Isu Pileg Campur Pilpres di 2019 Bikin Pemilih Tak Fokus

KPU menyebut Pemilu Serentak 2019 membuat pemilih cukup kerepotan karena banyaknya surat suara. Ke depan, KPU menyerahkan kepada pemerintah mengenai desain keserentakan dalam Pemilu 2024.

"Bagi pemilih, kami sudah memberi masukan terkait dengan keserentakannya. Jadi keserentakan ini cukup merepotkan dan membingungkan bagi pemilih, terutama karena jumlah surat suara yang banyak dan jumlah kandidat yang harus dipilih dalam surat suara jumlah cukup banyak," ujar Ketua KPU Arief Budiman di Kantor Presiden, Jakarta, Senin (11/11/2019).

Selain itu, isu kampanye menjadi tercampur antara Pileg dan Pilpres. Jadi, pemilih jadi tidak fokus.

"Karena keserentakan itu membuat isu atau topik kampanye jadi bercampur, antara isu kampanye legislatif, eksekutif, isu kampanye politik di tingkat nasional dan lokal agak membuat pemilih tidak fokus dengan isu-isu kampanyenya," kata Arief.

Laporan mengenai evaluasi Pemilu 2019 disampaikan jajaran KPU kepada Presiden Joko Widodo. Evaluasi lainnya adalah persentase kepatuhan peserta Pemilu melaporkan harta kekayaan lewat LHKPN sebesar 100 persen. https://bit.ly/35eoYSm

"Kami juga sampaikan di Pemilu 2019, seluruh pejabat yang terpilih, baik di pemilu presiden, pemilu DPD, DPR RI, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten kota, itu 100 persen data LHKPN tersampaikan," ujar Arief.

Usul Eks Koruptor Dilarang Maju Pilkada, KPU Singgung Kasus Bupati Kudus

 Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengusulkan mantan narapidana kasus korupsi dilarang maju Pilkada. KPU berkaca dari kasus Bupati Kudus nonaktif Muhammad Tamzil, yang 2 kali terseret kasus hukum.

"Jadi sebetulnya apa yang dipilih oleh pemilih menjadi sia-sia karena yang memerintah bukan yang dipilih, tetapi orang lain. Itu fakta yang pertama, itu terjadi di Tulungagung dan Maluku Utara, pemilihan Gubernur Maluku Utara. Yang kedua, ada argumentasi, kalau sudah ditahan dia sudah menjalani kan sudah selesai, sudah tobat, tidak akan terjadi lagi," ujar Ketua KPU Arief Budiman di Kantor Presiden, Jakarta Pusat, Senin (11/11/2019).

"Tetapi faktanya, Kudus itu kemudian, sudah pernah ditahan, sudah bebas, nyalon lagi, terpilih, korupsi lagi," imbuhnya.

KPU mengklaim usulan larangan eks koruptor maju Pilkada sudah tidak terlalu diperdebatkan. Pihaknya akan membahas lebih lanjut dengan pemerintah dan DPR.

"Nah melihat perdebatan, ini sudah tidak sekeras dulu lagi, pembahasan kita saya rasa semakin banyak yang punya napas yang sama, punya rasa yang sama, ya kita butuh yang ini. Tapi siang ini kita masih melakukan pembahasan lagi di DPR dan pemerintah di Komisi II," ujar Arief. https://bit.ly/2KIjDL9

Jawab Serangan Ma'ruf, Sandi Cerita Istri Lahirkan Bungsu di Usia 42 Tahun

 Ma'ruf Amin mempertanyakan tentang sedekah putih untuk mengatasi stunting yang berada di dalam visi misi Prabowo Subianto-Sandiaga Uno. Menurut Ma'ruf, pencegahan stunting dilakukan sejak anak dalam kandungan, bukan setelahnya.

"Air susu ibu yang keluar ketika melahirkan dan itu wajib diberikan. Apabila diberikan setelah 2 tahun maka tidak lagi berpengaruh untuk mencegah stunting. Karena itu menurut saya sedekah putih itu menimbulkan pemahaman yang mengacaukan masyarakat," kata Ma'ruf pada Sandiaga di panggung debat di Golden Ballroom The Sultan Hotel Jakarta, Minggu (17/3/2019).

Menanggapi itu, Sandiaga menceritakan tentang istrinya, Nur Asia, yang juga hadir dalam acara itu. Sandiaga menceritakan bila Nur Asia melahirkan anak bungsunya, Sulaiman.

"Ini ada Nu Asia, istri saya, beliau melahirkan di usia 42 tahun, si bungsu, Sulaiman. Kami seperti ajaran daripada guru-guru maupun orangtua memberikan air susu ibu, tapi mendadak tidak keluar lagi, mungkin karena faktor usia," kata Sandiaga.

"Nah banyak sekali anak-anak seperti Sulaiman, yang mengalami kasus serupa, di situlah kami ingin mengajak para kontributor, para yang biasa menyediakan susu, mengumpulkan uang agar gizi ibu dan gizi anak dan masa stunting itu bisa selesai," imbuh Sandiaga. https://bit.ly/2O7qLCY

Ma'ruf Amin Serang Program Sedekah Putih Sandiaga

- Cawapres Ma'ruf Amin menyebut program Sedekah Putih bukan program tepat untuk mengatasi stunting. Sebab, program Prabowo-Sandiaga Uno itu disebut terlambat mencegah stunting sejak bayi dilahirkan.

"Istilah Sedekah Putih menimbulkan pemahaman yang mengacaukan masyarakat," kata Ma'ruf Amin dalam debat cawapres di Hotel Sultan, Minggu (17/3/2019).

Ma'ruf Amin dalam sesi kelima ini bertanya soal visi-misi mengatasi stunting yang dilakukan dengan Sedekah Putih. Sandiaga menyebut Sedekah Putih adalah program partisipatif masyarakat membantu menyumbangkan susu dan kacang hijau untuk pertumbuhan anak.

"Masalah stunting sangat-sangat ada dalam tahap gawat darurat. Sepertiga anak anak kita kekurangan asupan gizi, Prabowo-Sandi meluncurkan program Indonesia Emas, salah satu aspek memastikan ibu-ibu, emak-emak, mendapatkan protein cukup, susu, asupan protein lain ikan dan sebagainya. Dengan program tersebut, diharapkan kita mengurangi stunting signifikan 5 tahun ke depan sesuai target," papar Sandiaga.

Pemerintah, menurut Sandiaga, harus melibatkan masyarakat untuk berkontribusi lewat program Sedekah Putih. "Ini program partisipasi kolaboratif karena tidak bisa diselesaikan pemerintah sendiri, harus melibatkan pihak-pihak lain, termasuk dunia usaha," kata Sandiaga.

Ma'ruf Amin meluruskan persoalan penanganan stunting. Pencegahan harus dilakukan dengan kondisi gizi cukup ibu hamil hingga 2 tahun usia bayi.

"Susu diberikan 2 tahun tidak lagi berpengaruh untuk stunting, maka tidak bisa diatasi setelah 2 tahun disusukan anaknya," kata Ma'ruf. https://bit.ly/2QJUHXH