Miris! Indonesia Negeri Tahu Tempe tapi Kecanduan Impor Kedelai

 Belakangan publik dibuat heboh dengan isu kelangkaan tempe dan tahu. Menurut Ketua Umum Gabungan Koperasi Produsen Tempe Tahu Indonesia (Gakoptindo) Aip Syarifuddin, harga kedelai sebagai bahan baku pembuat tempe dan tahu kini memang tengah mengalami kenaikan yang cukup signifikan.

Harga kedelai naik karena mengikuti perkembangan pasar global. Sebab, kebutuhan kedelai di Indonesia ternyata masih dipasok oleh kedelai impor, sehingga harganya mengikuti pasar global.

"Nah kenaikan ini diakibatkan daripada perdagangan kedelai dengan sistem perdagangan bebas di dunia. Maka ini tidak bisa ditahan oleh Indonesia," kata Aip ketika dihubungi detikcom, Sabtu (2/1/2021).

Harga kedelai telah mengalami lonjakan drastis selama pandemi virus Corona (COVID-19). Normalnya, harga kedelai di kisaran Rp 6.100-6.500 per kilogram (Kg), kini naik menjadi sekitar Rp 9.500/Kg.

Impor kedelai memang tak terbendung ke Indonesia. Sejak awal tahun hingga bulan Oktober 2020 saja, menurut data BPS yang dikutip Minggu (3/1/2021), Indonesia sudah mengimpor kedelai sebanyak 2,11 ton dengan total transaksi sebesar US$ 842 juta atau sekitar Rp 11,7 triliun (kurs Rp 14.000/US$).

Dari jumlah tersebut, negara yang paling banyak mengekspor kedelainya ke Indonesia adalah Amerika Serikat (AS), Kanada, Malaysia, Argentina, hingga Prancis.

Selama Januari-Oktober 2020, impor kedelai dari AS ke Indonesia jumlahnya mencapai 1,92 juta ton dengan nilai transaksi sebesar US$ 762 juta atau sekitar Rp 10,6 triliun.

Selama tiga tahun terakhir, impor kedelai pun terus meningkat. Di tahun 2018 impor kedelai mencapai 2,58 juta ton, kemudian jumlahnya naik di tahun 2019 menjadi 2,67 juta ton. Selama itu pula, AS menjadi negara paling banyak yang menyediakan kebutuhan kedelai di Indonesia.

Sekretaris Jenderal Kemendag Suhanto sebelumnya mengungkapkan bahwa kenaikan harga kedelai disebabkan oleh tingginya permintaan kedelai dari China. Negeri bambu mengambil jatah impor terbanyak dari Amerika Serikat (AS) selaku eksportir kedelai terbesar dunia.

Pada Desember 2020 permintaan kedelai China naik 2 kali lipat, yaitu dari 15 juta ton menjadi 30 juta ton. Hal ini mengakibatkan berkurangnya kontainer di beberapa pelabuhan Amerika Serikat, seperti di Los Angeles, Long Beach, dan Savannah, sehingga terjadi hambatan pasokan terhadap negara importir kedelai lain termasuk Indonesia.

"Untuk itu perlu dilakukan antisipasi pasokan kedelai oleh para importir karena stok saat ini tidak dapat segera ditambah mengingat kondisi harga dunia dan pengapalan yang terbatas. Penyesuaian harga dimaksud secara psikologis diperkirakan akan berdampak pada harga di tingkat importir pada Desember 2020 sampai beberapa bulan mendatang," tutur Suhanto pada 31 Desember lalu.

https://nonton08.com/movies/the-cement-garden/

Terpopuler Sepekan: Terawan Pamit, Mohon Maaf Sedalam-dalamnya

Pekan ini jabatan Menteri Kesehatan resmi diserahterimakan dari dr Terawan Agus Putranto, SpRad ke Ir Budi Sadikin. Dalam agenda sertijab yang dilaksanakan Selasa (29/12), dr Terawan mengaku bersyukur telah diberi kepercayaan menjabat sebagai Menteri Kesehatan.

Pada kesempatan tersebut, dr Terawan juga memohon maaf jika selama bertugas ada hal-hal yang kurang berkenan.

"Saya menyampaikan permohonan maaf yang sedalam-dalamnya bila dalam kedinasan ada hal-hal yang kurang berkenan. Saya betul-betul mohon maaf lahir dan batin," ujarnya.

Usai 'pensiun' dari jabatan Menkes, dr Terawan mengatakan akan melanjutkan tugasnya sebagai dokter. Sebelum sertijab, dr Terawan menuturkan sempat melakukan operasi pada tiga orang pasien.

