Disporapar Jawa Tengah mengadakan sertifikasi kompetensi untuk 50 pramuwisata. Hal ini dilakukan seiring akan dibukanya Bandara Internasional Yogyakarta.
Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata (Disporapar) Provinsi Jawa Tengah menyertifikasi 50 pramuwisata. Hal tersebut dilakukan agar para pramuwisata siap diterjunkan untuk memandu turis lokal dan mancanegara ketika Bandara Internasional Yogyakarta (BIY) di Kulon Progo beroperasi.
Puluhan pramuwisata dari Kabupaten Purworejo, Magelang, Wonosobo dan Banjarnegara itu mengikuti sertifikasi kompetensi di Purworejo, pada Rabu dan Kamis (10-11/4). Pemprov menginginkan nantinya mereka menjadi pramuwisata yang kompeten dan siap diterjunkan untuk memandu turis lokal dan mancanegara, saat Bandara Internasional Yogyakarta telah beroperasi.
Kepala Bidang Pengembangan SDM dan Ekonomi Kreatif Disporapar Jawa Tengah, Trenggono SIP MPar mengatakan, sertifikasi merupakan upaya pemerintah meningkatkan kualitas sumberdaya manusia pariwisata.
"Mereka (pramuwisata) memang harus dipersiapkan. Jika mereka semakin berkualitas maka pembangunan pariwisata di Jawa Tengah juga semakin maju. Apalagi jika dikaitkan akan adanya Bandara Internasional Yogyakarta," katanya di sela-sela acara sertikasi, Rabu (10/4/2019).
(Rinto Heksantoro/detikcom)(Rinto Heksantoro/detikcom)
Sertifikasi tersebut, Trenggono menambahkan, juga merupakan amanah Perda 9 Tahun 2012 tentang Pramuwisata Jawa Tengah. Aturan itu mensyaratkan pramuwisata wajib bersertifikat ketika melayani wisatawan. Selain itu, aturan tersebut juga memuat sanksi berupa teguran resmi dan pembinaan ketika pramuwisata yang tidak bersertifikat kedapatan masih melayani konsumen.
"Sertifikasi juga berguna bagi biro perjalanan untuk mengikuti lelang. Sertifikat pramuwisata merupakan syarat ikut proses pengadaan. Sekarang sudah banyak stakeholder pariwisata yang menanyakan kepemilikan sertifikat kepada pramuwisata yang menawarkan layanan mereka," imbuh Trenggono.
Disporapar Jateng secara rutin menganggarkan program sertifikasi untuk pramuwisata. Untuk tahun 2019, sertifikasi direncanakan menyasar minimal 500 pramuwisata. Untuk tahun 2018, pemprov dibantu Kemenpar mensertifikasi kurang lebih 800 pramuwisata.
"Data Disporapar Jateng menyebut kurang lebih 2.000 pramuwisata menjalankan profesinya di Jawa Tengah. Baru sekitar 900-an pramuwisata yang bersertifikat, ada seribuan lebih yang belum dan terus disertifikasi secara bertahap," tambahnya.
(Rinto Heksantoro/detikcom)(Rinto Heksantoro/detikcom)
Sebelum mengikuti sertifikasi, pramuwisata dibekali wawasan tentang tugas pramuwisata oleh praktisi Himpunan Pramuwisata Indonesia (HPI) Jawa Tengah. Titik berat sertifikasi antara lain kemampuan kerjasama dengan kolega dan wisatawan, antar jemput, kode etik dan teknik, keramahtamahan dan teknik menyampaikan informasi wisata.
Sementara itu, ketua HPI Jawa Tengah, Pandhu Satyabrata menambahkan, sertifikasi akan meningkatkan penghasilan pramuwisata. Namun, di sisi lain penguasaan bahasa menjadi kendala bagi pramuwisata. Baru sekitar 20 persen saja pramuwisata di Jawa Tengah yang menguasai lebih dari dua bahasa asing.
"Standar penghasilan pemandu bersertifikat lebih tinggi, para pengguna jasa sudah paham akan hal tersebut. Namun ada kendala biasanya dalam penguasaan bahasa. Kalau secara umum, mereka pasti kuasai satu bahasa asing, terutama Bahasa Inggris dan hanya sebagian yang menguasai lebih dari dua bahasa, mereka kebanyakan melayani wisatawan di Borobudur, Semarang, Dieng dan Prambanan," ucapnya.
