Twitter dijatuhi dengan sebesar 450.000 Euro (Rp 7,7 miliar) oleh Komisi Perlindungan Data (DPC) Irlandia. Denda ini diberikan karena Twitter terlambat melaporkan kebocoran data pengguna yang terjadi dua tahun yang lalu.
Twitter terbukti melanggar Regulasi Perlindungan Data Umum (GDPR) Uni Eropa karena gagal melaporkan kebocoran data pengguna kepada regulator dalam waktu 72 hari.
Kebocoran data tersebut mengekspos beberapa cuitan private yang diunggah pengguna aplikasi Twitter di Android selama empat tahun, dan pertama kali dilaporkan perusahaan berlogo burung itu pada Januari 2019. Dalam keterangan yang diberikan kepada TechCrunch, Twitter mengatakan mereka menghormati keputusan regulator.
"Konsekuensi tak terduga dari kepegawaian antara Hari Natal 2018 dan Tahun Baru mengakibatkan Twitter memberi tahu IDPC di luar periode pemberitahuan 72 jam," kata Twitter, seperti dikutip dari TechCrunch, Rabu (16/12/2020).
"Kami telah membuat perubahan sehingga semua insiden setelah ini telah dilaporkan kepada DPC tepat pada waktunya. Kami bertanggung jawab atas kesalahan ini dan tetap berkomitmen penuh untuk melindungi privasi dan data konsumen kami," sambungnya.
Denda ini cukup penting karena ini pertama kalinya perusahaan Amerika Serikat dijatuhi denda GDPR dalam kasus lintas batas. Artinya regulator Irlandia berkonsultasi dengan regulator di Uni Eropa untuk mengambil keputusan ini.
Investigasi ini dipimpin oleh regulator Irlandia karena markas internasional Twitter berada di negara tersebut.
Karena proses lintas batas ini proses pengambilan keputusan dan penjatuhan denda memakan waktu yang cukup lama. DPC menerbitkan rancangan keputusannnya pada bulan Mei, tapi regulator lain mengajukan keberatan pada beberapa poin, yang akhirnya berujung pada proses resolusi.
Salah satu keberatan yang diajukan adalah jumlah denda yang ditetapkan. DPC awalnya ingin menjatuhkan denda dengan nominal lebih rendah dari 450.000 Euro, tapi lewat proses resolusi diminta untuk menaikkan jumlah dendanya.
DPC percaya bahwa kesalahan Twitter disebabkan oleh kelalaian, bukan disengaja atau sistematis, sehingga berhak mendapat denda dengan jumlah yang lebih kecil. Denda maksimal kebocoran data di bawah GDPR adalah 2% dari total pendapatan global perusahaan, dan dalam kasus Twitter 450.000 Euro hanya secuil dari jumlah itu.
Twitter merupakan kasus pertama yang melibatkan negara Uni Eropa dengan perusahaan teknologi AS yang telah diselesaikan. Sudah ada belasan kasus terbuka lainnya, termasuk kasus terhadap Facebook dan anak perusahaannya.
https://nonton08.com/movies/doa-cari-jodoh/
Surprise! Among Us Bisa Dimainkan di Nintendo Switch
Kejutan datang dari Nintendo. Perusahaan game asal Jepang ini baru saja mengumumkan game fenomenal Among Us hadir di Nintendo Switch.
Selama ini, Among Us eksklusif hanya bisa dimainkan di smartphone atau PC. Jadi, ini adalah pertama kalinya Among Us tersedia di konsol. Lagipula wajar jika Nintendo berminat memboyongnya, karena Among Us memang cocok masuk di deretan game Nintendo.
Karena Among Us sudah bisa dimainkan di Switch, maka para gamer Switch pun bisa mengakses Airship, map terbaru pertama yang diumumkan InnerSloth saat perhelatan Game Awards pekan lalu.
Dikutip dari The Next Web, Rabu (16/12/2020) game yang diluncurkan pada 2018 ini mendadak populer di tahun ini para streamer Twitch. Popularitasnya kian meledak di tengah pandemi karena orang-orang yang berdiam di rumah mencari hiburan. Dari orang biasa sampai selebritis dan orang-orang terkenal keranjingan memainkannya.
Salah satu aspek penting dari game ini dan menambah daya tariknya adalah komunikasi yang bisa berlangsung sangat seru. Belum jelas bagaimana aspek komunikasi Among Us di Switch akan berfungsi.
Untuk diketahui, Switch tidak punya fungsi built-in voice chat. Orang akan berasumsi bahwa voice chat apa pun akan ditangani melalui aplikasi Switch Online, tetapi itu pun dengan asumsi semua orang yang memainkan game menggunakan Switch Online. Selain itu, pilihan komunikasi lainnya mungkin chat berbasis teks juga bisa menjadi pilihan.
