Ketua Komisi III Herman Herry mempertanyakan perihal potensi rangkap jabatan Kabaharkam Irjen Firli. Herman mempertanyakan apakah Firli yang akan segera dilantik sebagai Ketua KPK harus mundur sebagai Kabarhakam Polri.
"Kabaharkam akan menjabat sebagai Ketua KPK. Apakah harus mundur dari jabatannya sebagai Kabaharkam atau seperti apa? Ini untuk menjawab semua pertanyaan yang ada," tanya Herman dalam rapat kerja bersama Kapolri Jenderal Idham Azis di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (20/11/2019).
Pertanyaan itu kemudian dijawab oleh Idham. Idham menjelaskan Firli harus diberhentikan dari jabatannya sebagai Kabaharkam jika kelak resmi dilantik sebagai Ketua KPK.
"Saya ingin menyampaikan masalah pertanyaan Bapak Ketua, masalah Kabaharkam, anggota Polri yang diangkat sebagai pimpinan KPK dalam hal ini Kabaharkam itu tidak harus mengundurkan diri sebagai anggota Polri, tapi harus diberhentikan dari jabatannya," kata Idham.
Idham menjelaskan hal itu sesuai dengan pasal 29 UU No. 19 tahun 2019 tentang Perubahan Atas UU No. 30 tahun 2002 tentang KPL. Dalam aturan itu, kata dia, sebagai Ketua KPK Firli harus melepaskan jabatan struktural.
"Karena ini sesuai dengan ketentuan pasal 29 undang-undang nomor 19 tahun 2019 tentang perubahan atas undang-undang nomor 30 tahun 2002 tentang KPK tidak harus mengundurkan diri sebagai anggota Polri, melainkan harus melepaskan jabatan struktural dan atau jabatan lainnya itu seperti itu," ungkapnya. https://bit.ly/2QHmqYI
Irjen Firli Tak Masalah Pegawai KPK Jadi ASN: Yang Penting Gaji Tak Turun
Merujuk pada Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang KPK atau UU KPK baru hasil revisi, para pegawai KPK akan berstatus sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN). Ketua KPK terpilih Firli Bahuri tidak memusingkan hal tersebut selain melaksanakannya.
"Prinsipnya kita ikuti seluruh aturan dan jangan pernah melanggar aturan," ucap Firli di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu (20/11/2019).
Firli enggan menanggapi perihal alih status pegawai KPK itu lebih dalam. Terlebih, KPK sebelumnya menyebut bila poin itu bisa berpotensi mengancam independensi KPK.
"Aku nggak mau merespons yang saya tidak tahu. Saya tidak mau berandai-andai karena memilih itu adalah hak, pindah alih status ASN silakan, yang mau terserah, jangan tanya saya, saya nggak bisa jawab," ujar Firli yang saat ini menjabat sebagai Kabaharkam Polri.
Bagi Firli, dirinya dan KPK adalah pelaksana UU. Dia menjamin tidak akan ada kebijakan aneh saat memimpin KPK nanti.
"Bukan kebijakan, tapi melaksanakan UU. Nggak ada kebijakan aneh-aneh, yang pasti seluruh pegawai harus tetap sejahtera, gaji nggak boleh turun. Itu yang penting," sebutnya.
MenPAN-RB Tjahjo Kumolo sebelumnya mengaku telah bertemu dengan KPK untuk mendapatkan masukan terkait rencana alih status pegawai KPK jadi ASN. Tjahjo pun enggan berbicara lebih jauh soal rencana pengangkatan pegawai tersebut. Termasuk, soal isu adanya pegawai yang ingin pindah dari KPK lantaran beralih status menjadi ASN.
"Belum matang, tapi konsep, kami sudah ketemu dengan Sekjen KPK Pak Harefah, masukan para deputi juga sudah. Bertahap," kata Tjahjo di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (19/11). https://bit.ly/2O9BdtB
