Demi menjamin keselamatan masyarakat, Pemerintah terus berupaya menghadirkan vaksinasi COVID-19 yang aman dan lolos uji klinis. Hal ini diwujudkan melalui hadirnya 1,2 juta dosis vaksin COVID-19 Sinovac tahap pertama di Indonesia.
Selanjutnya, vaksin tersebut akan melalui proses perizinan penggunaan di Badan POM sebelum digunakan untuk vaksinasi.
"Pemerintah hanya akan menyediakan vaksin yang terbukti aman dan lolos uji klinik," ujar Menteri Kesehatan, Terawan Agus Putranto dikutip dari situs covid.go.id, Selasa (08/12/2020).
Terawan mengatakan pelaksanaan program vaksinasi merupakan bentuk intervensi pemerintah dalam menurunkan kasus dan memutus mata rantai COVID-19. Oleh karena itu, vaksinasi COVID-19 baru akan mulai dilakukan usai mendapat izin dari BPOM.
"Pelaksanaan vaksinasi COVID-19 akan dilaksanakan segera setelah vaksin COVID-19 mendapatkan Emergency Use Authorization (EUA) dari BPOM dalam rangka menjamin keamanan, kualitas dan efikasi vaksin."
Soal fatwa halal, Terawan menjelaskan saat ini Majelis Ulama Indonesia (MUI) masih melakukan proses identifikasi kehalalan vaksin COVID-19. Usai program vaksinasi dapat dimulai, vaksin akan lebih dulu didistribusikan bagi tenaga kesehatan, asisten tenaga kesehatan dan tenaga penunjang yang bekerja di fasilitas pelayanan kesehatan di 7 provinsi di Pulau Jawa dan Bali.
Selanjutnya, sasaran vaksinasi akan diperluas ke tenaga kesehatan, asisten tenaga kesehatan dan tenaga penunjang di 27 provinsi di luar Pulau Jawa dan Bali. Vaksinasi ini nantinya akan menggunakan 1,8 juta dosis vaksin yang direncanakan tiba Januari mendatang.
Vaksin COVID-19 juga akan didistribusikan secara bertahap ke daerah secara bertahap dari pemerintah pusat hingga pemerintah daerah.
"Kementerian Kesehatan telah menyiapkan jumlah sasaran dan kebutuhan vaksin per kabupaten/kota yang selanjutnya dengan data tersebut Tim Sistem Informasi KPCPEN, akan menyiapkan dalam bentuk data sasaran by name by address," jelasnya.
Selain itu, para vaksinator telah dilatih khusus oleh Kemenkes. Proses distribusi pun dipastikan sesuai dengan prosedur Cara Distribusi Obat yang Baik (CPOB) guna menjamin kualitas dan keamanan vaksin.
"Semoga pelaksanaan vaksinasi COVID-19 dapat segera dilaksanakan tepat waktu, berjalan dengan baik dan lancar sehingga penanggulangan pandemi COVID-19 dapat segera dan cepat dilaksanakan dalam rangka memberikan perlindungan kepada seluruh masyarakat agar tetap sehat dan produktif secara sosial dan ekonomi. Kesehatan pulih dan ekonomi bangkit," pungkasnya.
Sambil menunggu distribusi vaksin, masyarakat juga harus berperan aktif dan #IngatPesanIbu untuk menerapkan 3M, yakni #memakaimasker, #menjagajarak, dan #mencucitangan seperti yang dikampanyekan Satgas COVID-19.
https://nonton08.com/movies/king/
Alasan Vaksin COVID-19 Sulit Tersedia Secara Gratis di Indonesia
Sebanyak 1,2 juta dosis vaksin Corona COVID-19 buatan Sinovac Biotech tiba di Indonesia pada Minggu kemarin. Program vaksinasi pun bisa segera dilakukan setelah mendapat izin dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM).
Namun, tidak semua vaksin COVID-19 bisa diberikan secara gratis kepada masyarakat.
Ketua Pelaksana Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPC-PEN) Erick Thohir berulang kali mengatakan, ada 2 jenis usulan pelaksanaan vaksinasi COVID-19 di Indonesia, yakni ada yang gratis dari pemerintah dan ada juga vaksin mandiri.
Rinciannya, vaksin COVID-19 akan diberikan secara gratis kepada tenaga kesehatan dan masyarakat golongan kurang mampu sesuai data penerima bantuan iuran (PBI) BPJS Kesehatan. Sedangkan, vaksin mandiri ditujukan bagi kelompok masyarakat mampu.
Menurut Erick, alasan utama tak semua vaksin COVID-19 diberikan secara gratis adalah karena mempertimbangkan kondisi keuangan negara yang telah terkuras untuk penanganan dampak COVID-19.
Lebih lanjut, Erick mengatakan, dalam kondisi pandemi COVID-19 suka tidak suka, semua elemen harus bisa gotong royong, dari pemerintah, masyarakat, hingga kalangan pengusaha.
"Kami sangat mengharapkan masyarakat yang memiliki uang bisa membantu keuangan negara dengan melakukan vaksinasi mandiri alias tidak gratis," kata Erick dalam orasi ilmiah di Universitas Padjadjaran, Jumat (11/9/2020), dikutip dari CNNIndonesia.
