- Advan, Evercoss, Mito, Polytron, Axioo, maupun Zyrex adalah deretan vendor ponsel dalam negeri. Mereka tak sedikit menghiasi display toko elektronik dan dipakai masyarakat ketika era ponsel mulai booming.
Seiring berjalannya waktu diikuti dengan canggihnya teknologi yang disematkan di smartphone, nama-nama produsen HP lokal itu secara perlahan tidak terlihat lagi. Hanya Advan terus beranjak, meskipun Advan tidak lagi menghuni lima besar pasar ponsel Indonesia sejak pertengahan 2019.
Berdasarkan survei Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) akhir 2020, masyarakat Indonesia banyak memakai HP China.
Dari data ini, per kuartal II 2020, Samsung jadi merek ponsel yang paling banyak digunakan dengan persentase 35,2%. Namun secara keseluruhan, HP China mendominasi pasar.
Sejumlah HP China yang populer digunakan yakni Oppo, Xiaomi, Vivo, Asus, Realme, dan Lenovo. Jika digabungkan, persentase semua brand asal China ini menempati porsi sekitar 52%. Di luar itu, iPhone Apple menempati porsi 3,4%, Advan 1,2%, Nokia 1,0%, dan merek lainnya berkontribusi sebesar 3,3%.
Pemain Global Masuk Kampung
Pengamat gadget Lucky Sebastian menjelaskan bahwa beberapa tahun belakangan vendor lokal masih bisa menjanjikan dan merebut celah pasar di daerah, di mana pemain seperti Samsung, Oppo, ataupun Vivo belum menjangkau area tersebut.
Namun seiring pemasaran offline, semakin merambah ke segmen tersebut yang pada akhirnya vendor besar, terutama yang berasal dari China, akhirnya merebut pasar lokal di daerah.
"Kehadiran penjualan online yang semakin dikenal masyarakat, termasuk di daerah, memperkuat brand-brand yang matang untuk menjadi pilihan dari konsumen yang dulunya setia dengan ponsel lokal," ucapnya.
Dulu, dikatakan Lucky, HP dalam negeri memberikan perbedaan dengan menawarkan harga smartphone yang lebih kompetitif, yang mana itu cocok untuk konsumen menengah ke bawah.
"Tapi, sekarang pasar mid to low itu justru sedang diperebutkan semua vendor, sebab memang jadi pasar yang paling banyak konsumennya. Di sini ponsel lokal menjadi terdesak, harga yang kompetitif pun disaingi oleh vendor-vendor besar," tutur Lucky.
>>>>> Halaman berikutnya soal inovasi dan aturan pemerintah terhadap vendor ponsel dalam negeri
https://nonton08.com/movies/oh-heavenly-dog/
Anak Menlu Jadi CEO Bank Aladin Syariah
PT Bank Net Indonesia Syariah Tbk ganti nama menjadi PT Bank Aladin Syariah Tbk. Perubahan identitas tersebut disepakati dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) pada 7 April 2021.
"RUPSLB telah menyetujui perubahan nama semula PT Bank Net Indonesia Syariah Tbk menjadi PT Bank Aladin Syariah Tbk (perubahan nama tersebut akan efektif setelah memperoleh persetujuan dari instansi yang berwenang)," demikian keterangan perusahaan dalam keterbukaan informasi dikutip Minggu (11/4/2021).
Bank tersebut juga melakukan perubahan anggota direksi dan anggota dewan komisaris.
"Penambahan Direksi dan Dewan Komisaris dimaksudkan untuk memperkuat struktur manajemen Perseroan guna mendukung realisasi strategi bisnis menjadi Bank Syariah Digital yang tumbuh sehat, sustainable, dan memberikan nilai tambah bagi pemegang saham, stakeholders maupun masyarakat pada umumnya," perusahaan menjelaskan.
Di jajaran direksi, Bank Aladin Syariah menunjuk Dyota Mahottama Marsudi sebagai presiden direktur atau CEO. Dia adalah putra dari Menteri Luar Negeri (Menlu) Retno Marsudi.
Berikut daftar terbaru jajaran dewan komisaris:
1. Presiden Komisaris: Ationo Teguh Basuki
2. Komisaris Independen: Fransisca Ekawati
3. Komisaris Independen: Hadi Sunaryo
Berikut daftar terbaru jajaran dewan direksi:
1. Presiden Direktur: Dyota Mahottama Marsudi
2. Direktur Operasional: Basuki Hidayat
3. Direktur Bisnis: Mohammad Riza
4. Direktur Teknologi Informasi: Budi Santoso Kusmiantoro
5. Direktur Keuangan dan Strategi: Willy Hambali
6. Direktur Digital Banking: Firdila Sari
7. Direktur Kepatuhan: Baiq Nadea Dzurriatin
Anak Menlu, Budi Santoso Kusmiantoro, Willy Hambali dan Firdila Sari akan efektif setelah dinyatakan lulus Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (Fit & Proper Test) oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
