Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono sedang menyusun kebijakan turunan UU Cipta Kerja, salah satunya tentang sektor perumahan rakyat. Dia mengaku selalu berkoordinasi dengan semua stakeholder dan asosiasi dalam setiap pembuatan kebijakannya.
"Saya kira tidak ada satu pun policy (kebijakan) dari Kementerian PUPR termasuk di bidang properti yang tidak berkoordinasi dengan stakeholder dan asosiasi," kata Basuki dalam keterangan resmi yang dikutip detikcom, Rabu (30/12/2020).
Dengan begitu diharapkan agar setiap kebijakan yang dikeluarkan dapat diimplementasikan di lapangan.
"Pertanyaan pertama saya soal kebijakan yang dibuat adalah apakah ini sudah dibahas atau belum dengan REI (Realestat Indonesia) dan asosiasi perumahan lainnya? Karena kalau belum, maka percuma saja kami keluarkan kebijakan kalau nantinya tidak bisa dilaksanakan," ucap Basuki.
Basuki memberi arahan agar kebijakan bisa diimplementasikan di lapangan, setiap rencana harus didiskusikan dengan asosiasi. Termasuk kebijakan yang berkaitan dengan peraturan turunan UU Cipta Kerja, dia meyakini sudah dikomunikasikan sehingga berbagai hambatan dalam pelaksanaannya dapat diantisipasi.
"Soal hunian berimbang misalnya, tadi seperti arahan dari Pak Sofyan Djalil (Menteri ATR/BPN), bisa dilakukan tidak dalam satu hamparan. Bahkan setelah didiskusikan lagi bisa dalam satu provinsi atau kabupaten/kota, atau dikonversikan menjadi rumah susun (rusun)," imbuhnya.
https://nonton08.com/movies/hideous-kinky/
Hal-hal seperti inilah, yang menurut Basuki perlu disepakati bersama sebelum nantinya dibawa ke Kemenko Perekonomian untuk diatur dalam RPP, Ranperpres dan sebagainya. Dengan begitu, saat regulasinya selesai bisa segera dijalankan.
Dia percaya bahwa UU Cipta Kerja bisa memberikan kemudahan perizinan berusaha dan membuka lapangan kerja. Namun di sisi lain, sebagai regulator pemerintah disebut harus tetap memperlihatkan dukungan perlindungan kepada konsumen.
Hal itu disampaikan saat Focus Group Discussion (FGD) bertajuk 'Mendorong Pemulihan Ekonomi Melalui Sektor Perumahan'. Hadir pula dalam FGD Wakil Presiden Ma'ruf Amin, Menteri ATR/BPN Sofyan Djalil, Dirjen Kekayaan Negara Kementerian Keuangan Isa Rachmatarwata, Ketua DPD RI La Nyalla Mattalitti, dan Ketua Umum DPP REI Paulus Totok Lusida.
Merespons pernyataan Basuki itu, Wakil Ketua Umum Koordinator DPP REI bidang Regulasi dan Investasi, MT Junaedy menyambut baik komitmen Menteri PUPR tersebut dan REI bersama asosiasi di bidang properti lainnya selalu siap untuk diajak berkoordinasi dan mencari solusi terbaik terhadap berbagai persoalan yang ada.
"Pernyataan itu sangat melegakan sekali, dan komitmen ini menjadi pegangan bagi semua stakeholder termasuk dari asosiasi properti dan perumahan. Kami tentu berharap komitmen ini juga dipegang oleh seluruh perangkat kerja di Kementerian PUPR dalam pembuatan setiap kebijakan," ungkap Junaedy.
Menurut dia, REI sangat mendukung adanya kemudahan usaha dengan tetap menjaga etika berbisnis termasuk pentingnya menjaga perlindungan konsumen.
Bahkan di dalam kepengurusan DPP REI saat ini ada Waketum yang khusus membidangi advokasi dan perlindungan konsumen. Selain itu, secara rutin dalam empat tahun terakhir ini REI secara intensif menyelenggarakan diklat bagi anggota di seluruh daerah yang melibatkan PUPR, perbankan, dan stakeholder lainnya.
"Kami sependapat bahwa perlu pembenahan bersama dari semua sisi, sehingga UUCK dan aturan turunannya ini diharapkan menjadi penyeimbang atas kondisi yang ada sehingga kemudahan berusaha yang didapat tetap menjaga etika berbisnis," tegas Junaedy.
