Senin, 10 Februari 2020

Imbauan Jokowi Untuk Traveler, 17 April Nyoblos Dulu Baru Liburan

Masyarakat yang doyan traveling pasti akan memanfaatkan hari Pemilu 17 April 2019 untuk liburan day trip. Kata Capres Jokowi silakan liburan, asal nyoblos dulu.

Capres Joko Widodo (Jokowi) tidak mempermasalahkan jika ada masyarakat yang liburan dan traveling saat Pemilu 2019 yang jatuh pada 17 April. Namun ia mengimbau masyarakat menyuarakan pilihannya di kotak suara terlebih dahulu.

"Saya ajak sekali lagi jangan ada yang berlibur, atau mau berlibur silakan nyoblos dulu. Setelah itu baru jam sepuluh, jam delapan nyoblos kan bisa. Jam delapan nyoblos bless, jam sembilan nyoblos bless, jam sepuluh langsung terbang libur silakan," kata Jokowi ditemui wartawan usai salat Jumat di Masjid Baitussalam, Bogor, Jawa Barat, Jumat (29/3/2019).

Jokowi meminta masyarakat tidak ada yang golput. Karena pencoblosan menentukan arah negara ke depan.

"Jangan sampai ada yang golput, jangan sampai ada yang tidak mencoblos di hari Rabu 17 April 2019," tegas Jokowi.

Sebelumnya, Jokowi mengatakan Pemilu 2019 menghabiskan anggaran hingga triliunan rupiah. Oleh sebab itu akan rugi besar jika masyarakat tidak menyalurkan hak suaranya.

"Karena pemilu ini, pileg, pilpres ini menghabiskan biaya triliunan. Sangat rugi besar kita kalau tidak menggunakan hak pilih kita. Karena itu menentukan arah negara ini ke depan," ujar Jokowi.

Kemenpar Dinilai Baik Terapkan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

Kemenpar mendapat predikat sangat baik dalam menerapkan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Pencapaian itu diberikan oleh Kemen-PAN/RB.

Kementerian Pariwisata (Kemenpar) mendapat predikat sangat baik dalam menerapkan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dari hasil evaluasi selama 2018 yang dilakukan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemen-PAN/RB). Sekretaris Kementerian Pariwisata Ukus Kuswara pun menyambut baik hasil evaluasi SPBE 2018 yang merupakan kegiatan evaluasi yang diikuti oleh 616 instansi pemerintah.

Penyerahan hasil evaluasi SPBE 2018 dilaksanakan di Birawa Assembly Hall Hotel Bidakara, Jakarta, Kamis (28/3). Penyerahan piagam dilakukan oleh Wakil Presiden RI Jusuf Kalla dan ada juga pemaparan benchmarking oleh Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas.

"Untuk kategori kementerian, dari 34 kementerian, 3 kementerian mendapatkan piagam termasuk Kemenpar dengan predikat sangat baik," kata Sekretaris Kementerian Pariwisata Ukus Kuswara dalam keterangan tertulis, Jumat (29/3/2019).

Tercatat selama 2018 hasil evaluasi SPBE dari 616 instansi menunjukkan hasil 13% kategori baik, baik sekali, dan memuaskan, serta 87% kategori cukup dan kurang. Sementara itu 2 kementerian lain, yakni Kementerian Keuangan mendapat predikat memuaskan dan Kementerian PUPR dengan predikat sangat baik. Nilai Indeks SPBE Kemenpar pun berada di kisaran nilai 3,71 dengan kategori sangat baik dari nilai maksimal 5.

Total ada 18 instansi yang menerima penghargaan (kategori kementerian, LPNK, provinsi, kabupaten, kota, lembaga lainnya) dan masing-masing instansi mendapatkan hasil indeks SPBE tahun 2018 yang berisi hasil kekuatan dan kelemahan, serta rekomendasi yang harus ditindaklanjuti.

"Kami berharap hasil predikat ini semakin memacu kami untuk terus dapat meningkatkan penerapan SPBE dalam hal kebijakan, tata kelola, dan layanan dengan lebih baik," kata Ukus Kuswara.

