Mal Sepi, Pengusaha Ritel Salahkan Ganjil Genap

Beberapa pusat perbelanjaan dikabarkan sepi pengunjung. Pengusaha ritel pun mengeluhkan kebijakan pemerintah yang turut berkontribusi pada sepinya pusat perbelanjaan.

Ketua Bidang Ritel Apindo (Asosiasi Pengusaha Indonesia), Tutum Rahanta menjelaskan, kebijakan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terkait ganjil genap yang berlaku di beberapa jalan di Ibu Kota. Setidaknya hal itu dirasakan oleh beberapa pusat perbelanjaan yang lokasinya dilalui oleh jalur ganjil genap.

"Untuk lokasi tertentu pusat belanja adalah sangat diperparah aturan pemerintah contoh ganjil genap," ujarnya kepada detikcom, Rabu (20/11/2019).

Menurut Tutum beberapa pusat perbelanjaan mengalami penurunan pengunjung lantaran kebijakan itu. Sebab kebijakan itu mempengaruhi keinginan para konsumen untuk mengunjungi pusat perbelanjaan.

"Banyak pusat belanja terpengaruh, begitu orang mengurangi datang, jadi sepi. Ini memang membahayakan gara-gara kebijakan bisa membunuh," tegasnya.

Meski begitu, menurut Tutum sepinya beberapa pusat perbelanjaan harus dilihat dari berbagai hal. Ada pusat belanja yang sepi lantaran perubahan perilaku konsumen yang kini serba online.

"Memang yang tercepat yang pengaruhi perilaku konsumen mereka. Muncul zona nyaman untuk yang bisa melakukan belanja tanpa harus mengunjungi tempat belanja. Hal yang lain pertempuran bisnis juga," terangnya.

Pusat belanja yang dimaksud semacam ITC yang menjual produk-produk tertentu seperti elektronik. Berkembangnya e-commerce membuat pola transaksi produk tersebut bergeser.

Banyak juga dari para pedagang yang juga beralih menjual produknya secara online. Sehingga apa yang terlihat secara kasat mata belum tentu mempengaruhi pedagang.

"Kan dilihat pertambahan pusat perbelanjaan baru bisa dibilang tidak ada. Mereka (para pedagang) juga tidak menambah toko. Mereka hanya punya 1 toko untuk semacam showroom, lebih banyak jual lewat online," terangnya.

Tutum menambahkan ada juga pusat perbelanjaan yang sepi lantaran semakin besarnya pembelian melalui aplikasi layanan antar jemput seperti Go-Jek dan Grab. Perusahaan itu melayani jasa perwakilan untuk belanja, terlebih untuk produk kuliner.

Meski begitu, Tutum selaku pengusaha juga mengakui bahwa ada pengaruh dari situasi ekonomi saat ini. Meskipun hal itu tidak menjadi faktor utama.

Ini Dia Bisnis yang Diprediksi Moncer dan Tiarap di Tahun Babi

Sebentar lagi warga Tionghoa akan merayakan Tahun Baru Imlek. Dalam perayaan itu biasanya sangat erat dengan ramalan peruntungan khususnya di dunia usaha.

Menurut Pakar Fengshui, Mas Dian, tahun ini merupakan Tahun Babi dengan elemen Kayu. Pandangan itu berbeda dengan kebanyakan para pakar fengshui. https://bit.ly/2D0sLGO

Dia menjelaskan, investasi erat kaitannya dengan elemen air dan logam. Investasi di pasar modal bersifat air, sementara investasi yang berjangka waktu lama bersifat logam.

Untuk investasi bersifat air menurutnya tahun ini cukup baik, sebab air merupakan elemen yang menghidupi kayu. Hal ini berbanding terbalik untuk investasi bersifat logam.

"Kalau yang bergerak lama itu logam, kayu ini kalau ketemu logam akan patah. Tapi kembali lagi, di saat situasi yang tidak menguntungkan itu kita harus cerdas," tuturnya di sela acara Investment Outlook Kemilau Harga Emas di Tahun Babi, di Ritz Carlton Kuningan, Jakarta, Jumat (25/1/2019).

Mas Dian menjelaskan, investasi di elemen logam yang cukup berat tahun ini adalah properti dan pertambangan termasuk emas, meskipun untuk komoditas karet dia menilai masih cukup bagus.

Di sisi lain dia melihat kondisi yang sedikit berbeda untuk emas dan properti. Properti menurutnya masih akan terpuruk hingga tahun depan, sedangkan emas masih tergantung dari individunya.

"Properti masih berat, tahun 2020 baru bisa, emas itu masih tergantung pelakunya, kalau pelaku pengetahuannya ada dia akan mendulang untung," terangnya.

Sementara untuk bisnis yang memiliki prospek cerah di tahun Babi Kayu adalah furniture dan kuliner. Meskipun untuk kuliner persaingan masih menjadi tantangan.

"Kita lihat mal sepi enggak? nah yang ramai itu restoran. Masalahnya yang jualan banyak, makanya dagingnya dibagi-bagi. Jadi masih bersaing, siapa pelakunya, punya bakatnya di kuliner. Kalau modal doang ya kacau, tergantung orangnya itu," ujarnya.

Selain itu Mas Dian meramalkan juga harga minyak akan naik tahun ini, sebab minyak merupakan unsur api yang mampu membakar kayu yang menjadi elemen di tahun ini.

