Sabtu, 23 November 2019

Jalan Ahok Jadi Bos BUMN: Dicerca dan Dibela

Basuki Tjahaja Purnama atau yang akrab disapa Ahok sudah hampir pasti memimpin salah satu Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Kabar masuknya Ahok alias BTP itu muncul setelah dirinya dipanggil langsung Menteri BUMN Erick Thohir belum lama ini.

Di tengah penantian kepastian, Kapan Ahok masuk jajaran Bos BUMN, suara miring penolakan dan cacian pun bermunculan. Namun tak sedikit pula yang membela

Rudiantara Bakal Jadi Dirut PLN?

Beredar kabar Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Kabinet Kerja, Rudiantara bakal diangkat menjadi Direktur Utama (Dirut) PT PLN (Persero). Saat ini posisi Dirut PLN diisi oleh Plt yaitu Sripeni Inten Cahyani.

Menanggapi hal tersebut, Staf Khusus Menteri BUMN Bidang Komunikasi Publik Arya Sinulingga angkat bicara.

"Benar atau salah? Nanti kamu lihat saja apakah Pak Rudiantara itu jadi Dirut PLN atau tidak," kata Arya kepada detikcom, Sabtu (23/11/2019).

Arya sendiri belum bisa menjawab kebenaran kabar tersebut. Ia pun tak memberikan keterangan lebih lanjut apakah hal tersebut hanya sekadar 'kabar burung'.

"Saya katakan tadi bahwa saya belum bisa mengatakan bahwa siapa yang akan jadi Dirut PLN. Jadi saya nggak bisa menyatakan iya atau tidak," ungkap Arya.

Ia menuturkan, sejauh ini belum ada arahan khusus dari Menteri BUMN Erick Thohir mengenai penempatan Rudiantara sebagai Dirut PLN. Saat ini, pihaknya masih menyisir calon-calon pengisi jabatan Direksi dan juga Komisaris PLN.

"Belum, belum. Sampai hari ini kita masih menggodok siapa yang akan jadi Direksi atau Komisaris PLN," tuturnya.

Hanya saja, Arya menyebutkan bahwa Kementerian BUMN akan menyiapkan tiga kandidat untuk mengisi jabatan Dirut PLN.

"Ada beberapa kandidat, tapi nanti kita lihat bagaimana. Yang pasti kalau Dirut tiga orang (kandidat), masing-masing punya kriteria lah," imbuh dia.

Perbesar Potensi Ekspor, PLN Dukung Listrik Pelabuhan di Perbatasan

Kabupaten Karimun menjadi daerah potensial sebagai kawasan ekonomi di perbatasan. Karimun masuk dalam Free Trade Zone (FTZ) atau jalur perdagangan bebas dan merupakan daerah teramai ketiga di Kepulauan Riau setelah Batam dan Tanjung Pinang.

Sebagai daerah transit, pembangunan dan pengembangan infrastruktur di pelabuhan dapat menunjang kawasan perdagangan bebas ini. Hal tersebut dikatakan Direktur Utama PT Karya Karimun Mandiri M Syahrizal selaku pengelola Pelabuhan Roro dan Kargo Parit Rampak.

Untuk memperkuat ekonomi kawasan ini, Syahrizal mencontohkan program Sijori (Singapura-Johor-Riau) yang pernah berlaku di tahun 90-an. Makanya, saat ada program tol laut, ia menyambut baik program ini. https://bit.ly/33dTzhs

"Senang dengan adanya (program) tol laut, karena kami ini daerah kepulauan. Saya berharap dari kementerian, BP kawasan, dari Bappenas, memperhatikan ini," ucap Syahrizal saat ditemui detikcom beberapa waktu lalu.

Pelabuhan yang dikelola oleh BUMD Pemda Karimun ini memiliki aktivitas yang tinggi dari dua dermaga yang ada. Syahrizal mengatakan, untuk Roro, perbulan bisa mencapai satu juta penumpang dan armada kapasitas truk dan roda empat maupun pribadi mencapai 700 sampai 800 unit.

"Aktivitas cukup tinggi. Untuk kargo, yang jelas (melayani dari dan menuju) Kepri, pesisir Sumatera, dari Jakarta juga. Ada juga yang tidak rutin, kaya penyeberangan luar negeri," ucap Syahrizal.

Muatan yang masuk dan keluar dari pelabuhan ini masih umum seperti bahan bangunan dan sembako karena, kata Syahrizal, di Karimun masih sedikit industri. Namun, Syahrizal mengatakan pihaknya sedang mengembangkan fasilitas yang ada di pelabuhan ini agar lebih maju.

"Perputaran uang ratusan juta, hampir Rp 1 miliaran kalau per bulan. Kita punya gudang ada 4 unit, 2 tertutup, 2 terbuka. Ada rencana penambahan pergudangan. Pelabuhan ini masih cukup luas untuk adanya terminal petikemas (tps) dan kita punya 6 hektare ini untuk (pembangunan) tps," ujarnya.