Bikin Pulau Buatan Terbesar Setara Rp 1.000 T, Hong Kong Dikecam

Hong Kong berencana membangun salah satu pulau buatan terbesar di dunia. Biaya reklamasinya mencapai USD 80 miliar atau setara Rp 1.139 triliun, tapi dikecam.

Adalah proyek Lantau Tomorrow Vision, seperti dilansir CNN Travel, Jumat (29/3/2019). Namun, pembangunannya mendapat kecaman dari sejumlah pihak terkait masalah lingkungan dan besarnya biaya yang dikeluarkan.

Anggaran yang diusulkan diungkapakan pada Selasa, jumlah biayanya kira-kira setengah dari cadangan fiskal kota saat ini. Sekretaris Pembangunan Michael Wong mengatakan proyek itu diperlukan karena kekurangan lahan di Hong Kong.

Untuk tujuan ini, sekitar 1.000 hektar lahan akan direklamasi di dekat Lantau, pulau terbesar di Hong Kong dan tempat bandara berada. Pulau buatan ini dapat digunakan untuk membangun hingga 260.000 unit perumahan, dimana 70% akan disediakan untuk umum.

Sebagai perbandingan, pulau Palm Jumeirah Dubai juga diciptakan dari reklamasi tanah, berukuran sekitar 560 hektar. Hong Kong adalah salah satu tempat yang paling padat penduduknya di bumi dan harga perumahan telah lama melampaui meroket bagi sebagian besar penduduk kota.

Sejumlah besar tanah disimpan sebagai cadangan oleh pengembang properti, permintaan akan perumahan oleh investor Cina daratan dan jumlah perumahan umum yang relatif rendah dibandingkan dengan akomodasi sewaan dari swasta telah memperburuk masalah ini.

Dalam sebuah pernyataan, Greenpeace Hong Kong mengkritik rencana pemerintah Lantau karena dianggap abai. Apa yang dikatakannya sebagai solusi lebih murah dan kurang merusak lingkungan karena kekurangan lahan, termasuk pengembangan situs brownfield, tanah yang sebelumnya digunakan untuk lokasi industri.

Menurut World Wildlife Fund, saat ini terdapat 1.200 hektar lahan brownfield yang dapat dikembangkan untuk perumahan umum. Itu lebih besar dari jumlah lahan yang akan dibuat oleh proyek Lantau.

Save Lantau, sebuah kelompok pengecam, menuduh pemerintah yang dipimpin oleh Kepala Eksekutif Carrie Lam mengabaikan pendapat publik tentang masalah ini. Mereka terus maju karena reklamasi mengorbankan solusi alternatif.

Merujuk pada biaya terkait transportasi dan pengembangan infrastruktur lainnya, kelompok ini memperkirakan total biaya dapat naik dua kali lipat dari anggaran yang diusulkan pemerintah. "(Ini) akan menjadi proyek infrastruktur paling mahal, kompleks, dan paling berisiko dalam sejarah Hong Kong," kata kelompok itu dan mendesak Lam untuk segera menariknya.

Menurut Wong, sekretaris pengembangan, biaya proyek Lantau akan diperoleh kembali dari pendapatan yang akan diterima pemerintah dari penjualan tanah reklamasi kepada pengembang. Dari rencana itu akan ada dana konservasi sebesar USD 127 juta.

Pecinta lingkungan prihatin atas efek potensial dari proyek reklamasi ini pada spesies lokal, khususnya lumba-lumba merah muda yang terancam punah. Proyek-proyek sebelumnya, seperti pengembangan Bandara Internasional Hong Kong dan jembatan kolosal yang menghubungkan Hong Kong ke Makau dan daratan Cina telah memasukkan pembuatan kawasan lindung untuk lumba-lumba.

Ada juga kekhawatiran proyek reklamasi di masa depan karena permukaan laut global meningkat oleh perubahan iklim. Menurut South China Morning Post, pulau baru itu akan diuruk setidaknya enam meter di atas permukaan laut saat ini, sama dengan bandara kota, dan akan dirancang untuk menahan jenis topan super yang dikatakan para ahli kota.