Asyiknya! Tahun Depan 1.000 PNS Bappenas Tak Perlu Kerja di Kantor

Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Manuarfa terus merancang kebijakan skema kerja pegawai negeri sipil (PNS) atau aparatur sipil negara (ASN) bisa kerja dari mana saja. Suharso ingin, skema kerja PNS tidak perlu wajib ngantor.

"Bappenas mulai mengkaji assignment-nya, desain itu sebenarnya sudah ada. Tinggal kita praktikkan pelan-pelan," ujar Suharso di Komisi V DPR RI, Jakarta, Rabu (20/11/2019).

Untuk tahap awal, ia akan mencoba 1.000 PNS di Bappenas untuk bekerja tanpa harus ngantor. Cara ini akan dimulai per Januari 2020. Uji coba ini dilakukan untuk mensukseskan perkantoran pemerintah yang akan dikonsep secara smart office.

"Ke depan bentuknya smart office, tidak hanya dengan cara-cara yang sekarang. 1000 orang kita bisa bekerja flexy job, flexy schedule, semuanya serba flexy, remote working," bebernya.

Menurutnya langkah ini untuk menyesuaikan dengan pola kehidupan modern. Dia bilang, Generasi-Z cenderung melakukan pekerjaan sambil traveling.

"Orang bilang work vacation. 3 bulan di Raja Ampat, 3 bulan di Bali, 3 bulan di Tana Toraja, sepanjang mereka bisa deliver," urainya.

Meski bekerja sambil berlibur, ada target-target tertentu yang harus dicapai para ASN. Dengan pola kerja demikian, diharapkan produktivitas ASN bisa meningkat.

Pemerintah Mau Dongkrak Konsumsi Rumah Tangga Pakai Bansos

Kementerian Keuangan memprediksi hingga akhir tahun 2019, belanja Kementerian/Lembaga terealisasi 98% dari target APBN yakni sebesar Rp 855,4 triliun. Posisi saat ini, belanja K/L sudah terealisasi Rp 633,5 triliun atau 74% dari target.

Untuk mencapai persentase 98% realisasi belanja K/L, pemerintah akan terus menggenjot belanja sosial atau penyaluran bantuan sosial (bansos). Untuk bansos sendiri, target dalam APBN 2019 yakni Rp 97,1%.

Per 31 Oktober 2019, belanja bansos sudah mencapai Rp 91,7 triliun, atau mencakup 94,5%. https://bit.ly/2D0pWp7

Direktur Jenderal Anggaran Kemenkeu, Askolani mengatakan, penyaluran bansos ini akan meningkatkan konsumsi rumah tangga yang punya kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia. Dengan penyaluran bansos tersebut, harapannya pertumbuhan ekonomi Indonesia terus tumbuh di atas 5%.

"Belanja sosial itu untuk perlindungan masyarakat itu akan membantu konsumsi rumah tangga. Konsumsi rumah tangga ini supaya tetap di atas untuk memacu pertumbuhan ekonomi kita tetap di atas 5%," ujar Askolani di kantornya, Jakarta, Senin (18/11/2019).

Selain itu, ia juga menuturkan belanja pegawai juga punya kontribusi meningkatkan konsumsi dari sisi PNS.

"Kalau belanja pegawai ya untuk mendukung juga tapi dari sisi belanja masyarakat (PNS)," papar dia.

Hingga 31 Oktober 2019, belanja pegawai atau gaji PNS sudah mencapai Rp 204,4 triliun, atau 91,1% dari target APBN 2019 sebesar Rp 224,4 triliun. 

BPK akan Fokus Pelototi Bansos hingga BPJS Kesehatan

Achsanul Qosasi merupakan salah satu dari 5 anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI yang mengucap sumpah jabatan hari ini. Ini merupakan periode kedua dia menjadi anggota BPK.

Di periodenya yang kedua, Achsanul ingin agar semua pemeriksaan yang dilakukan BPK lebih bermanfaat, baik untuk pemerintah maupun masyarakat. Untuk itu pihaknya akan menyesuaikan rencana strategi (renstra) dengan nawa cita pemerintah Jokowi periode kedua.

"BPK itu di dalam proposal saya ingin pemeriksaan kita lebih bermanfaat dan berkualitas maka dari itu di periode kedua saya akan ikuti nawa cita pemerintah yang menuju SDM unggul. Dengan begitu saya akan banyak membantu pemerintah dalam hal pemeriksaan, agar pemeriksaan bermanfaat untuk pemerintah dan masyarakat," ujarnya di Gedung MA, Jakarta, Kamis (17/10/2019).

