Jokowi soal Wacana Jabatan 3 Periode: Ada yang Ingin Cari Muka

Wacana masa jabatan presiden 3 periode mengemuka di tengah rencana amandemen UUD 1945. Menurut Presiden Joko Widodo (Jokowi), pihak yang memunculkan wacana itu hendak mencari muka ke dirinya.

"Sejak awal sudah saya sampaikan bahwa saya produk pemilihan langsung. Saat itu waktu ada keinginan amandemen, apa jawaban saya? Untuk urusan haluan negara, jangan melebar ke mana-mana," kata Jokowi kepada wartawan di Istana Merdeka, Jakarta Pusat, Senin (2/12/2019).

"Kenyataannya seperti itu kan. Presiden dipilih MPR, presiden 3 periode, presiden satu kali 8 tahun. Seperti yang saya sampaikan. Jadi, lebih baik tidak usah amendemen," sambungnya.

Daripada amandemen UUD 1945 melebar, Jokowi meminta lebih baik berfokus ke tekanan-tekanan eksternal. Jokowi tak langsung menunjuk hidung pihak yang dia maksud, namun dia menyebut ada yang ingin mencari muka hingga menjerumuskannya.

"Ada yang ngomong presiden dipilih 3 periode, itu ada 3. Ingin menampar muka saya, ingin cari muka, padahal saya punya muka. Ketiga ingin menjerumuskan. Itu saja, sudah saya sampaikan," ucap Jokowi.

Siapa yang Melempar Wacana Presiden 3 Periode?

Awalnya, Wakil Ketua MPR Arsul Sani mengungkapkan ada usulan perubahan terkait masa jabatan presiden. Masa jabatan presiden diusulkan berubah menjadi satu kali saja atau bahkan tiga kali masa jabatan. Belakangan, dia menyebut usulan itu dari anggota Fraksi NasDem.

"Ini kan bukan saya yang melayangkan. Ini ada yang menyampaikan seperti ini, kalau tak salah mulai dari anggota DPR dari Fraksi NasDem," kata Arsul.

Hal yang sama diungkapkan oleh pimpinan MPR lainnya, Hidayat Nur Wahid. Hidayat menyebut Fraksi NasDem mendorong agar amandemen UUD juga membahas masa jabatan presiden tiga periode.

 http://kamumovie28.com/the-ravine-of-goodbye/

"Untuk masa jabatan 3 periode itu yang paling mendorong Nasdem. Untuk pemilihan melalui MPR itu PKB. Tapi, selain itu, kan kita tidak dengar. Untuk Golkar, pernyataannya masih beragam kita lihat. Tapi yang jelas secara formal belum ada satupun partai yang usulkan sekarang," terang Hidayat.

Di sisi lain, NasDem menyebut yang mereka usulkan adalah amandemen menyeluruh terhadap UUD 1945. Amandemen yang diusulkan NasDem, selain soal GBHN, terkait dengan pemisahan pemilu legislatif dan pemilihan presiden.

Sekretaris F-NasDem DPR Saan Mustopa mengatakan gagasan soal amandemen menyeluruh mungkin saja terkait dengan masa jabatan presiden. Namun Wakil Ketua Komisi II itu menyebut gagasan soal masa jabatan presiden itu tidak spesifik.

"Jadi nggak ada secara spesifik kita bicara soal-soal yang lain, misalnya (jabatan presiden) tiga periode, belum. Tapi kita akan melihat soal gagasan amandemen konstitusi itu kita lemparkan dulu ke publik. Abis diinikan (dilempar ke publik), baru kita nanti simpulkan," kata Saan saat dimintai konfirmasi, Jumat (22/11/2019).

Wacana Masa Jabatan Presiden 3 Periode Dinilai Berbahaya Bagi Demokrasi

 Peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) Lucius Karus menilai wacana masa jabatan presiden hingga tiga periode tidaklah tepat. Lucius mengatakan wacana tersebut berbahaya bagi demokrasi di Indonesia.

"Kalau seorang presiden sudah mulai didewakan, maka demokrasi terancam punah. Jangan-jangan setelah sukses berjuang untuk memperpanjang jabatan presiden, orang-orang ini akan mengusulkan sistem pemerintahan menjadi kekaisaran atau kerajaan dengan raja pertamanya adalah Jokowi. Ini kan bahaya betul. Padahal demokrasi itu adalah sebuah sistem pemerintahan. Sebagai sebuah sistem, demokrasi tak mengandalkan keberhasilan pada satu orang atau figur saja," kata Lucius kepada wartawan, Selasa (26/11/2019).

Lucius menuturkan sebagai sebuah sistem, wacana masa kepemimpinan presiden tiga periode dinilai bisa menghambat regenerasi. Pihaknya mengatakan, seharusnya sistem yang ada saat ini diperkuat.

