Anggota Komisi III Usul Kapolri Buat Aturan agar Polisi Tak Berperut Buncit

Anggota Komisi III DPR dari Fraksi PDIP Trimedya Panjaitan mengusulkan agar Kapolri Jenderal Idham Azis mengeluarkan sejumlah aturan baru di kepolisian. Aturan tersebut soal seragam dimasukkan hingga polisi berperut buncit menguruskan badan.

"Pertama, saya itu tak terlalu srek, Pak, polisi ini bajunya dikeluarin. Kalau bisa, seperti dulu lagi, dimasukin bajunya. Dari zaman Mas Tito baju dikeluarin, tapi kalau saya lihat polisi lebih srek baju dimasukin lagi, lebih rapi kelihatannya, lebih dekat dengan rakyat," kata Trimedya saat raker Komisi III dengan Kapolri di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (20/11/2019).

Kemudian Trimedya juga mengusulkan agar ada imbauan polisi tak berperut buncit. Dia meminta imbauan tak hanya dikeluarkan Polri terkait gaya hidup mewah.

Sebelumnya, Kadiv Propam Polri Irjen Listyo Sigit Prabowo mengeluarkan aturan. Isinya, anggota Polri dilarang menampilkan kemewahan di lingkungan maupun di media sosial (medsos).

"Jadi kami usulkan Pak Sigit ini ke daerah juga ngecek, bila perlu Kapolri-nya badannya seperti ini, lihat kapolda-kapolda, kapolres yang perutnya buncit itu suruh kurusin. Jangan cuma soal kemewahan," kata Trimed. https://bit.ly/35jIkFy

"Kalau soal perutnya sama dengan perut saya, itu soal olahraga, supaya semua jajaran Polri bisa niru perutnya Saudara Kapolri. Tadi di ruang pimpinan, Saudara Kapolri bilang waktu ketemu Pak Prabowo, 'Wah, perutnya seperti letnan satu,' kata Pak Prabowo," imbuh dia.

Mendengar usulan-usulan tersebut, Kapolri tampak tersenyum.

Kapolri Janji Terus Cari Penyiram Air Keras ke Novel di Raker Komisi III

Kapolri Jenderal Idham Azis melaporkan soal perkembangan kasus penyiraman air keras ke penyidik KPK Novel Baswedan. Idham berjanji akan terus mencari pelaku penyiraman air keras terhadap Novel.

Hal itu disampaikan Idham dalam rapat kerja bersama Komisi III DPR di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (20/11/2019). Idham mengatakan penyidikan suatu kasus bergantung pada alat bukti yang ada, sehingga pengungkapannya ada yang sulit, tapi ada pula yang mudah.

"Dalam kasus penyiraman air keras terhadap korban Saudara Novel Baswedan, Polri telah bekerja secara maksimal, melakukan langkah-langkah penyidikan dengan berkoordinasi dengan pihak eksternal, seperti KPK, Kompolnas, Komnas HAM, Ombudsman, para pakar nasional, bahkan dengan kepolisian Australia AFP," kata Idham.

Idham kemudian memaparkan tindakan-tindakan yang telah dilakukan Polri untuk mengungkap kasus Novel. Misalnya, pemeriksaan 73 saksi, pemeriksaan terhadap 38 titik CCTV di sekitar lokasi yang berkoordinasi dengan AFP, pemeriksaan daftar tamu hotel serta penghuni kontrakan dan kamar kos di sekitar TKP.

"Pemeriksaan terhadap 114 toko kimia yang berada pada radius 100 km dari TKP, rekonstruksi wajah yang diduga pelaku, mengamankan 3 orang saksi yang dicurigai dan memeriksa alibi mereka dan dengan hasil tidak terbukti, mempublikasikan sketsa wajah dan mencari orang yang dicurigai sebagai pelaku, membuka media hot line 24 jam dengan nomor 0813398844474 dan menindaklanjuti setiap info yang masuk. Membentuk tim pengawas internal untuk melaksanakan audit terhadap proses penyidikan, berkoordinasi dan membuka ruang komunikasi dengan pihak eksternal, yaitu KPK, Komnas HAM, Kompolnas, dan Ombudsman," paparnya. https://bit.ly/2KEepQD

Anggota Komisi III Pertanyakan Alasan Kapolri Copot Kapolres Kampar

Anggota Komisi III DPR dari Fraksi PKB Dipo Nusantara bertanya soal alasan Kapolri Jenderal Idham Azis mencopot Kapolres Kampar AKBP Asep Darmawan. Dipo mempertanyakan apakah benar Asep dicopot karena tak dengar arahan.

