Komisi VI Usul Ahok Patuhi Erick soal Mundur dari Partai Saat Jadi Komut

Menteri BUMN Erick Thohir meminta Politikus PDIP Basuki Tjahaja Purnama (BTP) atau Ahok, yang bakal menjadi Komisaris Utama (Komut) Pertamina, mundur dari partai. Wakil Ketua Komisi VI dari Fraksi NasDem Martin Manurung menyarankan agar Ahok mematuhi Erick.

"Itu wewenang menteri membuat kebijakan. Kalau sudah kebijakan menteri, ya jajaran sebaiknya mengikutinya," kata Martin, Jumat (22/11/2019).

Martin menilai jajaran BUMN harus mengikuti kebijakan Erick sebagai menteri BUMN. Asal, kata Martin, kebijakan Erick tak bertentangan dengan aturan yang ada.

"Sepanjang tidak bertentangan dengan aturan," ucapnya.

Sebelumnya, Erick Thohir menegaskan siapa pun yang ditunjuk menjadi komut di perusahaan negara harus mundur dari partai politik. Tanpa terkecuali mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok yang dinyatakan akan menjadi Komisaris Utama PT Pertamina. https://bit.ly/2rnmJxe

"Semua komisaris di BUMN, apalagi direksi, harus mundur dari partai," ujar Erick di Kompleks Istana, Jakarta Pusat, Jumat (22/11).

Menurutnya, Ahok sudah setuju dengan keputusan tersebut. Independensi menjadi alasan bahwa jajaran direksi maupun komisaris harus bersih dari kepentingan politik.

"Iya dong (Ahok setuju). Semua nama yang diajak bicara, kita kasih tahu dari awal. Karena kenapa? tentu independensi dari BUMN sangat dipentingkan dan insyaallah saya rasa orang-orang yang punya iktikad baik semua tahu risiko," jelasnya.

Ahok Jadi Komut Pertamina, Erick Thohir: Harus Mundur Dari Partai

Menteri BUMN Erick Thohir menegaskan bahwa siapapun yang ditunjuk menjadi komisaris utama (komut) di perusahaan negara harus mundur dari partai politik. Tanpa terkecuali Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok yang dinyatakan akan menjadi Komisaris Utama PT Pertamina (Persero).

"Semua komisaris di BUMN, apalagi direksi harus mundur dari partai," ujar Erick di Kompleks Istana, Jakarta Pusat, Jumat (22/11/2019).

Menurutnya, Ahok sudah setuju dengan keputusan tersebut. Independensi menjadi alasan kenapa jajaran direksi maupun komisaris harus bersih dari kepentingan politik.

"Iya dong (Ahok setuju). Semua nama yang diajak bicara, kita kasih tahu dari awal. Karena kenapa? tentu independensi dari BUMN sangat dipentingkan. Dan insyaallah saya rasa orang-orang yang punya itikad baik semua tahu risiko," jelasnya.

Nama Ahok belakangan santer dikabarkan menjadi petinggi di BUMN migas tersebut. Ahok juga sempat datang ke Kementerian BUMN dan bertemu langsung dengan Erick Thohir.

"Intinya kita bicara soal BUMN dan saya mau dilibatkan menjadi salah satu (peringgi) BUMN. Gitu aja. Jabatannya apa BUMN mana saya nggak tahu, mesti tanya ke pak menteri. Itu aja sih," ujar Ahok di Kementerian BUMN, Jakarta Pusat, Rabu (13/11/2019). https://bit.ly/2OcKXDo

PPP: Fadli Zon Kurang Kerjaan Saja Nyinyirin Ahok

 Fadli Zon meragukan kemampuan Basuki Tjahaja Purnama (BTP/Ahok) dalam menjalankan tugas sebagai Komisaris Utama Pertamina. PPP menilai Waketum Gerindra itu kurang kerjaan.

"Fadli Zon ini kayak kurang kerjaan saja. Pengangkatan direksi maupun komisaris BUMN itu hak Menteri BUMN selaku pemegang saham mayoritas unit usaha BUMN. Bukan ditentukan oleh yang lain, apalagi seorang Fadli Zon," kata Wasekjen PPP Achmad Baidowi kepada wartawan, Minggu (24/11/2019). https://bit.ly/35vwybc

Pria yang akrab disapa Awiek itu meminta Fadli berbicara sesuai bidangnya. Menurut dia, sebagai Ketua Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR, bukan tugas Fadli untuk mengurusi BUMN.

"Sebaiknya Fadli Zon bicara sesuai tupoksinya, serahkan kepada koleganya yang di Komisi VI untuk bicara BUMN. Setahu saya, tupoksi BKSAP bukan ngurusi BUMN. Berhentilah bersikap nyinyir karena belum tentu kita lebih baik dari yang dinyinyirin," ujarnya.

Lagi pula, kata Awiek, Menteri BUMN Erick Thohir dipastikan tidak asal main tunjuk. Menurut dia, Erick sudah meyakini Ahok kompeten dan layak menduduki jabatan Komisaris Utama PT Pertamina.

"Komisaris itu bukan ranah teknis, tapi lebih pada fungsi pengawasan, audit, dan yang duduk di sana harus memiliki keahlian dua hal tersebut, dan Menteri BUMN tentunya tidak sembarangan menunjuk orang. Kalau logika yang dikembangkan Fadli Zon bahwa ada kedekatan atau pertemanan sejati antara Jokowi dan Ahok sehingga yang bersangkutan diangkat menjadi komisaris BUMN, ini logika menyesatkan. Kalau logika yang sama dipakai untuk menilai diangkatnya Prabowo Subianto sebagai Menhan apakah karena Jokowi-Prabowo punya hubungan dekat atau teman sejati?" tutur Awiek.

Sebelumnya, Fadli Zon merasa heran atas terpilihnya eks Gubernur Jakarta itu menjadi Komisaris Utama PT Pertamina. Fadli mempertanyakan kemampuan Ahok.

"Biar masyarakat yang menilai. Kalau saya menilai kayak nggak ada orang lain aja gitu, kenapa, apa sih hebatnya? Menurut saya sih biasa-biasa saja. Tapi kan itu menimbulkan tokoh-tokoh atau orang-orang dan masyarakat yang selama ini kontra terhadap Ahok menjadi tidak suka," kata Fadli Zon di Lemhannas, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Sabtu (23/11).

Fadli Zon menilai terpilihnya Ahok menjadi Komut Pertamina merupakan refleksi kedekatan Presiden Jokowi dengan Ahok. Fadli menilai Jokowi dan Ahok adalah teman sejati.

"Ya menurut saya pasti menimbulkan kegaduhan dong. Kan harusnya mencari orang profesional, emangnya dia ahli minyak? Dia kan bukan ahli minyak. Hebatnya apa dia di Pertamina," tutur Fadli soal pria sarjana Fakultas Teknologi Mineral jurusan Teknik Geologi Universitas Trisakti itu. https://bit.ly/2QNcwoK