Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir akan memangkas jumlah deputi kementerian menjadi 3 posisi jabatan. Saat ini, Kementerian BUMN memiliki 7 jabatan kedeputian. Erick mengatakan 3 deputi tersebut akan bertugas sebagai pejabat fungsional yang tak berdasarkan industri seperti sebelumnya.
Selain itu, dengan pemangkasan tersebut Erick berharap bahwa birokrasi dalam kementeriannya pun bisa dipermudah.
"Tujuan restrukturisasi ini, agar kementerian dapat bekerja lebih optimal dan dapat menjadi lokomotif pembangunan bangsa. Saya mengharapkan semua yang bekerja di dalam lingkungan Kementerian BUMN memiliki orientasi melayani, service oriented. Kementerian BUMN dibentuk bukan untuk memperpanjang birokrasi, justru untuk membantu agar korporasi yang ada di bawahnya dapat sehat dan melayani masyarakat," kata Erick dalam keterangan resminya, Sabtu (23/11/2019).
Selain itu, dalam kegiatan 'bongkar-pasang' direksi BUMN yang tengah dilakukannya, Erick berharap bahwa para direksi dan komisaris tak membuat gurita bisnis yang bisa merusak BUMN.
"Saya berharap, para direksi dan komisaris yang mengelola perusahaan-perusahaan di bawah Kementerian BUMN memiliki integritas yang tinggi, mampu bekerja dengan baik. Bukan membuat gurita, yang nantinya bisa menggulung perusahaannya sendiri, merusak ekosistem bisnis, atau mengganggu stabilitas BUMS, BUMD juga Bumdes," jelas Erick.
Sebagai informasi, Erick merombak jajaran direksi dan komisaris perusahaan pelat merah. Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok menjadi Komisaris Utama PT Pertamina (Persero) dan Chandra Hamzah sebagai Komisaris Utama PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk.
Ahok akan didampingi oleh Wakil Menteri BUMN Budi Gunadi Sadikin sebagai Wakil Komisaris Utama Pertamina. Perombakan petinggi BUMN belum selesai.
Direktur Utama Telkomsel Emma Sri Martini ditunjuk menjadi Direktur Keuangan Pertamina. Emma menggantikan Pahala Mansury.
Pahala selanjutnya ditugaskan memimpin PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. Pahala mengisi kursi kosong BTN yang ditinggal Suprajarto. https://bit.ly/2OBQRgy
Eks petinggi KPK, Chandra Hamzah selanjutnya akan menjadi Komisaris Utama BTN.
Pengamat: Ahok Lebih Cocok Jadi Dirut Pertamina
Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir telah memastikan Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok menjadi Komisaris Utama PT Pertamina (Persero). Menanggapi hal tersebut, pengamat sektor energi, Direktur Eksekutif Energy Watch Mamit Setiawan menilai Ahok lebih cocok jadi Direktur Utama (Dirut).
"Kalau saya memang melihatnya dengan kapasitas beliau ya bahwa dia memang bukan orang yang betul-betul paham migas (minyak dan gas). Tapi dengan kemampuan dan kapasitas beliau waktu menjadi Gubernur, saya melihatnya memang (Ahok) lebih pasnya (cocok) sebagai Dirut," kata Mamit ketika dihubungi detikcom, Sabtu (23/11/2019).
Menurut Mamit, tugas utama Ahok untuk membasmi mafia migas di Pertamina sendiri, dirasa kurang efektif jika hanya menjadi Komut. Pasalnya, tugas dari Komut sendiri hanya sebatas pengawas terhadap direksi Pertamina dan jembatan antara pemerintah dengan perusahaan pelat merah tersebut.
"Posisi Komut hanya sebagai pengawas direksi dan sebagai tangan kanan pemerintah dalam menjalankan program yang diberikan oleh Pak Jokowi. Jadi saya kira posisi sebagai Komut ini bisa dikatakan secara kewenangan untuk membasmi mafia migas memang agak sedikit sulit," terang Mamit.
Meski begitu, ia memahami bahwa banyaknya penolakan terhadap Ahok atas latar belakang kasus yang pernah dialaminya membuat keputusan pemerintah menempati eks Gubernur DKI tersebut sebagai Komut adalah 'jalan aman'.
"Saya melihatnya bahwa memang banyak penolakan terhadap Ahok ya itu mungkin jadi pertimbangan Pemerintah di mana hanya menaruh beliau di posisi Komut. Karena terlalu besar risiko menempatkan seorang Ahok sebagai seorang Dirut yang bisa menimbulkan disharmonisasi di Pertamina sendiri. Bahkan saya mengatakan kalau Ahok jadi Dirut ya pasti akan banyak yang mempersulit juga nanti," paparnya.
Mamit menuturkan, jika memang Ahok ditempatkan sebagai Komut maka Erick Thohir harus betul-betul memperlebar wewenang Komut dalam mengawasi kinerja perusahaan tersebut.
"Saya melihat sebagai fungsi dari Pak Ahok karena memang posisinya sebagai Komisaris Utama jadi kewenangannya sangat terbatas walaupun Menteri BUMN mengatakan bahwa ada perubahan terkait kewenangan daripada Komut sendiri.
Nah sebenarnya ada harapan," pungkas dia.
Sebelumnya, Staf Khusus Menteri BUMN Bidang Komunikasi Publik Arya Sinulingga mengungkapkan, pemilihan Ahok sebagai anggota dewan komisaris sejalan dengan rencana Kementerian BUMN untuk memperkuat pengawasan.
"Pak Erick Thohir memang kencang untuk urusan komisaris di depan untuk menangani atau memperkuat komisaris. Nanti komisaris perannya sangat besar, Pak Ahok akan jadi ketua kelas Komisaris Pertamina," ungkapnya di Kementerian BUMN, Jakarta Pusat, Jumat (22/11/2019). https://bit.ly/2OzkdMq
