Catat! Pelajar Bisa Dapat Bantuan Rp 1 Juta, Ini Caranya

 Pemerintah melalui Program Indonesia Pintar (PIP) memberikan akses bantuan tunai kepada pelajar mulai dari usia 6-21 tahun yang berasal dari keluarga miskin dan rentan miskin. Bantuan tunai disalurkan melalui Kartu Indonesia Pintar (KIP) dengan nominal yang disesuaikan dengan jenjang pendidikannya, mulai dari Rp 450 ribu sampai Rp 1 juta per tahun.

Berdasarkan informasi dari situs resmi Kemendikbud, Sabtu (19/12/2020), nominal bantuan tunai berbeda-beda untuk pelajar SD, SMP, SMA, hingga perguruan tinggi.

Untuk pelajar SD/MI/Paket A diberikan bantuan tunai sebesar Rp 450.000/tahun. Kemudian, pelajar SMP/MTs/Paket B diberikan bantuan tunai sebesar Rp 750.000/tahun. Selanjutnya, pelajar SMA/SMK/MA/Paket C diberikan bantuan tunai Rp 1 juta/tahun.

Untuk mahasiswa, bantuan diberikan melalui KIP Kuliah dalam bentuk pembebasan biaya pendaftaran seleksi masuk perguruan tinggi (Ujian Tulis Berbasis Komputer/UTBK serta seleksi lain) yang diusulkan oleh masing-masing panitia dan perguruan tinggi bagi siswa yang terdaftar di Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Kementerian Sosial (Kemensos). Lalu, pembebasan biaya kuliah/pendidikan yang dibayarkan langsung ke perguruan tinggi. Tak lupa juga bantuan biaya hidup sebesar Rp 700.000/bulan.

Pendaftaran KIP sendiri tak dilakukan oleh siswa secara langsung. Kepala Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan, Kemendikbud Abdul Kahar menjelaskan, pendaftaran dilakukan oleh satuan pendidikan tempat siswa bersekolah.

https://maymovie98.com/movies/my-classmates-goal/

"Data ini juga harus divalidasi oleh Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota untuk jenjang pendidikan dasar. Sedangkan jenjang pendidikan menengah oleh Dinas Pendidikan Provinsi," kata Abdul Kahar seperti yang dikutip detikcom dari laman Sahabat Keluarga Kemendikbud.

Untuk bisa didaftarkan sebagai penerima KIP, maka pelajar harus memenuhi syarat berkas sebagai berikut:

1. Kartu Keluarga Sejahtera (KKS)

2. Kartu Keluarga (KK)

3. Akta Kelahiran Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) atau Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) dari Rt/Rw setempat

4. Rapor hasil belajar siswa Surat pemberitahuan penerima BSM dari Kepala Sekolah atau Kepala Madrasah

Adapun mekanismenya, pelajar mendaftar dengan membawa KKS milik orang tua ke lembaga pendidikan terdekat (dinas pendidikan) atau bisa juga dengan melapor langsung ke pihak sekolah Sanggar Kegiatan Belajar (SKB), Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM), atau Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP). Jika tidak memiliki KKS bisa juga dengan membawa SKTM.

Selanjutnya, sekolah/madrasah/ SKB/PKBM atau LKP akan mencatat data siswa yang selanjutnya dikirimkan atau diusulkan ke Dinas Pendidikan atau Kementerian Agama kota setempat. Dinas Pendidikan atau Kementerian Agama kota setempat tersebut.

Kemudian, mendaftarkan calon siswa ke aplikasi Data Pokok Pendidikan (Dapodik). Sekolah yang sudah berada dalam naungan Kemendikbud wajib memasukkan data calon penerima KIP dalam Dapodik.

Jika siswa lolos seleksi, selanjutnya KIP akan dikirimkan ke alamat siswa yang sudah mendaftar tadi atau bisa dikirimkan ke sekolah untuk kemudian diberikan kepada siswa yang bersangkutan.

Untuk mengetahui apakah pelajar terdaftar sebagai penerima KIP, maka bisa mengakses lamanpip.kemendikbud.go.id.

https://maymovie98.com/movies/gossip-girl-indonesia/

Ada Proyek Banyu Urip, Daerah Dapat Apa?

  Industri hulu migas nasional tak sekadar menjadi penghasil pundi-pundi negara. Adanya industri hulu migas di suatu daerah juga turut menopang pertumbuhan ekonomi daerah tersebut. Salah satunya, Proyek Lapangan Banyu Urip, Blok Cepu memberikan kontribusi hingga Rp 2,18 triliun untuk Bojonegoro, Jawa Timur.