Terkait pengembangan pelabuhan ini, Syahrizal mengatakan akan terus melanjutkan kemitraan dengan PLN sebagai tambahan sumber energi listrik. Ia juga mengatakan, akan memaksimalkan fasilitas listrik ini khususnya untuk aktivitas pelabuhan di malam hari.

"PLN di penanganan operasional pelabuhan. Untuk pengembangan tps, kita bisa bermitra lagi. Dulu pernah pakai genset, tapi lebih repot. PLN sudah menyelesaikan masalah kita. Ada juga pengecekan tiap bulan (terkait masalah kelistrikan ke pelabuhan)," ucap Syahrizal.

Sementara itu, menurut Manager PLN Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan (UP3) Tanjungpinang Suharno, pihaknya menyuplai listrik dengan daya 240 kVA untuk Pelabuhan Roro dan Kargo Parit Rampak.

Selain itu, Suharno mengatakan pihaknya siap mendukung infrastruktur kelistrikan semua pelabuhan dan industri di Karimun, terutama yang masuk wilayah usaha zonasi 3. Saat ini saja, pihaknya menyuplai perkantoran di pelabuhan internasional baru yang kini sedang dibangun di Karimun. https://bit.ly/2Ow6y8I

PR Ahok Jadi Komut Pertamina: Basmi Mafia Migas dan Tekan Impor

Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok akan menjadi Komisaris Utama PT Pertamina (Persero). Dalam menjalani jabatannya sebagai pengawas dalam perusahaan pelat merah tersebut, Ahok punya pekerjaan rumah (PR) untuk membasmi mafia migas, hingga menekan impor migas dalam mengatasi Current Account Defisit (CAD).

"Pak Ahok diharapkan bisa memberikan masukan atau pun bisa melakukan pengawasan secara komprehensif kepada direksi sehingga apa yang ditargetkan oleh Pak Jokowi terkait dengan pemberantasan mafia migas, terus juga mengurangi CAD. Karena kita tahu sektor bahwa sektor migas (minyak dan gas) adalah sebagai penyumbang terbesar CAD, di mana impor terbesar memang dilakukan oleh Pertamina," kata Direktur Eksekutif Energy Watch Mamit Setiawan kepada detikcom, Sabtu (23/11/2019).

Dalam memperbaiki CAD tersebut, pengamat BUMN dari Universitas Indonesia (UI), Toto Pranoto menuturkan bahwa Pertamina yang akan diawasi Ahok nanti harus meningkatkan produksi minyak (lifting) yang tak pernah mencapai target nasional.

"Pertamina itu saat ini menghadapi tantangan kemampuan meningkatkan produksi minyak (lifting) yang sidah tidak mencapai target nasional dalam beberapa tahun terakhir," jelas Toto.

Toto mengatakan, dalam melaksanakan hal tersebut Pertamina harus meningkatkan upaya eksplorasi dan eksploitasi migas.

"Ini berarti harus meningkatkan usaha eksplorasi dan tahap eksploitasi, baik onshore maupun offshore. Butuh teknologi dan juga investasi besar dengan risiko yang juga tinggi," papar Toto.

Menambahkan PR Ahok, Mamit berpendapat bahwa Ahok juga harus menggenjot lagi program bahan bakar minyak (BBM) satu harga di Indonesia. https://bit.ly/37z55Ht

"Nah selain itu juga saya kira Ahok harus memastikan bahwa program BBM satu harga terus berjalan. Karena bagaimana pun ini adalah program yang baik dan harus diteruskan," imbuh Mamit.

Terakhir, Mamit juga menyebutkan bahwa Ahok harus berkontribusi dalam memperbaiki kebijakan peredaran elpiji subsidi 3 kilogram (kg) yang juga menjadi biang kerok dalam neraca dagang migas Indonesia.

"Dan pasti adalah elpiji, sebagai impor terbesar. ini yang harus dilakukan Ahok. Apakah kalau dia bisa mengambil keputusan untuk menaikkan harga elpiji 3 kilogram(kg), atau dia bisa membuat keputusan dengan distribusi tertutup untuk elpiji 3 kg. Karena disparitas harga sangat tinggi antara elpiji 3 kg dan non subsidi," tutup Mamit.

Fakta Ahok Jadi Komut Pertamina

Menteri BUMN Erick Thohir memastikan bahwa Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok akan menjadi Komisaris Utama (Komut) PT Pertamina (Persero). Erick memberikan pekerjaan rumah (PR) bagi Ahok untuk mengurangi impor migas.

Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PT Pertamina (Persero) akan digelar Senin (25/11/2019). Agenda rapat itu ialah perubahan dewan komisaris dan direksi perusahaan.

Perubahan pengurus perusahaan ini salah satunya ialah mengangkat Basuki Tjahaja Purnama (BTP) alias Ahok sebagai komisaris utama. Setelah diputuskan dalam RUPSLB, maka Ahok sudah langsung bisa bertugas. https://bit.ly/37w9U4t