"Sebagai sebuah sistem, demokrasi menjamin regenerasi dan kesinambungan pemimpin termasuk Presiden. Karena itu demokrasi perlu diperkuat dengan merekayasa sistem yang sesuai zaman," ucap Lucius.

 http://kamumovie28.com/dont-hang-up/

Amini Jokowi, NasDem: Amandemen UUD 1945 Tak Harus Sekarang

 Presiden Joko Widodo (Jokowi) menolak amandemen UUD 1945 karena dikhawatirkan muncul wacana-wacana liar seperti masa jabatan presiden dan lain sebagainya. NasDem sepakat dengan Jokowi jika saat ini lebih memprioritaskan tantangan global ketimbang amandemen.

"Kita setuju. Itu harus dibicarakan dengan masyarakat secara luas. Kalau presiden merasa situasi sekarang Indonesia atau politik lebih fokus untuk menjaga kondisi di dalam negeri yang stabil untuk menghadapi tantangan ekonomi global yang begitu berat, kami setuju dengan pendapat itu," ujar Sekjen DPP NasDem Johnny G Plate di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Kamis (5/12/2019).

NasDem menilai pendapat Jokowi yang tidak perlunya amandemen UUD 1945 saat ini masuk akal. Dengan demikian, kata Johnny, amandemen bisa dibahas di lain waktu.

"Kalau itu maka masuk akal sekali, pada saat di mana tantangan kita begitu luar biasa, dari global, maka dalam negeri kita harus fokus, apakah tepat momentumnya untuk meneruskan pembicaraan amendemen konstitusi yang bisa ramai sekali, atau berhenti pakai dulu. Kan ada waktunya nanti, kan tidak harus buru-buru sekarang," ujarnya.

Johnny menekankan, masyarakat perlu dilibatkan jika ada pembahasan mengenai amandemen UUD 1945. NasDem tidak ingin amandemen hanya menjadi kepentingan kelompok atau orang tertentu.

"Kami, saya, sebagai sekjen (NasDem), setuju dengan pendapat presiden, karena itu bukan datang dari presiden, jangan sampai dikaitkan dengan presiden. Orang presiden nggak minta. Pak Jokowi nggak minta, terus dibilang Pak Jokowi minta. Ya nggak," ucap Johnny.

Menkominfo itu pun menegaskan bahwa wacana amandemen UUD 1945 tak terkait dengan Jokowi. Sebelumnya, akibat wacana amandemen UUD 1945 yang jadi melebar seperti masa jabatan presiden 3 periode, Jokowi sampai membagi menjadi tiga golongan: ingin menampar wajah Jokowi, ingin mencari muka, dan ingin menjerumuskan Jokowi.

http://kamumovie28.com/the-burning-dead/

"Tapi, kalau kapan pun membicarakan amendemen UUD, poinnya itu harus dibuka secara luas kepada masyarakat, harus dibicarakan secara detail, komprehensif, pelibatan yang luas, tidak oleh satu dua elite, atau elitis," pungkas Johnny.

Jokowi Dinilai Tak Mau Citranya Rusak karena Isu Presiden 3 Periode

Presiden Joko Widodo (Jokowi) merasa wacana jabatan presiden menjadi tiga periode dimunculkan ke publik untuk menjerumuskannya. Pengamat politik, Hendri Satrio menilai pernyataan tersebut disampaikan karena Jokowi tidak ingin citranya rusak.

"Kalau menjerumuskan begini. Pak Jokowi kan sangat care dengan citranya dia. Makanya, ini ada kaitannya dengan, ini (wacana jabatan presiden tiga periode) menjelekkan citra dia," kata Hendri kepada wartawan, Senin (2/11/2019).

Selain itu, Jokowi juga merasa ada pihak yang ingin 'menampar' mukanya. Menurut Hendri, pernyataan tersebut dilontarkan karena khawatir kalau nantinya publik justru mengira wacana jabatan presiden menjadi tiga periode itu adalah ide Jokowi.

"Kalau menampar, dia juga takut bahwa masyarakat berpikir ini adalah ide dirinya yang bersiap menjadi presiden seumur hidup," ucap Hendri.

Hendri meyakini masih ada pihak yang tak langsung percaya kalau Jokowi benar-benar menolak wacana jabatan presiden menjadi tiga periode. Namun, Hendri tetap berharap pernyataan 'keras' Jokowi bisa membungkam para pengusul wacana tersebut.

"Ini menarik sih, statement (Jokowi) yang keras. Tapi, walaupun banyak sekali yang meragukan, 'ah biasa Jokowi. Dulu ngomongnya juga nggak mikir (jadi presiden), nggak mikir, maju juga'. Tapi ya apapun itu, walaupun ada sejarah seperti itu, tetap saja," sebutnya.

"Saya sih bersyukur dan mengamini, bahkan mendukung statement Pak Jokowi bahwa kalau kemudian nanti di ujungnya berbeda dengan yang dikatakan, itu soal nanti. Yang jelas, apa yang diucapkan (Jokowi) secara keras ini, mudah-mudahan bisa membungkam para pengusung ide penambahan jabatan presiden ini," imbuh Hendri.

 http://kamumovie28.com/the-wrath-of-vajra/