"Kalau kita bilang minyak, minyak berpengaruhi komoditas lain, minyak unsur api, api pembakar kayu, dia akan berkorban, harga mulai naik," terangnya. https://bit.ly/2qy7CBd

Ahok-Chandra Hamzah Senjata Erick Thohir Sikat Korupsi di BUMN?

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir merekrut Mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahja Purnama (Ahok) dan Mantan petinggi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Chandra Hamzah. Masing-masing bakal ditempatkan di salah satu perusahaan pelat merah.

Keduanya dikenal aktif sebagai sosok anti korupsi dan sebagai sosok yang keras terhadap korupsi. Namun yang jadi pertanyaan apakah keduanya mampu memberantas praktik korupsi di BUMN?

Direktur Riset Core Indonesia Piter Abdullah berpendapat, dipilihnya kedua sosok tersebut ada hubungannya dengan pemberantasan korupsi di BUMN.

"Gini, yang saya lihat kok sepertinya kalau kita lihat dari sosok Ahok, sosok mantan KPK, ini memangnya BUMN ini sarang koruptor apa? Ini perlu harus ada kejelasan," kata dia saat dihubungi detikcom, Jakarta, Senin (19/11/2019).

Ahok dan Chandra yang dipilih oleh Erick, menurutnya mengesankan bahwa ada sesuatu yang buruk di BUMN sehingga perlu orang-orang yang dianggap keras.

Namun dia belum bisa menyimpulkan karena Erick Thohir sendiri belum pernah menjabarkan arah kepemimpinannya ke depan seperti apa, penilaiannya terhadap BUMN seperti apa. Jika itu sudah diketahui, maka bisa ditarik benang merah antara strategi yang sedang dibangun dengan pilihan-pilihan orang yang akan ditempatkan di BUMN.

"Saya kira ini yang perlu dikonfirmasi dari Pak Erick Thohir sebenarnya mau dibawa ke mana BUMN ya, dan kemudian kenapa memerlukan orang-orang yang tanda kutip misalnya garis keras kan. Karena BUMN itu harus disadari posisi pentingnya akan seperti apa," jelasnya.

Di sisi lain dia juga tidak bisa menyimpulkan apakah korupsi di BUMN memang sebegitu mengkhawatirkannya.

Direktur Riset Core Indonesia Piter Abdullah berpendapat, kalau pun kedua orang itu ditempatkan di BUMN tidak akan bisa menyelesaikan masalah korupsi secara menyeluruh.

"Tidak akan bisa menyelesaikan, ya, Pak Ahok, Pak Chandra itu akan ditempatkan paling di satu atau salah dua BUMN. Berarti kan tidak ditempatkan dalam rangka untuk menyelesaikan seluruh BUMN ya," kata dia saat dihubungi detikcom, Jakarta, Senin (19/11/2019).

Sementara BUMN sendiri jumlahnya ada 142. Tentu keduanya tidak bisa diharapkan terlalu banyak untuk menangani masalah korupsi di BUMN. https://bit.ly/34ejBmd

"Tidak jaminan, orang dia cuma berdua baru," sebutnya.

Dia juga belum bisa menilai strategi apa yang sedang coba dibangun oleh Erick Thohir dengan menempatkan kedua orang tersebut. Apakah benar untuk membersihkan BUMN, dia juga belum bisa menyimpulkan.

"Ya ini strateginya apa, bersih-bersih atau apa, atau membangun yang seperti apa sehingga kita akan melihat posisi Ahok dan posisi Pak Chandra itu akan seperti apa di dalam strateginya, perannya apa," tambahnya

Pengamat BUMN sekaligus Peneliti Senior di Visi Integritas Danang Widoyoko menilai Direktur Utama (Dirut) BUMN perlu diberi wewenang untuk memecat bawahannya, khususnya di level manajerial.

Dia menilai Mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahja Purnama (Ahok) dan Mantan petinggi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Chandra Hamzah punya kemampuan untuk memberantas korupsi di BUMN. Tapi tanpa kewenangan di atas, akan cukup menantang bagi keduanya membenahi itu.

"Jadi mekanisme direksi yang dia punya itu adalah memecat atau merekrut. Jadi itu saya kira yang bisa dilakukan oleh Dirut BUMN," katanya saat dihubungi detikcom, Jakarta, Senin (19/11/2019).

Saat ini pemilihan direksi perusahaan pelat merah dilakukan dengan menggunakan Tim Penilai Akhir (TPA).

"Saya kira Pak Ahok bisa menerapkan pengalaman di Jakarta, jadi harus ada reward dan punishment yang jelas. Jadi manajer yang tidak perform, yang tidak fokus pada tugasnya harus diganti," jelasnya.

Begitu pula dengan Chandra Hamzah yang punya pengalaman di KPK. Dengan adanya kewenangan memecat anak buah maka pemberantasan korupsi di BUMN bisa ditegakkan.

"Jadi saya kira harus bersikap tegas seperti layaknya ketika dia di KPK, tidak pandang bulu, dia teman atau dia mitra bisnisnya atau dia kenalan dekat Pak Erick ya dia harus tegas seperti dulu di KPK. Jadi mekanisme kewenangan yang di tangan dia yang merekrut atau memecat," lanjutnya. https://bit.ly/3461CxV