"Apakah benar pencopotan Kampar tersebut tidak mendengarkan arahan atau ngobrol?" tanya Dipo dalam rapat Komisi III dengan Kapolri di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (20/11/2019).

Sementara itu, Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi Golkar Supriansyah mengapresiasi pencopotan itu. Dia menilai Idham bertindak tegas.

"Saya mengapresiasi kepada Bapak Kapolri yang sudah memperlihatkan ketegasannya di kurang lebih 1 bulan menjadi Kapolri. Yang sudah memecat anggota yang kurang memperhatikan ketika pimpinan melakukan arahan, dan itu sangat terpuji sekali," kata Supriansyah.

Sebelumnya, AKBP Asep Darmawan dicopot dari jabatannya sebagai Kapolres Kampar. Padahal Asep baru saja diangkat dalam jabatan tersebut yaitu pada September 2019 lalu.

AKBP Asep diganti lantaran tak memperhatikan arahan Kapolri Jenderal Idham Azis saat HUT Brimob di Depok Jawa Barat. Asep bakal diperiksa oleh Propam. https://bit.ly/2KDOrNj

"Ya (tidak memperhatikan arahan Kapolri) dan saat ini kapolres masih diperiksa di Propam jadi untuk memudahkan pemeriksaan kita tarik dulu," kata Asisten SDM Kapolri Irjen Eko Indra Heri kepada detikcom, Selasa (19/11).

Usai Disinggung Komisi III, Kapolda Metro Akhirnya Duduk di Deretan Kapolri

Kapolda Metro Jaya Irjen Gatot Eddy Pramono akhirnya duduk di barisan depan bersama Kapolri Jenderal Idham Azis saat rapat dengan Komisi III DPR. Posisi duduk Gatot sebelumnya mendapat sorotan dari Komisi III.

Pantauan detikcom, di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (20/11/2019), Gatot duduk bersama Idham di barisan paling depan. Gatot tampak duduk di sebelah kanan Koordinator Staf Ahli Kapolri Irjen Refdi Andri.

Perubahan posisi duduk Gatot itu terjadi usai skorsing rapat selesai. Gatot yang sebelumnya duduk di barisan kedua bersama Kapolda-Kapolda lainnya tampak duduk di barisan terdepan.

Posisi duduk Gatot itu sebelumnya disorot oleh Komisi III. Mereka meminta agar Gatot sebagai Kapolda Metro duduk di barisan paling depan. Hal itu sebagai bentuk penghargaan kepada 'penguasa' ibu kota.

"Saudara pimpinan sepanjang saya ketahui biasanya saudara Kapolda Metro Jaya duduknya di depan kalau setiap kita rapat, sama seperti kita rapat dengan Jaksa Agung biasanya Kajati DKI duduknya di depan, itu penghormatan kepada penguasa ibu kota," kata anggota Komisi III Fraksi PDIP, Trimedya Panjaitan di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (20/11/2019).

"Jadi kami sarankan ke depan supaya Kapolda Metro, kebetulan kosong tempat duduknya. Kalau kursi ini nggak apa direbut Pak Gatot, yang susah direbut kursi DPR. ini berdarah-darah semua bisa sampai Komisi III," sambungnya.

Hal senada pun disampaikan Ketua Komisi III Herman Herry. Herman juga menyampaikan bahwa biasanya Kapolda Metro Jaya duduk di deretan Kapolri di barisan paling depan.

"Memang biasanya Kapolda Metro duduk di depan Pak Kapolri," ujar Herman. https://bit.ly/2KExLFb