Deputi Operasi Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) Julius Wiratno mengatakan, di level nasional, setiap US$ 1 juta investasi migas dapat memberikan nilai tambah US$ 1,6 juta, menambah produk domestik bruto (PDB) US$ 0,7 juta, dan membuka lapangan kerja bagi lebih dari 100 orang. Kontribusi ini di luar penerimaan negara dari sektor hulu migas.

"Selain itu, ada juga dukungan industri hulu migas pada pembangunan daerah, baik dampak langsung maupun tidak langsung," kata dia dalam diskusi online, Sabtu (19/12/2020).

Dia menjelaskan, dampak langsung keberadaan industri hulu migas bagi daerah ini mencakup dana bagi hasil (DBH) migas yang sudah diatur dalam perundang-undangan, jatah hak partisipasi (participating interest/PI) sebesar 10%, pajak daerah dan retribusi daerah (PDRD), terciptanya bisnis penyedia barang dan jasa lokal, penyerapan tenaga kerja lokal, dan adanya tanggung jawab sosial. Kemudian, fasilitas penunjang operasi migas juga dapat digunakan oleh masyarakat, serta adanya pasokan gas untuk kelistrikan daerah, bahan bakar indystri, dan bahan baku industri turunan.

Untuk dampak tidak langsung, disebutnya berasal dari perusahaan penunjang bisnis hulu migas. Rincinya, pajak daerah dan retribusi daerah (PDRD), bisnis penyedia barang dan jasa lokal, penyerapan tenaga kerja lokal, dan kucuran tanggung jawab sosial (TJS).

"Contohnya Proyek Banyu Urip berkontribusi Rp 2,18 triliun ke Bojonegoro yang mencakup vendor lokal, tenaga kerja lokal, material lokal, dan lainnya," tutur Julius.

https://maymovie98.com/movies/gossip-girl/

Julius menambahkan, pembangunan fasilitas produksi Blok Cepu ini melibatkan lebih dari 18 ribu pekerja dan 460 subkontraktor, Proyek ini juga mendorong tumbuhnya jasa pendukung seperti hotel, rumah makan, transportasi, dan rumah kontrakan. Selain itu, juga terdapat pelatihan keterampilan untuk pekerja lokal menyangkut dunia pendidikan, kesehatan, pengembangan usaha kecil dan sosioekonomi.

"Proyek ini juga berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi lokal di Bojonegoro, dengan contoh 19,47% di 2015, mengacu data BPS," tutur Julius.

Ketua Komisi VII DPR RI Sugeng Suparwoto mengamini besarnya kontribusi industri hulu migas ke perekonomian daerah, utamanya dengan adanya jatah PI 10% bagi BUMD. Kepemilikan PI oleh BUMD ini berdasarkan skema bisnis (business to business/b to b), di mana jika daerah mampu maka bisa mengambil hak saham tersebut. Tetapi pemerintah daerah juga bermitra dengan perusahaan jika memang tidak bisa mendanai, atau tidak mengambil jatah ini. Pasalnya, kebutuhan dana untuk mengambil kepemilikan PI ini cukup besar.

"Ini potensi bagaimana migas memberi kontribusi secara langsung dalam perekonomian daerah," ungkapnya.

Satu hal yang harus diperhatikan, lanjut Sugeng, bahwa pemerintah daerah harus mengubah mentalnya agar dapat menikmati dampak keberadaan industri hulu migas di wilayahnya, yakni dari birokrasi atau politisi menjadi pengusaha. Hal ini untuk menghindarkan keberadaan migas di daerah hanya menjadi isu politik antar pemegang kekuasaan politik di daerah tersebut, yang ujungnya berdampak pada iklim investasi migas nasional.

"Di migas, apabila pemerintah daerah men-switch mental dari birokrasi, politisi ke pengusaha, saya kira itu peluang besar untuk migas. Ingat, pengelolaan migas memerlukan teknologi canggih dan kapital yang besar, kita masih butuh investor asing," tegas Sugeng.

Pada kesempatan yang sama, Senior Vice President Production ExxonMobil Cepu Limited Muhammad Nurdin, berkomitmen terus berkolaborasi dengan pemerintah untuk meningkatkan perekonomian di Tanah Air.

"Kolaborasi bersama yang baik antara pemerintah pusat dan daerah, masyarakat serta investor dan para mitra sangat diperlukan guna membangkitkan perekonomian nasional dan daerah," katanya.

https://maymovie98.com/movies/good-moms-friend-3/