Ke depannya, Achsanul akan fokus dalam pemeriksaan keuangan di bidang pendidikan dan infrastruktur. Tujuannya agar bisa memberikan tolak ukur efektivitas program-program pemerintah.

Selain itu dia juga akan fokus dalam pemeriksaan keuangan program-program sosial, seperti bansos dan BPJS. Tujuannya agar lebih bermanfaat bagi masyarakat.

"Termasuk juga public service itu seperti tentang BPNT, bansos, BPJS, itu lebih dirasa oleh rakyat ternyata, lebih bermanfaat bagi rakyat. Bagi pemerintah lebih mudah melakukan evaluasi apakah program-program yang dilakukan sudah benar atau belum," terangnya.

"Agar hasil pemeriksaan kita bisa diberikan kepada DPR sebagai alat pengawasan dan diberikan ke presiden sebagai untuk menguji efektivitas pemerintahan," tutupnya. https://bit.ly/2O7biD3

Mengintip Lagi Cara Ahok Bangun Simpang Susun Semanggi Tanpa APBD

Basuki Tjahaja Purnama (BTP) alias Ahok resmi menghirup udara bebas, hari ini, Kamis (24/1/2019). Mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut telah meninggalkan Mako Brimob.

Bicara mengenai Ahok, ada sejumlah warisan yang ditinggalkannya saat memimpin Jakarta. Di bidang infrastruktur, salah satu warisannya ialah Simpang Susun Semanggi.

Simpang Susun Semanggi jadi salah satu infrastruktur ikonik di Jakarta. Sebab, bangunannya melingkar di jantung kota Jakarta dan adanya lampu warni-warni yang menyala di malam hari. Tak hanya itu, infrastruktur ikonik karena dibangun tanpa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) serta tanpa utang. https://bit.ly/2rd252I

Dalam catatan detikFinance seperti dirangkum, Kamis (24/1/2019), jalan sepanjang 1,6 kilometer (km) ini mulai dibangun pada 8 April 2016. Pembangunan jalan ini menelan biaya Rp 345,067 miliar.

Pembangunan jalan ini sama sekali tidak menggunakan APBD. Berdasarkan catatan Pemprov DKI, proyek ini dibiayai dari dana kompensasi atas kelebihan koefisien luas bangunan (KLB) dari PT Mitra Panca Persada, anak perusahaan asal Jepang, Mori Building Company.

KLB merupakan instrumen penataan ruang yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang. Menurut UU ini pengembang hanya bisa membangun dengan luas dan tinggi bangunan sesuai ketentuan yang tertuang dalam izin yang diberikan.

Apabila ada kelebihan luas bangunan, maka pengembang yang bersangkutan wajib membayar kompensasi atau semacam denda.

Dengan cara ini, Pemprov DKI, dapat mendorong para pengembang lebih tertib membangun sesuai izin yang diberikan. Di sisi lain, Pemprov jadi memiliki tambahan anggaran untuk melakukan pembangunan infrastruktur di wilayah kerjanya.

Simpang Susun Semanggi diresmikan Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada 17 Agustus 2017. Jokowi didampingi Gubernur DKI saat itu Djarot Saiful Hidayat.

"Dengan mengucap Bismillahirahmanirrahim, Simpang Susun Semanggi saya resmikan," kata Jokowi di Kolong Simpang Susun Semanggi, Jakarta, Kamis (17/9/2017).

Jokowi menekan sirene peresmian bersama Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono, hingga Ketua DPRD DKI Prasetyo Edi Marsudi. Presiden ke-5 RI Megawati Soekarnoputri juga tampak di lokasi kala itu.

Throwback Infrastruktur Peninggalan Ahok

Eks Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) akan bebas pada Kamis (24/1) besok. Sepeninggal Ahok, ada sejumlah proyek infrastruktur di DKI yang masih berjalan maupun siap beroperasi.

Sebut saja, LRT Jakarta rute Kelapa Gading-Velodrome (Rawamangun-Jakarta Timur), TransJakarta Layang koridor 13 rute Ciledug-Blok M-Tendean, dan Simpang Susun Semanggi.

Berikut rincian proyek-proyek tersebut: 

Progres pembangunan LRT Jakarta sudah hampir 100%. Hingga Desember 2018, LRT Jakarta koridor I fase I yang digarap PT Jakarta Propertindo telah mencapai 90%. Adapun angka tersebut meliputi kesiapan SDM, badan usaha, konstruksi, pengadaan sarana dan uji coba terbatas.

Rencananya LRT Jakarta juga akan dilengkapi beberapa fasilitas antara lain lift, eskalator, musala dan area komersial. LRT sepanjang 5,8 kilometer (km) akan memakan waktu selama 13 menit dari Kelapa Gading hingga Velodrome. https://bit.ly/35mLrwH