Jumlah warga Indonesia yang akan disuntikkan vaksin virus Corona (COVID-19) kemungkinan naik dari 107 juta orang, menjadi 182 juta orang. Dari jumlah tersebut juga sedang dipertimbangkan 50% divaksinasi gratis, sementara sisanya membayar secara mandiri.
Kebijakan itu mendapat kritikan dari sejumlah pengamat ekonomi. Pengamat dari Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Bhima Yudhistira Adhinegara pun mendesak pemerintah untuk menggratiskan vaksin ke seluruh masyarakat Indonesia tanpa terkecuali.
Menurut Bhima, dari sisi anggaran, pemerintah masih mampu untuk menggratiskan semua vaksin virus Corona.
"Jadi dengan asumsi menurut ahli epidemologis antara 70-80% total penduduk yang harus divaksinasi untuk memperoleh kekebalan komunal atau herd immunity, maka minimum biaya vaksinasi kisaran Rp 75 triliun. Pertanyaannya, ada nggak uangnya? Dan kenapa pemerintah ada vaksin berbayar dan gratis? Bisa nggak semua gratis? Jawabannya bisa. Kenapa? Karena yang terjadi saat ini adalah masalah dari politik anggaran pemerintah yang terkesan mengutamakan proyek infrastruktur dibandingkan penanganan kesehatan," kata Bhima ketika dihubungi detikcom, Selasa (15/12/2020).
Ia mengatakan, di tahun 2021 pemerintah mengalokasikan sebesar Rp 413 triliun. Sayangnya, stimulus kesehatan justru lebih kecil porsinya. Menurut Bhima, sudah seharusnya anggaran infrastruktur itu bisa dialokasikan untuk vaksin virus Corona.
"Sementara stimulus kesehatan berkurang menjadi Rp 25,4 triliun. Ini kan artinya ruang fiskal untuk menggratiskan vaksin itu ada. Masalahnya secara politik anggaran mau apa tidak? Secara prioritas, harusnya 2021 itu masih fokus pada penanganan kesehatan," tegas Bhima.
https://kamumovie28.com/movies/pretty-boy-2/
Dihubungi secara terpisah, Managing Director Political Economy and Policy Studies (PEPS) Anthony Budiawan menilai, vaksin yang berbayar berpotensi menciptakan jalur penyalahgunaan.
Sependapat dengan Bhima, ia menilai pemerintah masih punya kemampuan untuk menggratiskan vaksin. Sehingga, ia mendesak vaksin Corona agar digratiskan seluruhnya.
"Kalau kalau kita lihat, anggap 270 juta orang. Kalau 270 juta kalau Rp 100 ribu untuk satu kali vaksinasi, itu kan hanya Rp 27 triliun. Kalau Rp 200 ribu untuk 2 kali vaksinasi, itu Rp 54 triliun. Dan itu tidak dalam satu tahun, taruhlah nggak mungkin kita dapat 270 juta vaksin virus Corona. Nah anggap dari situ, kita punya defisit saja Rp 1.000 triliun. Cuma 2,7% atau 3% dari defisit, nothing," terang dia.
Juru bicara Pemerintah untuk Program Vaksinasi COVID-19 Siti Nadia Tarmizi menjelaskan, dari sisi anggaran memang pemerintah punya kemampuan untuk menggratiskan vaksin Corona. Hanya saja, vaksinasi akan lebih cepat terlaksana jika ada jalur pembayaran mandiri.
"Bukan tidak mungkin, tapi perlu berbagai pertimbangan ya. Tapi kalau kita akan mempercepat tentunya kalau ada dukungan vaksinasi mandiri. Kan tidak adalah yg tidak memungkinkan," kata Nadia kepada detikcom.
Akan tetapi, pemerintah masih memiliki banyak tanggungan lain dalam penanganan virus Corona. Hal itulah yang menyebabkan mengapa tak semua vaksin Corona digratiskan.
"Kan tahun 2021 yang sakit COVID-19 masih harus diobati, masih harus beli obat untuk pasien COVID-19, APD, laboratorium, dan lain-lain. Selain itu, pasien yang selama ini dibiayai BPJS juga harus terus dibiayai. Kemudian bantuan untuk pemulihan ekonomi ke masyarakat mampu juga tetap harus dialokasikan seperti bantuan UMKM, bantuan padat karya, bantuan tunai langsung dan jaringan pengaman sosial lainnya di masa pandemi," jelas Nadia.
Oleh sebab itu, pemerintah berharap masyarakat mampu dapat mengurangi beban pemerintah, sehingga pemerintah bisa fokus memberikan bantuan kepada pihak yang tak mampu.
"Diharapkan semua berperan, saling gotong royong. Jangan sampai sebenarnya yang mampu mendapat subsidi, sementara penduduk yang kurang mampu malah berkurang untuk mendapatkan kesempatan bantuan sosial dan lainnya," tandas dia.
