Presiden Joko Widodo (Jokowi) menolak amandemen UUD 1945 karena dikhawatirkan muncul wacana-wacana liar seperti masa jabatan presiden dan lain sebagainya. NasDem sepakat dengan Jokowi jika saat ini lebih memprioritaskan tantangan global ketimbang amandemen.
"Kita setuju. Itu harus dibicarakan dengan masyarakat secara luas. Kalau presiden merasa situasi sekarang Indonesia atau politik lebih fokus untuk menjaga kondisi di dalam negeri yang stabil untuk menghadapi tantangan ekonomi global yang begitu berat, kami setuju dengan pendapat itu," ujar Sekjen DPP NasDem Johnny G Plate di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Kamis (5/12/2019).
NasDem menilai pendapat Jokowi yang tidak perlunya amandemen UUD 1945 saat ini masuk akal. Dengan demikian, kata Johnny, amandemen bisa dibahas di lain waktu.
"Kalau itu maka masuk akal sekali, pada saat di mana tantangan kita begitu luar biasa, dari global, maka dalam negeri kita harus fokus, apakah tepat momentumnya untuk meneruskan pembicaraan amendemen konstitusi yang bisa ramai sekali, atau berhenti pakai dulu. Kan ada waktunya nanti, kan tidak harus buru-buru sekarang," ujarnya.
Johnny menekankan, masyarakat perlu dilibatkan jika ada pembahasan mengenai amandemen UUD 1945. NasDem tidak ingin amandemen hanya menjadi kepentingan kelompok atau orang tertentu.
"Kami, saya, sebagai sekjen (NasDem), setuju dengan pendapat presiden, karena itu bukan datang dari presiden, jangan sampai dikaitkan dengan presiden. Orang presiden nggak minta. Pak Jokowi nggak minta, terus dibilang Pak Jokowi minta. Ya nggak," ucap Johnny.
Menkominfo itu pun menegaskan bahwa wacana amandemen UUD 1945 tak terkait dengan Jokowi. Sebelumnya, akibat wacana amandemen UUD 1945 yang jadi melebar seperti masa jabatan presiden 3 periode, Jokowi sampai membagi menjadi tiga golongan: ingin menampar wajah Jokowi, ingin mencari muka, dan ingin menjerumuskan Jokowi.
"Tapi, kalau kapan pun membicarakan amendemen UUD, poinnya itu harus dibuka secara luas kepada masyarakat, harus dibicarakan secara detail, komprehensif, pelibatan yang luas, tidak oleh satu dua elite, atau elitis," pungkas Johnny.
Jokowi Dinilai Tak Mau Citranya Rusak karena Isu Presiden 3 Periode
Presiden Joko Widodo (Jokowi) merasa wacana jabatan presiden menjadi tiga periode dimunculkan ke publik untuk menjerumuskannya. Pengamat politik, Hendri Satrio menilai pernyataan tersebut disampaikan karena Jokowi tidak ingin citranya rusak.
"Kalau menjerumuskan begini. Pak Jokowi kan sangat care dengan citranya dia. Makanya, ini ada kaitannya dengan, ini (wacana jabatan presiden tiga periode) menjelekkan citra dia," kata Hendri kepada wartawan, Senin (2/11/2019).
Selain itu, Jokowi juga merasa ada pihak yang ingin 'menampar' mukanya. Menurut Hendri, pernyataan tersebut dilontarkan karena khawatir kalau nantinya publik justru mengira wacana jabatan presiden menjadi tiga periode itu adalah ide Jokowi.
"Kalau menampar, dia juga takut bahwa masyarakat berpikir ini adalah ide dirinya yang bersiap menjadi presiden seumur hidup," ucap Hendri.
Hendri meyakini masih ada pihak yang tak langsung percaya kalau Jokowi benar-benar menolak wacana jabatan presiden menjadi tiga periode. Namun, Hendri tetap berharap pernyataan 'keras' Jokowi bisa membungkam para pengusul wacana tersebut.
"Ini menarik sih, statement (Jokowi) yang keras. Tapi, walaupun banyak sekali yang meragukan, 'ah biasa Jokowi. Dulu ngomongnya juga nggak mikir (jadi presiden), nggak mikir, maju juga'. Tapi ya apapun itu, walaupun ada sejarah seperti itu, tetap saja," sebutnya.
"Saya sih bersyukur dan mengamini, bahkan mendukung statement Pak Jokowi bahwa kalau kemudian nanti di ujungnya berbeda dengan yang dikatakan, itu soal nanti. Yang jelas, apa yang diucapkan (Jokowi) secara keras ini, mudah-mudahan bisa membungkam para pengusung ide penambahan jabatan presiden ini," imbuh Hendri.