"Tadi saya tergelitik bahwa saya sesudah jadi menteri, saya jadi mantri dan itu kebanggaan saya. Saya boleh menyuntik orang kembali," kata dr Terawan.

https://nonton08.com/movies/a-nos-amours/

Susun Kebijakan Dongkrak Sektor Perumahan Usai Pandemi, Ini Arahan Basuki

 Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono sedang menyusun kebijakan turunan UU Cipta Kerja, salah satunya tentang sektor perumahan rakyat. Dia mengaku selalu berkoordinasi dengan semua stakeholder dan asosiasi dalam setiap pembuatan kebijakannya.

"Saya kira tidak ada satu pun policy (kebijakan) dari Kementerian PUPR termasuk di bidang properti yang tidak berkoordinasi dengan stakeholder dan asosiasi," kata Basuki dalam keterangan resmi yang dikutip detikcom, Rabu (30/12/2020).

Dengan begitu diharapkan agar setiap kebijakan yang dikeluarkan dapat diimplementasikan di lapangan.

"Pertanyaan pertama saya soal kebijakan yang dibuat adalah apakah ini sudah dibahas atau belum dengan REI (Realestat Indonesia) dan asosiasi perumahan lainnya? Karena kalau belum, maka percuma saja kami keluarkan kebijakan kalau nantinya tidak bisa dilaksanakan," ucap Basuki.

Basuki memberi arahan agar kebijakan bisa diimplementasikan di lapangan, setiap rencana harus didiskusikan dengan asosiasi. Termasuk kebijakan yang berkaitan dengan peraturan turunan UU Cipta Kerja, dia meyakini sudah dikomunikasikan sehingga berbagai hambatan dalam pelaksanaannya dapat diantisipasi.

"Soal hunian berimbang misalnya, tadi seperti arahan dari Pak Sofyan Djalil (Menteri ATR/BPN), bisa dilakukan tidak dalam satu hamparan. Bahkan setelah didiskusikan lagi bisa dalam satu provinsi atau kabupaten/kota, atau dikonversikan menjadi rumah susun (rusun)," imbuhnya.

https://nonton08.com/movies/hideous-kinky/

Hal-hal seperti inilah, yang menurut Basuki perlu disepakati bersama sebelum nantinya dibawa ke Kemenko Perekonomian untuk diatur dalam RPP, Ranperpres dan sebagainya. Dengan begitu, saat regulasinya selesai bisa segera dijalankan.

Dia percaya bahwa UU Cipta Kerja bisa memberikan kemudahan perizinan berusaha dan membuka lapangan kerja. Namun di sisi lain, sebagai regulator pemerintah disebut harus tetap memperlihatkan dukungan perlindungan kepada konsumen.

Hal itu disampaikan saat Focus Group Discussion (FGD) bertajuk 'Mendorong Pemulihan Ekonomi Melalui Sektor Perumahan'. Hadir pula dalam FGD Wakil Presiden Ma'ruf Amin, Menteri ATR/BPN Sofyan Djalil, Dirjen Kekayaan Negara Kementerian Keuangan Isa Rachmatarwata, Ketua DPD RI La Nyalla Mattalitti, dan Ketua Umum DPP REI Paulus Totok Lusida.

Merespons pernyataan Basuki itu, Wakil Ketua Umum Koordinator DPP REI bidang Regulasi dan Investasi, MT Junaedy menyambut baik komitmen Menteri PUPR tersebut dan REI bersama asosiasi di bidang properti lainnya selalu siap untuk diajak berkoordinasi dan mencari solusi terbaik terhadap berbagai persoalan yang ada.

"Pernyataan itu sangat melegakan sekali, dan komitmen ini menjadi pegangan bagi semua stakeholder termasuk dari asosiasi properti dan perumahan. Kami tentu berharap komitmen ini juga dipegang oleh seluruh perangkat kerja di Kementerian PUPR dalam pembuatan setiap kebijakan," ungkap Junaedy.

Menurut dia, REI sangat mendukung adanya kemudahan usaha dengan tetap menjaga etika berbisnis termasuk pentingnya menjaga perlindungan konsumen.

Bahkan di dalam kepengurusan DPP REI saat ini ada Waketum yang khusus membidangi advokasi dan perlindungan konsumen. Selain itu, secara rutin dalam empat tahun terakhir ini REI secara intensif menyelenggarakan diklat bagi anggota di seluruh daerah yang melibatkan PUPR, perbankan, dan stakeholder lainnya.

"Kami sependapat bahwa perlu pembenahan bersama dari semua sisi, sehingga UUCK dan aturan turunannya ini diharapkan menjadi penyeimbang atas kondisi yang ada sehingga kemudahan berusaha yang didapat tetap menjaga etika berbisnis," tegas Junaedy.

https://nonton08.com/movies/antibodies/